PPS Dituntut Profesional

SUMSEL – Setelah menjalani serangkaian tes, kemarin (24/1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan melantik dan mengambil sumpah Petugas Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan dan Desa. Masing-masing KPU menegaskan agar anggota PPS bekerja professional berdasarkan undang-undang Pemilihan Umum, independen, tidak memihak.

Pelantikan PPS diantaranya dilakukan KPU Kota Palembang.  Sebanyak 321 PPS dari 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang, dilantik oleh Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin SHI di Gedung Golden Sriwijaya, Jakabaring.

"Sesuai dengan jadwal, ada 321 PPS yang kita lantik. Kita dikejar waktu dan proses pemilu juga sudah berjalan. Bahkan di akhir bulan ini, mereka juga akan langsung bekerja merekrut panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih). Dibutuhkan  sebanyak 4.899 orang Pantarlih untuk 107 kelurahan," ungkap Syawaludin.

Dikatakan Syawal, tugas dari Pantarlih adalah mencocokkan dan meneliti (coklit) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP-4). " Hingga saat ini, jumlah pemilih berdasarkan data wajib KTP di Kota Palembang terdapat 1.124 juta. Jumlah ini tersebar di 4.899 TPS di 107 Kelurahan dan 18 Kecamatan,”ujarnya.  “Target kita untuk partisipasi pemilih mencapai 80 persen. Dengan target ini, diharapkan tercapai dengan dukungan dari semua pihak," ulasnya. Baca juga : Waduh, Baru Awal Tahun, Hutang KPU Capai Puluhan Juta

Selanjutnya pelantikan PPS juga dilakukan KPU Kabupaten OKU Timur. Di kabupaten itu, pelantikan PPS dilakukan  di Gedung GCH Belitang. Sedikitnya 936 personil PPS dari 312 desa dan kelurahan di 20 kecamatan di OKU Timur dilantik dalam acara itu. Hadir dalam pelantikan, Bupati OKU Timur, Kapolres dan Bawaslu.

“Masing-masing desa dan kelurahan nantinya akan ada tiga orang anggota PPS. Jadi kalau di OKU Timur ada 305 desa dan 7 kelurahan, maka total jumlah PPS  sebanyak 936 orang,” kata Ketua KPU OKU Timur Herman Jaya.

Herman melanjutkan, setelah dilantik, para PPS ini harus bersiap melaksanakan segala tanggungjawabnya untuk ikut serta dan memastikan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden tahun 2024 berlangsung dengan sukses dan mematuhi asas-asas penyelenggara. "Sesuai dengan PKPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS telah mengatur tanggung jawab para PPS ini,  mulai dari tahapan persiapan hingga penyelenggaraan Pemilu," imbuhnya.

"Dalam hal pembentukan sekretariat PPS, KPU berharap mereka juga bisa segera berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Sesuai aturan, PPS memang dibantu oleh sekretaris yang berasal dari pegawai desa masing-masing," terangnya.

Ia berharap, para PPS yang telah terpilih ini bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan berkoordinasi secara baik dengan pemerintah desa dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan serta KPU OKU Timur.

Di Prabumulih sedikitnya 111 PPS dari 37 Kelurahan/Desa di Kota Prabumulih yang dilantik. Acara digelar  di Gedung Kesenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih.  Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan bahwa hasil seleksi Panitia PPS ini merupakan murni hasil kemampuan setiap panitia. “Integritas perlu dijunjung dalam penyelenggaraan Pemilu nanti,”katanya   Ketua KPU Kota Prabumulih, Marjuansyah  menegaskan, KPU terus melakukan upaya untuk melayani "Kami melayani tanpa pilih kasih, tanpa tebang pilih.     Baca juga : KPU OKU Timur Lantik 936 PPS  Sementara itu KPU OKI menegaskan membuang 100 ribu lebih data pemilih yang tidak jelas. Ketua KPU OKI, Deri Siswadi MSi mengungkapkan, ini sudah dilakukan baik data pemilih pada pemilihan umum 2019 maupun pilkada OKI sebelumnya. Hal itu ditegaskan Dei disela-sela pelantikan PPS.

"Kami bertekad pemilih tunggal sama dengan data yang ada di KTP elektronik,"terangnya kemarin (24/1), disela-sela pelantikan PPS. Ditambahkannya, inilah salah satu tugas PPS sebagai perpanjangan tangan KPU dalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon DPD RI nanti. Data sudah bisa lolos verifikasi administrasi, maka KPU akan menyebar data dukungan untuk di faktualkan.

