10 Alasan Pemberhentian CPNS dan PPPK Menurut UU ASN 2023, Salah Satunya Punya Kinerja Buruk

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Minggu , 19 Nov 2023 - 18:44

10 Alasan Pemberhentian CPNS dan PPPK Menurut UU ASN 2023, Salah Satunya Punya Kinerja Buruk.--

BACA JUGA:Asik! Gaji PNS dan PPPK 2024 Setara dengan Pegawai BUMN, Begini Skemanya

9. Dipidana dengan Pidana Penjara atau Kurungan:

Pemberhentian dapat juga disebabkan oleh pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang terkait dengan jabatan.

10. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik:

Keanggotaan atau kepemimpinan dalam partai politik menjadi alasan pemberhentian, menegaskan independensi dan netralitas ASN.

Pemberhentian ASN, terutama jika terkait dengan alasan pidana atau keterlibatan dalam politik, dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat.

Ini menekankan pentingnya integritas dan ketaatan ASN terhadap aturan dan prinsip-prinsip moral dalam pelaksanaan tugas mereka untuk melayani masyarakat dan negara.

Diketahui, Awal Oktober lalu, hak dasar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) akhirnya disahkan.

Hak dasar tersebut tentunya sudah memberikan lega bagi mereka. UU ini memberikan jaminan yang lebih kuat bagi PPPK, mengakui kesetaraan hak antara mereka dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 21 UU ASN menjadi inti dari kesetaraan hak ini, mengatur mengenai hak dan kewajiban yang sama antara PNS dan PPPK. Dalam Ayat 1 Pasal 21, dinyatakan bahwa "Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel."

Ada tujuh jenis penghargaan dan pengakuan yang diakui dalam UU ASN yang sudah disahkan pemerintah itu termasuk penghasilan, motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

10 alasan pemberhentian cpns dan pppk menurut uu asn 2023, salah satunya punya kinerja buruk                            jakarta, sumateraekspres.id - presiden joko widodo telah menandatangani undang-undang asn tahun 2023, membuka babak baru dalam regulasi kepegawaian negeri, disitu terungkap 10 alasan pemberhentian cpns dan pppk.
dalam undang-undang ini, yang menggantikan uu nomor 5 tahun 2014, pemberhentian asn, termasuk cpns (calon pegawai negeri sipil) dan pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), menjadi sorotan utama.berikut adalah 10 hal yang diatur dalam pasal 52 uu asn 2023 yang dapat menjadi alasan pemberhentian bagi cpns dan pppk:1. penyelewengan terhadap pancasila dan uud 1945:
melanggar prinsip-prinsip dasar negara merupakan alasan serius yang dapat menyebabkan pemberhentian tanpa hormat.
baca juga:tabel daftar gaji pns dan pppk, peserta ujian casn 2023 wajib baca
baca juga:296 ribu guru honorer jadi pppk tahun ini. 2024 ada kabar baik untuk tendik. apa itu?2. meninggal dunia:
pemberhentian otomatis terjadi jika seorang asn meninggal dunia.3. batas usia pensiun atau berakhirnya masa perjanjian kerja:
asn yang mencapai batas usia pensiun atau berakhirnya masa perjanjian kerja akan dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.4. terkena dampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah:
pemberhentian bisa terjadi jika seorang asn terdampak restrukturisasi organisasi atau perubahan kebijakan pemerintah.
baca juga:gaji naik 8%, pppk juga dapat 4 tunjangan ini pada 2024
baca juga:pns pakai kuning khaki, pppk hitam putih, penggunaan atribut pakaian dinas5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani:
ketidakcakapan jasmani dan/atau rohani yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban dapat menjadi alasan pemberhentian.6. kinerja buruk:
asn yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dapat dihentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.7. pelanggaran disiplin tingkat berat:
melakukan pelanggaran disiplin serius dapat menjadi dasar pemberhentian.8. dipidana dengan pidana penjara:
pemberhentian dapat terjadi jika seorang asn dipidana dengan pidana penjara minimal dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
baca juga:ucap syukur! inilah 6 tunjangan bagi guru pns dan pppk, apa saja ya?
baca juga:asik! gaji pns dan pppk 2024 setara dengan pegawai bumn, begini skemanya9. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan:
pemberhentian dapat juga disebabkan oleh pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang terkait dengan jabatan.10. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik:
keanggotaan atau kepemimpinan dalam partai politik menjadi alasan pemberhentian, menegaskan independensi dan netralitas asn.pemberhentian asn, terutama jika terkait dengan alasan pidana atau keterlibatan dalam politik, dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat.
baca juga:asik! gaji pns dan pppk 2024 setara dengan pegawai bumn, begini skemanya
baca juga:10 hal yang bisa membuat pppk dan pns diberhentikan dalam uu asn 2023 terbaru yang diteken jokowi
ini menekankan pentingnya integritas dan ketaatan asn terhadap aturan dan prinsip-prinsip moral dalam pelaksanaan tugas mereka untuk melayani masyarakat dan negara.
diketahui, awal oktober lalu, hak dasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dalam undang-undang aparatur sipil negara (uu asn) akhirnya disahkan.
hak dasar tersebut tentunya sudah memberikan lega bagi mereka. uu ini memberikan jaminan yang lebih kuat bagi pppk, mengakui kesetaraan hak antara mereka dan pegawai negeri sipil (pns).pasal 21 uu asn menjadi inti dari kesetaraan hak ini, mengatur mengenai hak dan kewajiban yang sama antara pns dan pppk. dalam ayat 1 pasal 21, dinyatakan bahwa "pegawai asn berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel."ada tujuh jenis penghargaan dan pengakuan yang diakui dalam uu asn yang sudah disahkan pemerintah itu termasuk penghasilan, motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.