Pak Bupati! Pengamat Tegaskan Kades Tak Netral Bisa Kena Sanksi Berat, Ini Alasannya

"Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu akan menentukan langkah selanjutnya, apakah akan dikirimkan ke pimpinan kades atau Bupati. Jika terbukti melakukan intimidasi dan pengaruh, akan diberlakukan tindakan disiplin dengan sanksi mulai dari ringan hingga berat," tegas Prof. Ardiyan.

Namun, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar mengatakan, setiap Kades memiliki hak untuk mendukung calon tertentu, selama tidak melibatkan fasilitas desa atau melakukan kegiatan yang dapat dianggap sebagai kampanye di tingkat desa.

BACA JUGA:Pesan Penting Kemendagri untuk Lurah, Kades hingga Camat, Wajib Baca!

BACA JUGA:Penerima Rice cooker Gratis Diusulkan Kades-Lurah, Khusus untuk 3 Golongan Pelanggan PLN

"Kalau hanya ngobrol biasa di ambenan, di teras rumah, saya rasa itu jangan dibesar-besarkan," ujarnya.

Menurut Bupati Ogan Ilir, yang tidak diperbolehkan adalah jika Kades memanfaatkan jabatannya untuk mengkampanyekan Caleg tertentu, terutama dengan menggunakan fasilitas desa untuk mendukung Caleg.

Padahal, sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Dr H Agus Fatoni MSi bicara tegas. "Sebagai kades atau aparatur pemerintahan desa harus netral. Tidak boleh mendukung atau memberi arahan ke warga.

Atau pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu kandidat dan caleg tertentu. Yang saat ini sedang berkompetisi dalam Pemilu maupun Pileg 2024,” katanya lugas.

Pj Gubernur menunggu hasil pemeriksaan dari Bawaslu Ogan Ilir dan Pemkab Ogan Ilir.  Setelah itu, baru menentukan langkah. Termasuk tindakan tegas apa yang akan diambil terhadap oknum kades yang mendukung caleg tertentu itu. 

“Untuk kasus di Ogan Ilir yang salah satu kadesnya diduga tidak netral, akan kita lihat terlebih dahulu dan mempelajarinya. Saya tunggu hasil Bawaslu OI,” tukas Fatoni,

Ia kembali mengingatkan kembali bahwa netralitas ASN hingga para camat, lurah dan kades sangat penting dalam pesta demokrasi. “Harus netral.

Caranya? Tidak mendukung atau memberi arahan ke warga ataupun pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu pihak atau kandidat dan caleg tertentu yang saat ini sedang berkompetisi.”

Tujuannya, lanjut dia, biar pemilu dan pilkada aman. Berjalan damai. Pelaksanaan luber dan jurdil. “Ini perlu keseriusan dan semangat kita bersama,” imbuhnya.

Di samping itu, biar Pileg dan Pemilu 2024 dapat memilih pemimpin atau anggota dewan yang benar-benar bisa menjadi wakil dari masyarakat di parlemen.