MURATARA - Kinerja guru yang kurang profesional, dianggap salah satu penyebab angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) rendah. Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Muratara, Zili.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Muratara, Zili mengaku cukup rumit mengatasi pola pendidikan dengan guru merasa paling senior, superior, tak mau bekerja sama, merasa paling berjasa, hingga mengabaikan potensi anak didik. "Perlu kinerja ekstra dan waktu yang tidak singkat untuk mengubah pola ini. Sangat jelas SDM guru akan memengaruhi IPM, dan masih banyak guru tidak profesional," katanya Jumat (6/1).

Zili mengaku, cukup banyak sorotan terhadap pendidikan di Muratara. Seperti kasus pelajar yang duduk di bangku SMP namun masih belum bisa baca tulis.  Kemudian masih adanya doktrin, jika hendak berurusan adminitrasi harus mengeluarkan biaya atau uang dan kasus lainnya.

"Jumlah yang tidak bisa baca tulis tapi sudah di duduk di bangku SMP itu banyak di wilayah kita, jumlahnya tidak sedikit. Ini jadi permasalahan yang terus kami benahi, kenapa guru meluluskan sampai ke jenjang SMP jika belum bisa baca tulis," bebernya.

Menurutnya, kinerja guru lokal di Muratara terbilang kalah jauh dengan kinerja guru dari luar Muratara. Karena mereka lebih peduli terhadap dunia pendidikan dan masa depan anak didik yang mereka ajari. "Gurunya takut kalau anak didik tidak naik kelas didatangi orang tua murid. Atau ada juga yang sengaja dinaikan kelas meski tidak bisa baca tulis, ini masih kami dalami lagi," bebernya.

Untuk mengatasi masalah itu, di 2023, Disdik Muratara akan bekerjasama dengan sejumlah GGD dan lembaga Insan Bumi Mandiri, untuk memberikan motivasi terhadap guru di Muratara. Disdik Muratara juga akan melakukan evaluasi tiap bulan, untuk memonitor perkembangan peningkatan SDM guru tersebut. Pihaknya mengaku akan terus memperhatikan dunia pendidikan di Muratara dan jangan sampai ada kasus warga usia wajib belajar namun tidak sekolah.  IPM di kabupaten Muratara sejak 2019-2022 stagnan dan tidak bergerak di posisi 64 persen. Sehingga dikategorikan IPM mobilitas rendah di Provinsi Sumsel.  (zul)