SUMATERAEKSPRES.ID - Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Sumsel, Dr Dwi Noviani melalui Komisioner, Edi Hendri menegaskan, kasus pelecehan seperti di Prabumulih banyak juga ditemukan di 17 kabupaten/kota se-Sumsel.

Kasus di Prabumulih hanya salah satu saja. BPKAD sudah melakukan upaya mediasi antara korban dan oknum guru yang menjadi terduga pelaku dalam kasus ini.  

"KPAD hadir untuk ikut mengawasi proses kegiatan tersebut dan bagaimana proses penanganan kasus itu," ujarnya, Kamis (23/11). Edi menegaskan, pihaknya tidak terlibat dalam hal teknis karena itu sudah menjadi kewenangan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Contohnya, kata Edi, Dinas PPPA sudah tahu apa yang harus dilakukan. “Jadi KPAD hanya mendampingi sembari memastikan prosesnya yang terbaik bagi sang anak sebagai korban. Untuk penanganannya, tetap oleh OPD terkait,” beber dia.

OPD terkait tersebut bisa saja Dinas PPPA, Diknas, Dinsos, Unit PPA Polres atau polsek. “Apabila tidak berjalan sebagaimana mestinya maka kita akan mempertanyakan hal tersebut. Utamanya yang masuk ke ranah hukum," jelasnya.

Edi menambahkan, tidak semua kasus harus dibawa ke jalur hukum. “Tapi kita pilah. Misalnya ada kasus berat, sedang atau ringan. Yang berat misalnya ke jalur hukum, sedangkan sedang dan ringan bisa diselesaikan tanpa bermuara ke hukum,” kata dia. 

Apakah kasus di Prabumulih tingkat sedang? Edi menegaskan, dari asesmen awal pihaknya sudah mendapatkan data kalau kasus oknum guru di kota nanas masuk upaya percobaan.

Belum masuk ke pelecehan atau persetubuhan. Jadi masih bisa diselesaikan melalui mediasi. Tapi tentu tetap harus ada sanksi kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatannya lagi. Dan itu bukan kewenangan BPKAD Sumsel.

 "Tapi kita berikan rekomendasi supaya anak dijauhkan dari terduga pelaku. Juga kasusnya jangan sampai melebar sehingga berdampak positif bagi anak," tegasnya.(chy/)