Kemana Masa Depan Indonesia, Disaat Dinamika Politik?

Reporter: Dody Suryawan |

Editor: Novis |

Kamis , 11 Jan 2024 - 11:50

Webinar Nasional Moya Institute, Rabu 10 Januari 2024. Foto: istimewa--

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pertanyaan mengenai bagaimana dan kemana masa depan Indonesia muncul seiring dengandinamika politik dan ekonomi akhir-akhir ini.

Kondisi pertama yang menjadi pertimbangan serius adalah terkait proses demokrasi di era Presiden Jokowi.

Berbagai laporan dan analisis dari lembaga pemantau demokrasi, menunjukkan penurunan indeks kebebasan di Indonesia.

“Banyak analisis menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan tentang pembatasan kebebasan sipil dan penegakan hukum yang cenderung diskriminatif. Perlu refleksi serius terhadap hal tersebut,” ujar pemerhati isu-isu global dan strategis, Prof Imron Cotan, dalam Webinar Nasional Moya Institute, Rabu 10 Januari 2024.

Selanjutnya adalah korupsi yang semakin merajalela.

Kasus-kasus besar seperti skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara telah menjadi berita utama, menandakan bahwa korupsi masih tetap menjadi masalah besar.

Apalagi, pertumbuhan ekonomi stagnan pada kisaran 5 persen, yang menyulitkan Indonesia keluar dari "middle-income trap".

Menurut Imron, integritas pemilu dan regresi demokrasi menjadi topik pembahasan penting di masyarakat luas.

Persepsi publik terhadap peluang kecurangan yang mungkin terjadi semakin berkembang, yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengancam legitimasi pemerintahan.

Kekhawatiran yang sama juga dideteksi oleh dunia internasional, seperti tercermin pada artikel-artikel yang diterbitkan oleh The New York Times, The Guardian, dan The West Australian beberapa hari belakangan ini,"ujar dia.

kemana masa depan indonesia, disaat dinamika politik?                            jakarta, sumateraekspres.id - pertanyaan mengenai bagaimana dan kemana masa depan indonesia muncul seiring dengandinamika politik dan ekonomi akhir-akhir ini.
kondisi pertama yang menjadi pertimbangan serius adalah terkait proses demokrasi di era presiden jokowi.
berbagai laporan dan analisis dari lembaga pemantau demokrasi, menunjukkan penurunan indeks kebebasan di indonesia.
“banyak analisis menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan tentang pembatasan kebebasan sipil dan penegakan hukum yang cenderung diskriminatif. perlu refleksi serius terhadap hal tersebut,” ujar pemerhati isu-isu global dan strategis, prof imron cotan, dalam webinar nasional moya institute, rabu 10 januari 2024.
baca juga:bsi permudah mustahik untuk memiliki rumah
baca juga:kolaborasi bsi & mandiri sekuritas buka akses layanan serba syariah via rdn online
selanjutnya adalah korupsi yang semakin merajalela.
kasus-kasus besar seperti skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara telah menjadi berita utama, menandakan bahwa korupsi masih tetap menjadi masalah besar.
apalagi, pertumbuhan ekonomi stagnan pada kisaran 5 persen, yang menyulitkan indonesia keluar dari "middle-income trap".
menurut imron, integritas pemilu dan regresi demokrasi menjadi topik pembahasan penting di masyarakat luas. 
persepsi publik terhadap peluang kecurangan yang mungkin terjadi semakin berkembang, yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengancam legitimasi pemerintahan. 
baca juga:buat kamu yang merasa terpuruk dan ada di titik terendah, coba baca nasihat ini, kamu akan berubah! 
baca juga:panduan pindah memilih di pemilu 2024, jangan sampai gak tau!
kekhawatiran yang sama juga dideteksi oleh dunia internasional, seperti tercermin pada artikel-artikel yang diterbitkan oleh the new york times, the guardian, dan the west australian beberapa hari belakangan ini,"ujar dia.
mereka benar-benar mengkhawatirkan fenomena regresi demokrasi indonesia, dan politik dinasti yang dinarasikan dibangun presiden jokowi, dengan diloloskannya gibran rakabuming raka sebagai cawapres oleh mk.
“pelolosan gibran rakabuming raka oleh mk dalam kontestasi politik, dipandang banyak pihak menciderai semangat konstitusi,”  kata imron.
menjawab pertanyaan siapa kandidat yang akan mampu membawa indonesia menggapai indonesia emas 2045, tegaskan bahwa capres yang tepat adalah yang tidak punya rekam jejak pelanggaran ham berat dan yang memanfaatkan isu primordial untuk mencapai tujuan politik.
baca juga:bawaslu oi lamban, sampai sekarang belum keluarkan penetapan terkait oknum kades tidak netral, seperti apa?
baca juga:jelang ops mantap brata: periksa perlengkapan dalmas, alsus dan almatsu, kapolres lahat beri peringatan begini
diwaktu bersamaan, direktur eksekutif saiful mujani research and consulting, sirojudin abbas mengatakan, bantuan sosial dipolitisasi untuk tujuan-tujuan politik pemenangan paslon yang didukung presiden jokowi. 
sirojudin juga berpendapat, pengucuran bansos dilakukan karena presiden menyadari bahwa kepuasan terhadap kinerjanya tidak baik pada beberapa aspek, seperti rendahnya penciptaan lapangan kerja dan masih jauhnya penurunan angka kemiskinan, serta akses terhadap sektor kesehatan.
mengenai kandidat capres ideal, dia mengatakan masyarakat perlu melihat dari tiga pasangan calon itu, mana calon yang paling kecil risikonya bagi bangsa indonesia.
webinar nasional moya institute, rabu 10 januari 2024. foto: istimewa--
“saya kira yang tidak punya rekam jejak membangun ketegangan, termasuk identitas. prabowo bermasalah di sektor ham, karakternya yang cenderung impulsif, sangat berbahaya. ganjar dan mahfud relatif tidak punya catatan yang signifikan. lebih logis pilihan disandarkan pada pak ganjar dan pak mahfud, ketimbang calon yang lainnya,” pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan