Capaian Hebat KemenPPA di 2023, Menteri Bintang Puspayoga Paparkan Ini

Reporter: Dody |

Editor: Rian Sumeks |

Minggu , 07 Jan 2024 - 12:42

Menteri Bintang di kantor KemenPPPA pada Jumat 5 Januari 2024. Foto: Dody/Sumateraekspres.id--

JAKARTA, SUMATEREKSPRES.ID - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, bersama timnya, memaparkan prestasi kementeriannya sepanjang tahun 2023.

Dalam pengungkapannya, Menteri Bintang menekankan kompleksitas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membutuhkan empati dari masyarakat untuk mencegah kejadian yang merugikan mereka.

"Empati keluarga dan masyarakat diperlukan karena isu ini memerlukan kepedulian bersama," ungkap Menteri Bintang di kantor KemenPPPA pada Jumat 5 Januari 2024.

Isu yang paling sering dihadapi perempuan dan anak melibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kekerasan fisik berada di urutan kedua, diikuti kekerasan psikis, penelantaran, eksploitasi, trafficking, dan lainnya.

"Kembali lagi, perempuan menjadi korban. Ini perlu menjadi perhatian serius kita semua," ujarnya.

KemenPPPA mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 23.638 kasus kekerasan seksual, dengan presentase korban perempuan sebesar 80.7 persen dan korban laki-laki sebesar 19.3 persen.

Berdasarkan data tersebut, 20.751 korban perempuan mengalami kekerasan seksual, sementara korban laki-laki berjumlah 4.971 orang.

Kekerasan seksual tertinggi terjadi di Jawa, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, NTT, dan Sulawesi Utara.

Edukasi dan literasi menjadi kunci untuk meningkatkan empati masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

KemenPPPA berkomitmen untuk terus mendampingi penanganan semua kasus yang menimpa perempuan dan anak.

capaian hebat kemenppa di 2023, menteri bintang puspayoga paparkan ini                            jakarta, sumaterekspres.id - menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa), bintang puspayoga, bersama timnya, memaparkan prestasi kementeriannya sepanjang tahun 2023.
dalam pengungkapannya, menteri bintang menekankan kompleksitas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membutuhkan empati dari masyarakat untuk mencegah kejadian yang merugikan mereka.
"empati keluarga dan masyarakat diperlukan karena isu ini memerlukan kepedulian bersama," ungkap menteri bintang di kantor kemenpppa pada jumat 5 januari 2024.
isu yang paling sering dihadapi perempuan dan anak melibatkan tindak pidana kekerasan seksual (tpks), kekerasan fisik berada di urutan kedua, diikuti kekerasan psikis, penelantaran, eksploitasi, trafficking, dan lainnya.
baca juga:pejabat kementerian bumn ramai-ramai pakai electric vehicle
baca juga:presiden jokowi dan menteri atr/bpn bagikan 2.000 sertifikat tanah di cilacap, ini pesan khususnya
"kembali lagi, perempuan menjadi korban. ini perlu menjadi perhatian serius kita semua," ujarnya.
kemenpppa mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 23.638 kasus kekerasan seksual, dengan presentase korban perempuan sebesar 80.7 persen dan korban laki-laki sebesar 19.3 persen.
berdasarkan data tersebut, 20.751 korban perempuan mengalami kekerasan seksual, sementara korban laki-laki berjumlah 4.971 orang.
kekerasan seksual tertinggi terjadi di jawa, kalimantan timur, sumatera utara, sulawesi barat, ntt, dan sulawesi utara.
baca juga:prestasi moncer penutup tahun 2023, sumsel raih ape madya dari kementerian pppa. berhasil wujudkan ini
baca juga:halo gamer! ini loh spesifikasi pc untuk prince of persiathe lost crown, sudah siap main?
edukasi dan literasi menjadi kunci untuk meningkatkan empati masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
kemenpppa berkomitmen untuk terus mendampingi penanganan semua kasus yang menimpa perempuan dan anak.
pemerintah turut berperan melalui uu 12/2022, dengan tujuh peraturan turunan dari uu tpks yang tengah dalam tahap penetapan dan pengundangan.
"dari tujuh aturan, enam sudah rampung, tinggal satu lagi dalam tahap harmonisasi," kata menteri bintang.
tahun 2024 menjadi momentum bagi kemenpppa untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
kolaborasi dengan lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar berani melapor jika mengetahui, mendengar, atau melihat terjadinya kekerasan di sekitar mereka.