MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, telah melakukan kunjungan bersejarah di Muratara. Dia datang ke Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), pada Kamis (07/09). Kehadirannya menjadi peristiwa bersejarah karena dia adalah menteri pertama yang secara langsung mengunjungi Muratara. Sekaligus mengakhiri konflik pertanahan yang melibatkan Suku Anak Dalam (SAD) selama hampir 28 tahun. Hadi Tjahjanto tiba di Muratara bersama Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Bupati Muratara H. Devi Suhartoni menggunakan helikopter pada sekitar pukul 10.30 WIB. Menteri ATR ini menandai penyelesaian konflik dengan penyerahan 13 Sertifikat Hak Kepemilikan Bersama. Itu diberikan kepada 516 kepala keluarga (KK) dari SAD Tebing Tinggi dan 3 Sertifikat Hak Kepemilikan Bersama kepada 268 KK dari Desa Jadi Mulya. BACA JUGA : Dua Pelaku Pembunuhan Adik Bupati Muratara Ditangkap, Kapolda Titip Pesan Ini Penyerahan sertifikat dilakukan secara door to door di Desa Tebing Tinggi, Muratara. Penyelesaian konflik pertanahan ini menjadi mungkin berkat kerja sama erat antara empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Kolaborasi melibatkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). BACA JUGA : Penuh Haru! Inilah Impian Mulia Almarhum Adik Bupati Muratara untuk Daerahnya Lalu, Komando Resor Militer (Danrem), Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Selatan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sumatra Selatan. Lalu, Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara) juga berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik yang berlangsung selama lebih dari dua dekade. Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya penggunaan tanah yang adil dan optimal oleh masyarakat penerima sertifikat.