Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Sumsel Tahun 2023
Kepala DKPP Sumsel dan Staf Ahli Gubernur foto bersama kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota se-Sumsel.--
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMSEL
DINAS Ketahanan Provinsi Pangan Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Selatan. Acara yang berlangsung di Beston Hotel Palembang, Rabu (8/11) ini dibuka oleh Pj Gubernur Dr. Drs. H.A. Fatoni. M.Si, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs. Nelson Firdaus, M.M. Sedangkan pesertanya para kepala dinas yang menangani ketahanan pangan dari 17 kabupaten/kota, serta perwakilan TPID Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya Nelson menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para kepala dinas yang hadir dalam kegaitan tersebut, mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan seluruh masyarakat dimana dapat dimulai dari tingkat/unit terkecil dalam tatanan kehidupan masyarakat yakni keluarga. Setiap keluarga dapat memanfaatkan pekarangan/lahan kosong untuk menanam komoditi pangan lokal seperti cabai, bawang merah, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan dan budidaya ikan, serta peternakan kecil tanpa harus membeli ke pasar.
“Salah satu kebijakan yang sesuai untuk diterapkan dalam mencapai ketahanan pangan dan mengatasi adanya inflasi pangan adalah dengan diversifikasi pangan,” katanya. Diversifikasi pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. “Pertemuan sangat penting dalam rangka mengendalikan harga pangan agar petani sejahtera pedagang untung masyarakat senyum,” tukasnya.
Ir. Ruzuan Effendi, MM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel menerangkan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi diadakan untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai stakeholder terkait dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Serta guna mengetahui penyebab kenaikan harga pangan untuk mengambil kebijakan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. “Tadi pagi kita sudah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Stabilisasi Pasokan Harga Pangan Provinsi Sumsel. Untuk memasifkan budidaya tanaman pangan dengan memanfaatkan pekarangan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (gsmp), manfaatkan fasilitas distribusi pangan (FDP). Sehingga masyarakat tidak merasakan cabai rasanya sangat pedas,” paparnya.
Sedangkan para peserta, kata Ruzuan, di antaranya 17 kepala dinas yang menangani ketahanan pangan dari kabupaten/kota, 17 penanggung jawab stabilisasi harga/inflasi dinas yang menangani ketahanan pangan dari 17 kabupaten/kota, 11 peserta perwakilan dari OPD Provinsi Sumatera Selatan dan lembaga terkait pengendalian Inflasi.
Di acara yang sama, panitia mendatang-kan narasumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI yaitu Yudhi Harsatriadi Sandyatma S. Sos. M.Ssc yang mewakili Kepala Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Yudhi mengatakan El Nino akan menjadi tantangan tersendiri bagi banyak pihak agar tidak timbul krisis pangan. Tantangan lainnya yang perlu diwaspadai adalah produksi pangan yang turun 31,5 juta ton menjadi 30,9 juta ton. “Komoditas beras merupakan pangan yang sangat penting,” katanya.
Dalam rilis BPS pada awal November ini, Yudhi menerangkan tingkat inflasi Sumsel sedikit di atas rata-rata nasional. Kehadiran badan pangan nasional adalah melakukan upaya aksi antara lain penetapan harga acuan tingkat produsen dan konsumen.