Bahas Potensi Masalah, Dana Sharing Pilkada 

*Rakor Forkopimda Se-Sumsel Bahas Pesta Demokrasi Serentak 2024

PALEMBANG – Seluruh kepala daerah dan Forkopimda se-Sumsel kumpul. Bahas  teknis pelaksanaan dan potensi masalah yang mungkin timbul pada Pemilu 2024. Rapat koordinasi (rakor) itu berlangsung di Hotel Wyndham Jakabaring, kemarin (21/9). Di awal acara, Gubernur memperkenalkan tujuh penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota yang baru dilantik. Mereka, Pj Wali Kota Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuklinggau. Kemudian, Banyuasin, Muara Enim dan Empat Lawang. Nah, di Sumsel, ada daerah dengan indeks kerawanan sedang. Selebihnya rendah.

“Meski begitu perlu tetap waspada terhadap fluktuasi suhu politik yang sulit diprediksi, sebagaimana cuaca atau iklim,” kata Deru.

Karenanya, seluruh kepala daerah diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik. Sehingga situasi daerah masing-masing kondusif. Utamanya terkait pesta demokrasi serentak 2024. Baik itu Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi antara kepala daerah dengan Forkompinda dan seluruh stakeholder terkait. “Kepala daerah tidak hanya memimpin pemerintahan, tapi juga menjalankan peran sebagai pemimpin masyarakat,” imbuhnya. BACA JUGA : Pencapaian Luar Biasa Anggota Polres OKU Timur,  Bripda M Nur Ihsan Sabet Emas Kickboxing Porprov Sumsel XIV Salah satu isu penting saat ini, dinamika regulasi terkait Pemilu dan Pilkada, yang melibatkan berbagai undang-undang, peraturan, dan tahapan. Harus dipahami oleh semua kepala daerah. Gubernur juga mengingatkan tentang kemungkinan perubahan jadwal Pilkada. Dipercepat dari November 2024 menjadi September 2024.

"Isu yang tengah bergulir yakni kemungkinan adanya perubahan," ujarnya.

Untuk itu, kepala daerah dan Forkopimda harus memastikan pemilihan berjalan dengan adil dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks kampanye, Gubernur menegaskan larangan black campaign. Para bupati dan wali kota hendaknya bisa mensosialisasi aturan tersebut. Sengketa pilkada juga menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rakor kemarin. Dengan berbagai masukan dari Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin dan Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan SPd. Deru juga mengatakan, dirinya akan segera bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta kepastian jadwal dan regulasi sharing anggaran Pilkada 2024.

"Masukan dari Pak Bupati Apriyadi akan menjadi atensi khusus untuk disampaikan ke Kemendagri. Karena ini juga tentu akan menjadi hal dilematis bagi setiap daerah terutama di Sumsel," imbuhnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi Mahmud menyampaikan pemkab/pemkot sampai saat ini belum mendapatkan kepastian sharing anggaran Pilkada 2024. “Sementara alokasi anggaran 2024 dalam waktu dekat akan dibahas dan isu pergeseran pelaksanaan Pilkada 2024 tentu harus diantisipasi," ungkap dia. Menurut Apriyadi, sharing anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 harus dimasukan dalam RAPBD 2024. Pembahasannya dalam waktu dekat. Kepala Kesbangpol Sumsel, Dr Alfajri Zabidi mengatakan, rakor diikuti 200 peserta dari 17 kabupaten dan kota se-Sumsel. Camat, Kapolsek, dan Danramil serta lainnya.