Pulihkan Keuangan Negara Rp18,8 M, Hampir 2 Kali Lipat Dari Tahun Lalu

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Refleksi akhir tahun 2023, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang memaparkan beberapa capaian kinerja pada bidang masing-masing. Di antaranya capaian kinerja yang cukup membanggakan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Palembang.

Di penghujung tahun ini bidang Datun Kejari Palembang berhasil memulihkan keuangan negara hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kepala Kejari Palembang Jonny W Pardede SH MH melalui Kasi Intelijen Dr Hardiansyah SH MH MiPol, membeberkan tahun ini telah terjadi peningkatan pemulihan keuangan negara yang cukup signifikan.

"Capaian kinerja pada bidang Datun Kejari Palembang tahun ini cukup membanggakan dari tahun sebelumnya," ungkap Kasi Intelijen Kejari Palembang Hardiansyah. Dirincikannya tahun ini Datun Kejari Palembang membukukan pencapaian pemulihan keuangan negara kurang lebih Rp18,8 miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp10,1 miliar.

Pencapaian itu, kata Hardiansyah diiringi peningkatan sektor penyelamatan keuangan negara yang kurang lebih Rp685,7 juta. "Untuk penyelamatan keuangan negara bidang Datun tahun 2023  jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp130 juta," sebutnya lagi.

BACA JUGA:Bawa Keranda Mayat ke Kantor Kejari Lubuklinggau, APAK Sebut Kinerja Kejaksaan Lempem Seperti Kerupuk!

BACA JUGA:Minimalisir Tipikor, Kejari Palembang Lakukan Langkah Ini Pada ASN di Pemkot Palembang!

Sepanjang tahun 2023 ini Bidang Datun telah menyelesaikan 130 perkara bantuan hukum. Terdiri dari perkara perdata litigasi (proses pengadilan) sebanyak 3 perkara dan non-litigasi (mediasi) sebanyak 127 perkara.

Tak hanya itu, Datun Kejari Palembang juga melakukan penyelesaian pendampingan hukum (legal assistance) sebanyak 30 perkara.

Meliputi beberapa instansi pemerintahan di lingkungan Pemkot Palembang. "Seperti Disdukcapil, Disdik, Dinas PUPR, Dinkes di lingkungan Pemerintah Kota Palembang," sebutnya. Dia berharap sejumlah pencapaian kinerja terbaik tahun 2023 terus dipertahankan hingga ditingkatkan tahun 2024. (nsw/fad)