Bantuan Parpol Rp3 Ribu per Suara
Editor: dedesumeks
|
Sabtu , 16 Sep 2023 - 20:02
PALEMBANG – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel gelar acara Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Ballroom Mahameru Hotel Swarna Dwipa, kemarin (16/9). Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, H Kurniawan Kantikono AP MSi menjelaskan kegiatan ini masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol Sumsel 2023.
“Tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada para peserta terkait pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Di sini kita juga menyatukan persepsi, memberikan pemahaman, serta menyeragamkan tindakan terkait pemberian, pemanfaatan, serta laporan panitia,” ujarnya.Dia menjelaskan pertanggungjawaban hibah bantuan keuangan kepada parpol sesuai dengan peraturan. Adapun pesertanya 100 orang berasal dari KPU dan Kanwil Kemenkumham Sumsel, SKPD Provinsi Sumsel terkait, SKPD kabupaten/kota terkait, dan DPW/DPD partai politik tingkat Provinsi Sumsel. Narasumber berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel. Kepala Kantor Kesbangpol Provinsi Sumsel, Alfajri Zabidi menjelaskan dalam rangka pemberian bantuan untuk parpol, Kesbangpol sendiri punya target.
"Alhamdulillah saya masuk Februari. 11 parpol sudah terealisasi pada bulan Mei 2023 dan aturan berlaku sudah melalui pemeriksaan BPK," kata dia.Kesbangpol Provinsi Sumsel tak hanya bekerja secara maksimal, tetapi juga secara yuridis. Dengan nilai bantuan per suara untuk parpol Rp3 ribu. Sebenarnya, sambung Zabidi, bisa saja parpol meminta atau mengusulkan per suara Rp17-18 ribu atau lebih. Tetapi perlu diingat ada banyak skala prioritas lain yang diutamakan apalagi menyangkut kesejahteraan rakyat. Meski Indonesia merupakan negara demokrasi, namun jangan lupa Indonesia memiliki jati diri dengan demokrasi Pancasila.
"Luar biasa. Dari 57 kerajaan bergabung menjadi NKRI. Mulai dari Aceh hingga sampai Papua. Jadi jangan pernah meragukan Pancasila," kata dia.Karenanya dalam demokrasi juga tetap ada etika dan kewajiban. Dia juga mengharapkan adanya kedamaian, dan kedamaian itu sejatinya ada pada Pancasila. Sehingga nilai-nilai Pancasila akan terwariskan kepada generasi yang akan datang. (iol/fad/)