Serahkan Dana Hibah Rp54,985 Miliar, Bupati Enos Ingatkan Hal Ini Pada KPU dan Bawaslu. Katanya....

OKU TIMUR, SUMATERAEKSPRES.ID -- Bupati OKU Timur Ir H Lanosin MT menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Ketua KPU OKU Timur dan Ketua Bawaslu OKU Timur, di Media Center Pemkab OKU Timur, Jumat 10 November 2023.

Dana hibah tersebut untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.

Total dana hibah yang diberikan KPU dan Bawaslu sekitar Rp 54.985.000.000. Rinciannya KPU Rp 39.840.000.000 dan Bawaslu Rp 15.145. 000.000.

Bupati OKU Timur Ir H Lanosin MT menyampaikan bahwa dana hibah tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

BACA JUGA:Hai Gamers, GTA 6 Mau Rilis Nih. Ini Dia Bocorannya!

Dana Rp 54 milliar belum termasuk TNI dan Polri. Yang kemungkinan di tambah TNI Polri di angka Rp 60 milliar.

"Ini kita umumkan. Kemaren sudah naskah hibahnya sudah tandatangan se Sumsel serentak," kata Bupati didampingi Kepala Badan Kesbangpol H Faizal, dan Plt Kepala Dinas Kominfo Hj Sri Suhartati, Jumat 10 November 2023.

Bupati berpesan agar dan hibah tersebut digunakan sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya.

"Pakailah anggaran itu denganbaik dan sesuai juknis. Mudah-mudahan Pilkda 2024 berjalan lancar, kedamaian dan adem ayem di OKU Timur," katanya.

BACA JUGA:Info Beasiswa Gaes, Australia Gelar Studi Singkat dengan Kuota Terbatas. Begini Cara Daftar dan Syaratnya!

Ketua Bawaslu OKU Timur Sunarto menhatakan Dana Hibah untuk pengawasan Pilkada tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKU Timur Disetujui Rp 15,1 milliar.

Sebelumnya Bawaslu mengajukan Rp 33 milliar untuk pengawasan Pilkada Kabupaten OKU Timur tahun 2024. Jumlah itu diajukan oleh Pimpinan Bawaslu periode sebelumnya.

Dikatakannya, dari jumlah dana hibah tersebut terbesar diperuntukan honor penyelenggara, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga desa/kelurahan.

"Dana hibah ini yang paling besar ialah untuk honor. Kegiatan-kegiatan seperti bimbingan teknis internal dan sosialisasi kita kurangi jika tidak terlalu dibutuhkan,"ujarnya.

BACA JUGA:Rekomendasi Film Pahlawan Indonesia untuk di Tonton di Hari Pahlawan 10 November

"Serta biaya SPPD juga banyak dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada," tambahnya.

Ia juga menyampaikan, untuk menghindari kesalahan dalam pengunaan dana hibah ini pihaknya TAPD untuk menyusun anggaran ini bersama-sama.

Selain itu kegiatan yang tidak ada dalam Peraturan Menteri Keuangan banyak yang dihapus oleh Bawaslu OKU Timur.

"Kami juga meminta bantuan ahli keuangan dari Pemda untuk membantu kami nantinya. Supaya apa yang nanti dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten OKU Timur tidak melanggar aturan yang ada," ungkapnya.

BACA JUGA:EDAN! Konten Kreator Hot Siskaeee Akui Sudah Tidur Bareng dengan 216 Pria, Pakar Ingatkan Bahaya Ini

Jadi lanjut kata dia menyampaikan untuk penyusunan anggaran yang baru ini benar-benar dilakukan penyesuaian.

Bahkan Bendahara Bawaslu OKU Timur yang baru ini diikutkan juga pelatihan sertifikat Bendahara supaya memahami tentang keuangan.

"Jadi kami sangat berhati-hati dalam pengunaan anggaran dana hibah ini. Kami akan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya.(Holid)