*Dana Pendidikan Mencapai Rp3,1 T

PALEMBANG , SUMATERAEKSPRES.ID- Sektor pendidikan merupakan sektor prioritas untuk mendukung pembangunan di Indonesia dengan alokasi di APBN-nya ditetapkan sekurang-kurangnya 20 persen. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan, pemerintah pusat melalui APBN telah menggelontorkan dana pendidikan untuk regional Sumsel sebesar Rp3,1 triliun.

"Baik melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp117,82 miliar maupun melalui belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,9 triliun," kata Lydia. Realisasi dana pendidikan melalui belanja K/L di Regional Sumsel, antara lain digunakan untuk Program KIP Kuliah dan Bidikmisi yang menjangkau 2.022 mahasiswa yang membutuhkan.

Selain itu juga disalurkan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kementerian Agama untuk 35.643 siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 3 PTN, dan Tunjangan Guru pada Kementerian Agama untuk 3.360 guru PNS/Non PNS.

Sementara itu, realisasi dana pendidikan yang disalurkan melalui TKD digunakan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara langsung.  APBN digunakan untuk penyaluran BOS Tahap I kepada 1,67 juta siswa dan Tahap II untuk 1,53 juta siswa. Senada penyaluran BOP Kesetaraan Tahap I untuk 15.903 siswa dan Tahap II untuk 13.235 siswa.

Selain itu untuk mendukung dari sisi operasional, telah direalisasikan penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Tahap I untuk 175.545 siswa dan Tahap II untuk 164.880 siswa. Pada alokasi yang lain untuk TKD berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dilakukan penyaluran DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) Daerah dan Tamsil Guru ASN Daerah sebesar Rp941,52 miliar dan Penyaluran DAK Fisik bidang Pendidikan sebesar Rp225,98 miliar.

"Secara agregat, kinerja APBN Sumsel sampai 31 Agustus 2023 melanjutkan kinerja positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat dimana realisasi Belanja Negara mencapai 54,25 persen dari Pagu dan Pendapatan Negara mencapai 60,87 persen dari target," ungkapnya.

Menurutnya, realisasi belanja negara untuk Sumsel tercapai sebesar Rp24,91 triliun atau tumbuh 4,13 persen (yoy). Realisasi tersebut ditopang Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai angka Rp8,71 triliun atau 51,99 persen dari Pagu dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp16,19 triliun atau 55,56 persen dari Pagu.

Realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya di wilayah Provinsi Sumsel. Untuk sektor pendidikan, BPP yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat terealisasi Rp4,81 triliun, diantaranya Belanja Pembangunan/Preservasi Infrastruktur Rp1,48 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, bandara, pelabuhan, dan Padat Karya untuk preservasi dan kontruksi, jalan dan jembatan.

Selain itu juga digunakan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Subsidi PSU Perumahan. Selanjutnya belanja untuk bantuan sosial dan pertanian terealisasi Rp19,13 miliar yang digunakan untuk program rehabilitasi sosial kepada 2.407 orang penerima bantuan berupa uang atau barang, maupun bantuan dalam bentuk bibit/alat pertanian untuk benih padi, jagung, kedelai dan umbi holtikultura, serta peralatan pra-panen dan pascapanen.

Pemerintah juga menggelontorkan dana untuk perlindungan sosial berupa BLT Dana Desa dengan bertahap yaitu triwulan I Rp89,49 miliar kepada 2.852 desa, triwulan II Rp89,44 miliar kepada 2.850 desa, dan triwulan III Rp19,25 miliar kepada 1.515 desa. "Realisasi pendapatan negara untuk wilayah Sumsel Rp11,79 triliun atau 60,87 persen dari target periode ini," katanya. (yun)