Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Sarimuda, JPU KPK Akan Hadirkan 40 Orang Saksi

Reporter: Nanda |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 19 Feb 2024 - 20:18

PUTUSAN SELA: Terdakwa Sarimuda usai mengikuti sidang agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (19/2). Di mana hakim memutuskan menolak eksepsi terdakwa melalui kuasa hukumnya.- FOTO: NANDA/SUMEKS-

Diberitakan sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) periode 2019-2021, Ir H Sarimuda MT, menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kerja sama pengangkutan batu bara yang dikelola PT SMS, sebuah BUMD milik Pemprov Sumsel.

Sidang perdananya berlangsung 29 Januari 2024, di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Kelas IA Khusus. Dalam dakwaannya, JPU mendakwa Sarimuda telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18 miliar.

JPU menerangkan jika terdakwa Sarimuda sebagai Direktur Utama PT SMS telah membuat kebijakan, melakukan kerja sama pengangkutan batu bara menggunakan fasilitas PT KAI dengan sejumlah perusahaan batu bara dan pemegang izin usaha pertambangan.

"Melalui kontrak kerja sama itu, PT SMS mendapatkan pembayaran dengan hitungan per metrik ton," jelas JPU. PT SMS juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.

Terungkap dalam dakwaan, ada pengeluaran uang kas PT SMS dengan tagihan fiktif. "Pengeluaran dengan dokumen invoice atau tagihan fiktif ini terjadi dalam rentang waktu 2020 sampai 2021," bebernya.

Kemudian, pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas PT SMS. JPU juga mengungkapkan dalam dakwaan kemarin, setiap pencairan cek yang bernilai miliaran rupiah, terdakwa menyisihkan uang tunai ratusan juta rupiah. Sebagian uang yang dicairkan digunakan untuk keperluan pribadi.

"Terdakwa juga mentransfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya, yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan PT SMS," ujar JPU. Atas perbuatannya itu, terdakwa Sarimuda disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. KPK telah menahan tersangka Sarimuda sejak 21 September 2023. (nsw/)

hakim tipikor tolak eksepsi sarimuda, jpu kpk akan hadirkan 40 orang saksi                            palembang, sumateraekspres.id - sarimuda yang terjerat kasus dugaan korupsi kerja sama pengangkutan batu bara yang dikelola bumd milik pemerintah provinsi sumsel, belum rela menjadi terdakwa tunggal. dia keberatan atas dakwaan jpu kpk, namun eksepsinya ditolak hakim.
majelis hakim pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus yang diketuai pitriadi sh mh, memutuskan menolak eksepsi terdakwa sarimuda, dalam sidang agenda pembacaan putusan sela, senin, 19 februari 2024.
dalam amar putusannya, hakim menilai bahwa eksepsi penasehat hukum terdakwa sarimuda sudah masuk dalam pokok materi perkara. maka, haruslah dibuktikan dalam persidangan. "mengadili, menyatakan eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum terdakwa sarimuda tidak dapat diterima," kata hakim, kemarin.
selain itu majelis hakim juga meminta serta memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara. "jadi cukup jelas putusan sela yang dibacakan, untuk jpu siapkan dan hadirkan saksi-saksi. sidang kita lanjutkan ke pemeriksaan saksi," tegas hakim.
baca juga:sidang perdana kasus korupsi bawaslu oku timur digelar rabu
baca juga: kolaborasi mendagri dan kpk: pendidikan antikorupsi mulai dini
"baik yang mulia, saksi yang akan dihadirkan sekitar 40 orang. akan dihadirkan bertahap," timpal jpu kpk ri. 
penasihat hukum terdakwa sarimuda, albertus hartoyo, mengatakan pihaknya menerima dan menghormati keputusan majelis hakim. "ya, kita hormati. terkait klien kami dijadikan terdakwa tunggal, nanti kita lihat di pengadilan seperti apa faktanya," tegasnya pula.
sementara itu seperti biasa, usai sidang terdakwa sarimuda masih tetap belum mau bicara banyak bicara kepada awak media. "mohon doanya, supaya cepat selesai," singkatnya, sambil berlalu menuju mobil tahanan lagi.
terpisah, juru bicara kpk ri ali fikri, menyampaikan jika pihaknya akan menghadirkan saksi kunci dalam persidangan kasus korupsi angkutan batu bara pt sriwijaya mandiri sumsel (sms).
"jaksa kpk ri, m albar hanafi sedang menyusun pemanggilan saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan kasus korupsi angkutan batubara pt sriwijaya mandiri sumsel (sms)," kata ali fikri, dalam keterangan tertulisnya.
dalam siaran pers yang dibagikannya itu, juga disebutkan saksi-saksi yang bakal dipanggil di antaranya para petinggi-petinggi atau pejabat di pt sms. yang berkaitan dengan perkara ini. “saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan selama proses persidangan di antaranya para pejabat di pt sms," tulisnya.
baca juga:hari ini, sidang kasus korupsi bawaslu digelar 
baca juga:kasus korupsi pajak, oknum asn pajak jalani tahap ii, 3 tersangka takut disorot awak media
diberitakan sebelumnya, mantan direktur utama pt sriwijaya mandiri sumsel (sms) periode 2019-2021, ir h sarimuda mt, menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kerja sama pengangkutan batu bara yang dikelola pt sms, sebuah bumd milik pemprov sumsel.
sidang perdananya berlangsung  29 januari 2024, di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus. dalam dakwaannya, jpu mendakwa sarimuda telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar rp18 miliar. 
jpu menerangkan jika terdakwa sarimuda sebagai direktur utama pt sms telah membuat kebijakan, melakukan kerja sama pengangkutan batu bara menggunakan fasilitas pt kai dengan sejumlah perusahaan batu bara dan pemegang izin usaha pertambangan. 
"melalui kontrak kerja sama itu, pt sms mendapatkan pembayaran dengan hitungan per metrik ton," jelas jpu. pt sms  juga melakukan kerja sama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.
baca juga:wow! kerugian negara rp9,6 miliar, kejari sita aset mantan kades diduga korupsi pad 
baca juga:memalukan! terbukti terima uang bulanan dari para tahanan korupsi. puluhan pegawai rutan kpk disanksi berat
terungkap dalam dakwaan, ada pengeluaran uang kas pt sms dengan tagihan fiktif. "pengeluaran dengan dokumen invoice atau tagihan fiktif ini terjadi dalam rentang waktu 2020 sampai 2021," bebernya.
kemudian, pembayaran dari beberapa vendor tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam kas pt sms. jpu juga mengungkapkan dalam dakwaan kemarin, setiap pencairan cek yang bernilai miliaran rupiah, terdakwa menyisihkan uang tunai ratusan juta rupiah. sebagian uang yang dicairkan digunakan untuk keperluan pribadi.
"terdakwa juga mentransfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya, yang tidak memiliki kerja sama bisnis dengan pt sms," ujar jpu. atas perbuatannya itu, terdakwa sarimuda disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001.  kpk telah menahan tersangka sarimuda sejak 21 september 2023. (nsw/)