Sidang Kasus Korupsi BUMD Sumsel: Jaksa KPK Tolak Keberatan Sarimuda, Tetap Pada Dakwaan

Reporter: Nanda |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 12 Feb 2024 - 12:06

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan penolakan terhadap nota keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa Sarimuda dan tim penasihatnya dalam sidang sebelumnya.-Foto: Nanda/sumateraekspres.id-

Jaksa menjelaskan bahwa Sarimuda menggunakan fasilitas PT KAI Persero dalam kerjasama pengangkutan batubara dengan sejumlah perusahaan pemilik batubara dan pemegang izin usaha pertambangan.

Selain itu, PT Sriwijaya Mandiri Sumsel juga melakukan kerjasama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.

Menurut dakwaan, terungkap bahwa terjadi pengeluaran uang kas PT Sriwijaya Mandiri Sumsel dengan tagihan fiktif dalam rentang waktu 2020 hingga 2021.

Uang yang dicairkan dari kas perusahaan digunakan oleh Sarimuda untuk keperluan pribadi, termasuk transfer ke rekening salah satu perusahaan milik anggota keluarganya yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel.

Atas tindakannya, Sarimuda didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sidang perkara ini akan terus dilanjutkan sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU KPK.

sidang kasus korupsi bumd sumsel: jaksa kpk tolak keberatan sarimuda, tetap pada dakwaan                            palembang, sumateraekspres.id -  jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri menegaskan penolakan terhadap nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa sarimuda dan tim penasihatnya dalam sidang sebelumnya.
tanggapan ini disampaikan dalam sidang yang dipimpin oleh pitriadi sh mh di pengadilan tipikor palembang pada senin, 11 februari 2024.
eko wahyu, anggota tim jaksa penuntut umum (jpu) kpk, secara tegas menyatakan, "kami menolak seluruh dalil dalam eksepsi terdakwa dan mempertahankan dakwaan yang telah kami sampaikan."
jaksa berargumen bahwa semua keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa telah dimasukkan ke dalam pokok perkara dan harus dibuktikan selama persidangan.
baca juga: kolaborasi mendagri dan kpk: pendidikan antikorupsi mulai dini
baca juga:ziarah ke makam ortu, mantan ketua kpk firli bahuri kembali ke di desa dan kedapatan bantu warga ngaduk lempok
menurutnya, klaim bahwa surat dakwaan tidak lengkap, cermat, dan jelas adalah tidak beralasan, mengingat surat dakwaan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) kuhap.
dalam responsnya, kpk meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa dan memastikan bahwa surat dakwaan telah memenuhi semua syarat yang diperlukan, sehingga sidang perkara sarimuda dapat dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jpu.
sebelumnya, sarimuda, mantan direktur utama pt sriwijaya mandiri sumsel 2019-2021, telah mengajukan nota keberatan pada 5 januari 2024.
dalam nota tersebut, penasihat hukumnya, heri bertus s hartojo sh mh, menyatakan ketidakpuasan terhadap kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan dakwaan yang diajukan oleh jpu kpk.
baca juga:lho kok, mantan ketua kpk firli bahuri cabut gugatan praperadilan keduanya terhadap polda metro.ada apa?
baca juga:90 pegawai selesai diperiksa dewas, kpk naikkan kasus pungli ke penyidikan. 3 orang segera sidang, siapa?
dalam dakwaannya, jpu kpk menuduh sarimuda melakukan korupsi dalam kerjasama pengangkutan batubara yang dijalankan oleh badan usaha milik daerah (bumd) provinsi sumsel yang dipimpin olehnya.
dugaan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar rp18 miliar.
jaksa menjelaskan bahwa sarimuda menggunakan fasilitas pt kai persero dalam kerjasama pengangkutan batubara dengan sejumlah perusahaan pemilik batubara dan pemegang izin usaha pertambangan.
selain itu, pt sriwijaya mandiri sumsel juga melakukan kerjasama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung.
menurut dakwaan, terungkap bahwa terjadi pengeluaran uang kas pt sriwijaya mandiri sumsel dengan tagihan fiktif dalam rentang waktu 2020 hingga 2021.
uang yang dicairkan dari kas perusahaan digunakan oleh sarimuda untuk keperluan pribadi, termasuk transfer ke rekening salah satu perusahaan milik anggota keluarganya yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan pt sriwijaya mandiri sumsel.
atas tindakannya, sarimuda didakwa melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sidang perkara ini akan terus dilanjutkan sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jpu kpk.