PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang bakal menerapkan sistem payroll (potong/tarik langsung) dalam menghimpun dana zakat ASN dan pegawai BUMD. Khusus untuk di lingkungan Pemkot Palembang. 

Informasi itu disampaikan Ketua Baznas Kota Palembang, Kgs M Ridwan Nawawi SPd. Katanya, dengan menerapkan sistem payroll ini, pengumpulan dana zakat jadi satu pintu. "Sebagai contoh Baznas Riau, mereka sejak menggunakan sistem payroll, realisasi zakat dari Rp3 miliar sekarang Rp44 miliar per tahun," ungkapnya dalam FGD di Hotel Beston Palembang, Rabu (18/10). 

Itu artinya, dampak penggunaan sistem payroll luar biasa. Walau pun diawal penerapan banyak penolakan, tapi setelah berjalan, dampaknya luar biasa.  "Kita harus ada terobosan yang berani. Memang risikonya besar, karena namanya orang pasti tidak senang jika dipotong walaupun cuma Rp1," ujarnya. 

Untuk itu, Baznas bekerja sama dengan Pemkot dan semua OPD dan BUMD di lingkungan Pemkot Palembang. Nantinya, tiap penyaluran dana zakat akan disampaikannya secara detail ke setiap OPD.  "Bukan hanya saat pengumpulan dana, tapi ketika penyaluran juga akan kita sampaikan secara detail. Akan dibuatkan grup. Semua bisa mengikuti,” imbuh Ridwan. Meminimalisir campur tangan manusia, maka pembayaran zakat sistem payroll ini langsung melalui perbankan/rekening. 

Ia optimis, jika sistem payroll ini diterapkan maksimal, maka potensi zalat yang terkumpul dan bisa dikelola akan meningkat signifikan.  "Dengan jumlah ASN dan termasuk juga karyawan BUMD di lingkup Palembang, maka potensi zakat yang bisa terkumpul mencapai Rp18 miliar/tahun. Bahkan bisa lebih," bebernya.

Sebelum mantap untuk menerapkan sistem payroll ini, Baznas Palembang sudah beberapa kali melakukan studi banding. Salah satunya ke Seragen, belum lama ini. Di kabupaten kecil itu, dengan PAD yang tak seberapa, tapi zakat ASN terkumpul hampir Rp2 miliar.

"Itu artinya kemauan dari pegawainya, sadar akan kewajiban membayar zakat dan 100 persen disalurkan lewat sistem payroll ini," tambah Ridwan. Saat ini, untuk di Palembang, dari 11 ribu ASN, baru sekitar 25 persen saja yang berpatisipasi bayar zakat melalui Baznas.

"Padahal sudah ada Perwali. Tapi ASN-nya yang masih enggan untuk membayar zakat,” cetusnya. Ridwan mengingatkan lagi perintah Allah SWT tentang zakat dalam Surat At-Taubah. “Harta kita dibersihkan dulu, baru dipakat. Tapi banyak sekali yang salah dalam memahami itu," jelasnya.

Alhasil, capaian zakat ASN saat ini baru Rp350 juta per bulan atau Rp4,2 miliar/tahun. Ridwan bersyukur, upaya ini mendapatkan dukungan dari Pemkot Palembang. Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan, Yanuarpan Yani menegakan, Pemkot mengapresiasi langkah Baznas Palembang dalam penerapan sistem payroll untuk menghimpun dana zakat ASN dan karyawan BUMD.

“Pemkot Palembang mendorong Baznas Palembang untuk penerapan system payroll ini dalam upaya meningkatkan realiasasi pengumpulan zakat,” tuturnya. Diakui Yanuarpan,dari  kurang lebih 11 ribu, baru 2.000 ASN yang berpartisipasi bayar zakat lewat Baznas Palembang. "Baru 25 persen. Makanya ke depan kita tegaskan para pegawai untuk berzakat, sesuai regulasinya baik Perwali dan perdanya sudah ada," tegasnya. Ia mengungkapkan, saat ini bahkan ada OPD yang sama sekali tidak berpartisipasi. Seperti Dinas Kearsipan, dari jumlah 44 pegawai, hanya 1 yang mau berzakat lewat Baznas.

 "Ini miris sekali. Padahal zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan peruntukannya juga sangat jelas untuk masyarakat kurang mampu di Palembang. Banyak program-program Baznas positif lainnya," jelasnya.

Untuk itu, penghimpunan dana Baznas ini harus didukung dari seluruh OPD di lingkungan Pemkot Palembang. Hadir dalam FGD kemarin, Ketua Baznas Riau, Dr Yahanan MSy. Ia mengungkapkan, pihaknya sudah menerapkan sistem payroll ini dan regulasinya jelas. (tin)