Berharap Masih Bisa Beribadah Umroh, Kuasa Hukum ZT Ajukan Penangguhan Penahanan

Reporter: Nanda |

Editor: Novis |

Kamis , 29 Feb 2024 - 10:14

Kuasa Hukum Tersangka ZT, Napoleon SH--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID- Tersangka Zurike Takarada (ZT) yang terjerat kasus dugaan korupsi penjualan aset asrama mahasiswa Pemprov Sumsel di Jogjakarta, Melalui Kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik pidsus Kejati Sumsel, rabu 28 Februari 2024.

Kuasa Hukum tersangka ZT, Napoleon SH mengatakan jika dirinya selaku kuasa hukum tersangka ZT sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke kejati Sumsel. ""Permohonan sudah kami serahkan ke PTSP Kejati sumsel, rabu (28/2) sore," jelasnya

Ia mengatakan, alasan kliennya mengajukan penangguhan penahanan karena mengingat kondisi kliennya yang sering sakit-sakitan, dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin di rumah sakit.

Selain itu, lanjut Napoleon, dengan adanya penahanan oleh kejati Sumsel, rencana kliennya untuk umroh juga terancam dibatalkan.

"Nah sebab itu kami masih mengupayakan penangguhan penahanan ini, salah satunya juga berharap pihak kejati sumsel bisa mengabulkan, agar klien kami bisa pergi beribadah umroh terlebih dahulu," pungkasnya.

Kemudian, ia juga menegaskan jika kliennya tersebut hanyalah korban dalam kasus korupsi penjualan asrama aset pemprov sumsel ini.

"Saya yakinkan klien kami ini hanya korban bukan sebagai kuasa penjual sebagaimana disebutkan pihak Kejati Sumsel, " ujarnya

Ia juga mengatakan jika kliennya tidak ada sama sekali hubungannya dengan kasus penjualan aset tersebut, sebab bisa dikatakan jika odentitas kliennya disalahgunakan serta tandatangan kliennya juga dipalsukan.

"Memang pada saat itu ZT pernah dimintai beberapa identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga oleh pengurus Yayasan Batanghari Sembilan yang lama, karena ditawari jadi salah satu pengurus yayasan, namun ternyata digunakan pengurus lama sebagai kuasa penjual yayasan," ungkap Napoleon.

Hal itu, lanjutnya dapat dibuktikan adanya perbedaan tanda tangan kliennya dengan surat kuasa penjual yang saat ini dijadikan salah satu barang bukti oleh Kejati Sumsel.

berharap masih bisa beribadah umroh, kuasa hukum zt ajukan penangguhan penahanan                            palembang, sumateraekspres.id- tersangka zurike takarada (zt) yang terjerat kasus dugaan korupsi penjualan aset asrama mahasiswa pemprov sumsel di jogjakarta, melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik pidsus kejati sumsel, rabu 28 februari 2024.
kuasa hukum tersangka zt, napoleon sh mengatakan jika dirinya selaku kuasa hukum tersangka zt sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke kejati sumsel. ""permohonan sudah kami serahkan ke ptsp kejati sumsel, rabu (28/2) sore," jelasnya
ia mengatakan, alasan kliennya mengajukan penangguhan penahanan karena mengingat kondisi kliennya yang sering sakit-sakitan, dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin di rumah sakit.
selain itu, lanjut napoleon, dengan adanya penahanan oleh kejati sumsel, rencana kliennya untuk umroh juga terancam dibatalkan. 
baca juga:polres oku timur himbau jangan ada penimbunan, berikut perkembangan harga sembako di pasar martapura!
baca juga:ketika orang tua miliki anak asd jangan menunggu diagnosis, ini yang harus dilakukan!
"nah sebab itu kami masih mengupayakan penangguhan penahanan ini, salah satunya juga berharap pihak kejati sumsel bisa mengabulkan, agar klien kami bisa pergi beribadah umroh terlebih dahulu," pungkasnya.
kemudian, ia juga menegaskan jika kliennya tersebut hanyalah korban dalam kasus korupsi penjualan asrama aset pemprov sumsel ini.
"saya yakinkan klien kami ini hanya korban bukan sebagai kuasa penjual sebagaimana disebutkan pihak kejati sumsel, " ujarnya
ia juga mengatakan jika kliennya tidak ada sama sekali hubungannya dengan kasus penjualan aset tersebut, sebab bisa dikatakan jika odentitas kliennya disalahgunakan serta tandatangan kliennya juga dipalsukan.
baca juga:wajib tahu, ini 4 gejala awal sakit jantung yang sering dianggap sepele
baca juga:isi ban kendaraan menggunakan angin atau nitrogen, mana yang lebih baik?
"memang pada saat itu zt pernah dimintai beberapa identitas diri seperti ktp dan kartu keluarga oleh pengurus yayasan batanghari sembilan yang lama, karena ditawari jadi salah satu pengurus yayasan, namun ternyata digunakan pengurus lama sebagai kuasa penjual yayasan," ungkap napoleon.
hal itu, lanjutnya dapat dibuktikan adanya perbedaan tanda tangan kliennya dengan surat kuasa penjual yang saat ini dijadikan salah satu barang bukti oleh kejati sumsel.
menurutnya, bagaimana perbedaan tanda tangan itu jelas sebab kliennya tidak pernah merasa menandatangani apapun terkait kuasa penjual aset yayasan batanghari yang ada di jogjakarta.
"tanah itu dijual oleh pihak yayasan, dan mencatut nama  serta memalsukan nama klien kami dalam akta jual beli," ujarnya.
ia menjelaskan jika tanah dan bangunan mes tersebut diakui milik pemprov sumsel, namun nyatanya, sampai saat ini dari pemprov sumsel juga belum ada menyatakan jika itu merupakan aset mereka.
baca juga:mengapa dulu menggunakan handphone di spbu dilarang? ternyata ini penyebabnya!
baca juga:7 tips make up untuk kulit sawo matang
"yang jelas ada oknum dari yayasan lah yang semestinya paling bertanggung jawab dalam perkara ini yaitu maman salah satu tersangka yang dinyatakan telah meninggal dunia," tegasnya
meski begitu, ia sangat menghormati jalannya proses hukum yang sekarang sedang diusut oleh penyidik pidsus kejati sumsel dan hanya tinggal menunggu proses pembuktian perkara dipersidangan.
diberitakan sebelumnya, penyidik pidsus kejati sumsel telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka kasus korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan berupa asrama mahasiswa di jl. puntodewo yogyakarta bernama zurike takada (zt) dan seorang notaris etik mulyati (em). dengan total kerugian yang diperkirakan sebesar rp.10 miliar.
kemudian kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di lembaga pemasyarakatan perempuan klas iib merdeka palembang dari tanggal 26 februari 2024 s.d 16 maret 2024.
untuk diketahui, terkait kasus penjualan tanah milik yayasan batanghari sembilan di jl. puntodewo yogyakarta, kejati sumsel telah menetapkan 5 tersangka beberpa waktu yang lalu.
baca juga:12 tips menjaga dan memperkuat kesehatan mental
5 orang tersangka dalam kasus tersebut yakni as(alm), mr (alm), sudah meninggal pada tahun 2018 dan 2022, lalu zt, em, dk.
kelimanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan berupa asrama mahasiswa di jl. puntodewo yogyakarta.
perbuatan para tersangka melanggar :
primair : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana;
baca juga:kapan waktu yang tepat untuk melatih anak tidur sendiri? ini cara, usia dan manfaatnya yang perlu diketahui
subsidair : pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. (nanda)