Selanjutnya Ketua KPU Muba Yupizer ST mengatakan, ada sebanyak 726 anggota PPS  Kabupaten Muba yang telah diambil sumpah dan dilantik "Mereka yang telah dilantik akan menjalankan tugas untuk turut menyukseskan Pemilu 2024. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas support dan sinergi yang diberikan Pemkab Muba dan Pj Bupati Muba yang sangat maksimal untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. Semoga pada pemilu nanti bisa berjalan lancar dan aman,"ujarnya.

Pelantikan PPS juga dilakukan KPU Pagaralam. Ketua KPU Kota Pagaralam, Rahmat Qori Setiawan menuturkan, setelah pelantikan juga dilakukan penandatanganan Fakta Integritas, berlangsung di Hotel dan Vila Seganti Setungguan Gunung Dempo Kota Pagaralam. “Ada 105 petugas PPS yang dilantik,” ujar Rahmat Qori.

Dia berpesan kepada seluruh petugas PPS yang baru dilantik agar bisa cepat menyesuaikan diri untuk bekerja. “Tentu kita juga akan selalu mengingatkan kepada rekan-rekan ad hoc, dalam bekerja harus mengikuti regulasi yang sudah ditentukan,” serunya.

Di Kota Lubuklinggau  anggota PPS yang dilantik berjumlah 216 orang.  Pelantikan lansung oleh Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Topandri di Ballroom Hotel Smart Lubuklinggau. Topandri mengatakan, kerja kedepan akan maraton, dan terus maraton. Diharapkan akan bekerja maksimal. Tidak ada kata libur jika sudah masuk tahapan. "Pokoknya penyelenggara harus on time setiap saat. Kita akan akan disibukkan dengan tahapan yang berdeketatan," katanya usai pelantikan. Dia mengajak penyelengara termasuk PPS untuk membuktikan menjadi penyelenggara pemilu yang mampu mensukseskan pemilu 2024. "Tugas pertama, dalam waktu dekat PPS akan mendata DP4," katanya. Baca juga : Trauma Banyak yang Tumbang, KPUD Muratara Tekankan Kesehatan Pada Seleksi PPS

Pelantikan PPS juga dilakukan KPU Kabupaten PALI terhadap 213 PPS terpilih. Mereka berasal dari 71 desa dan kelurahan.   Pelantikan berlangsung di Gedung Pessos Komperta Pendopo, kecamatan Talang Ubi. Dalam keterangannya usai melantik 213 anggota PPS, Ketua KPU Kabupaten PALI Sunario SE mengatakan, tahapan Pemilu sudah dimulai tanggal 14 Juni 2022 lalu. Anggota PPS yang dilantik nantinya bertugas untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif, Pilpres, Hingga Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024.

"Setelah dilantik selama tujuh hari ke depan anggota PPS mempunyai tugas untuk membentuk sekretariat PPS di masing-masing desa dan kelurahan. Sekretariat PPS nantinya membantu teman-teman PPS dalam bekerja, mengelola administrasi, kegunaan keuangan dan lainnya," ungkapnya.

Di Kabupaten Ogan Ilir, pelantikan PPS dilakukan di  Gedung Serbaguna Caram Seguguk Tanjung Senai. Sedikitnya ada  723 PPS yang dilantik. Ketua KPU Ogan Ilir, Massuryati menambahkan bahwa pelantikan PPS untuk Pemilu 2024 dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. "PPS jadi agen sosialisasi Pemilu pada masyarakat. Mulai dari proses pemungutan dan rekapitulasi suara, harus dilaksanakan dengan baik seusai tupoksi," kata Massuryati. “Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan, PPS harus mengerti dan faham akan Undang-undang dan Peraturan penyelenggaraan pemilu serta bekerjalah dengan semangat, jujur serta transparan,”tegasnya

Pelantikan PPS kemarin juga dilakukan KPU Kabupaten Muara Enimdi GOR Pancasila Kabupaten Muara Enim. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Ahyaudin menerangkan pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah ini dilaksanakan guna mempersiapkan serta mensukseskab Pemilu tahun 2024 mendatang.

"Alhamdulullah pelaksanaan perekrutan PPS telah berjalan dengan sukses hingga terlaksananya pelantikan dan pengucapan sumpah janji hari ini dengan diikuti oleh 765 PPS se-kabupaten Muara Enim yang ada di seluruh kelurahan dan desa. Nantinya PPS ini akan bertugas selama 14 bulan terhitung sejak dilantik yakni sejak 20 Januari 2023 - 20 April 2024,"ungkapnya.(afi/sal/chy/uni/kur/ald/lid/ebi/dik/way)