*Jadikan Muratara Zero Konflik

MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Masuk kategori zona merah di Sumsel dalam perhelatan Pemilu serentak 2024, bukan berarti Muratara menjadi kabupaten rawan akan terjadinya konflik kepentingan. Bahkan sebaliknya, Muratara berupaya untuk sukseskan pemilu tahun 2024 yang aman damai dan kondusif. 

“Mari kita jadikan Kabupaten Muratara zero konflik pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang," ujar Saiful Sulaiman, tokoh masyarakat Muratara, kemarin (20/10).

Dalam diskusi yang digelar Intelkam Polda Sumsel bersama Polres Muratara di Balai Desa Lawang Agung, kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, dihadiri para pengurus KPU Muratara, Bawaslu, tokoh masyarakat,  dan masyarakat Lawang Agung.

Saiful Sulaiman mengatakan diskusi sukseskan Pemilu tahun 2024 yang aman, damai dan kondusif ini akan memberikan pemahaman bagaimana cara untuk menyukseskan pemilu serentak mendatang. “Saya juga mengajak masyarakat Lawang Agung dan Muratara untuk menciptakan pemilu yang aman, damai,  dan kondusif,” tuturnya.

Ia menegaskan, masalah penanganan konflik ini merupakan tanggungjawab bersama, dan bukan hanya menjadi kewenangan pihak Polri, maupun TNI. “Ini tanggung jawab masyarakat dan seluruh element masyarakat,” katanya.

Ketua KPU Muratara Agus Maryanto mengambil satu contoh Desa Lawang Agung yang jumlah pemilihnya paling banyak yakni sebanyak 4200 orang dan jumlah TPS sebanyak 22.  "Desa Lawang Agung menjadi contoh Desa yang TPS paling banyak. Namun mudah mudahan nanti akan menjadi lebih baik. Tentunya akan aman damai dan sejuk,  karena sekarang seluruh pihak sepakat soal kondusifits daerah sebagai tanggungjawab bersama," katanya.

Agus berharap masyarakat harus menggunakan hak pilih berdaulat dan jujur. Bebas intervensi maupun money politik yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu. "Kita sama sama berharap Pemilu 2024 mendatang bisa menghasilkan orang orang terbaik, pilihan dan layak untuk memajukan Kabupaten Muratara," harapnya. 

Lebih lanjut ia menjelaskan KPUD Muratara terus melakukan penguatan internal seperti potensi komplik itu nuncul pada hari pemilihan. Karena orang tidak memilih di TPS,  atau orang yang baru pindah dan belum terdaftar DPT dan belum terdaftar DPTB. 

“Saya tegaskan kepada PPK, PPS dan KPPS harus berani mengambil keputusan sesuai dengan tingkatan dan apabilah ada permasalahan yang bisa diselesaikan harus diselesaikan. Jangan sampai dibawa ke tingkat Kecamatan," tegasnya. 

Herli Devisi SDM perwakilan Banwaslu Muratara mengatakan pihaknya tentu akan bekerja lebih maksimal dalam memberikan pegawasan terhadap Pemilu dan Pilkada tahun 2024. "Kita disini mengajak seluruh masyarakat mari bersama sama untuk mengawasi Pemilu dan Pilkada tahun 2024 agar aman, damai dan kondusif," tutupnya. (zul)