Ratusan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tagih Tunjangan Transport di Banyuasin
Ratusan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tagih Tunjangan Transport di Banyuasin--
BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID - Sejumlah pendamping PKH berbondong-bondong mendatangi kediaman mantan Bupati Banyuasin periode 2018-2023, Askolani.
Lokasinya terletak di Kecamatan Sukajadi, Banyuasin, pada hari Rabu (25/10).
Kedatangan mereka adalah sebagai upaya pengaduan terkait belum cairnya tunjangan transport mereka untuk bulan Oktober, November, dan Desember.
Pendamping PKH yang hadir merasa cemas dengan ketidakjelasan pembayaran tunjangan tersebut. "Sampai saat ini, belum ada kejelasan apakah tunjangan ini akan dibayarkan atau tidak," ungkap salah seorang pendamping PKH.
BACA JUGA:Aturan Terbaru Kementerian Sosial, Penerima PKH Dilarang Nyaleg
BACA JUGA:Penerima PKH Tak Boleh Nyaleg
Idealnya, tunjangan transport ini seharusnya dibayarkan pada awal bulan, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda pencairannya.
"Seharusnya kami sudah menerima pembayaran sebesar Rp 900 ribu untuk tiga bulan ke depan," terang salah seorang pendamping.
Kedatangan mereka ke kediaman mantan Bupati Askolani dilakukan karena beliau sendiri pernah berjanji untuk memberikan fasilitasi uang transport dan bahkan sepeda motor kepada para pendamping PKH.
"Alhamdulillah, beliau telah membayar tunjangan transport senilai Rp 300 ribu per bulan hingga bulan September," tambah Maryani, pendamping PKH lainnya.
BACA JUGA:Pendamping PKH Menumpuk di Kota
BACA JUGA:KABAR BAHAGIA! Bansos PKH dan BPNT Tahap Tiga Cair Juni 2023. Ini Besaran Nominalnya!
Namun, dalam tiga bulan terakhir, mereka belum menerima realisasi pembayaran tersebut, sehingga mereka berharap agar hal ini bisa segera terlaksana.
Askolani, yang menjabat sebagai Bupati Banyuasin periode 2018-2023, mengungkapkan bahwa uang tunjangan senilai Rp 300 ribu per bulan dan pemberian handphone kepada pendamping PKH merupakan penggunaan uang tabungan pribadinya.
"Semua itu berasal dari uang pribadi saya," katanya. Hal ini dianggap sebagai apresiasi kepada para pendamping PKH di Banyuasin yang telah berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut menjadi satu digit. "Saat ini, tingkat kemiskinan mencapai 9,58 persen," jelasnya.
Mengenai ketidakcairan tunjangan transport yang menjadi permasalahan, Askolani mengatakan bahwa ia tidak memiliki informasi yang pasti. "Silakan langsung tanyakan kepada pemerintah kabupaten Banyuasin," katanya.
BACA JUGA:KABAR BAHAGIA! Bansos PKH dan BPNT Tahap Tiga Cair Juni 2023. Ini Besaran Nominalnya!
BACA JUGA:Bansos PKH Maksimal Rp10,8 Juta
Sementara itu, Erwin Ibrahim, Sekretaris Daerah Banyuasin, menjelaskan bahwa saat ini tunjangan tersebut masih dalam tahap evaluasi.
"Kejelasannya akan diberikan setelah proses evaluasi selesai," ujarnya. Evaluasi tersebut tidak hanya terkait dengan PKH, tetapi juga seluruh anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. "Kami mohon kesabaran dalam mengikuti tahapan evaluasi," pungkasnya.