Kasus Eksploitasi Anak Masih Rawan

*Pelaku Justru Orang Dekat

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID -  Masih maraknya anak terlibat persoalan dan menjadi korban menjadi perhatian serius Gubernur Sumsel, H Herman Deru.

Karenanya, orang nomor satu di Provinsi Sumsel itu meminta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Sumsel agresif menyerap informasi terkait persoalan yang melibatkan anak.

Ketua KPAD Sumsel, Dr Dwi Noviani mengakui jumlah kasus yang melibatkan anak masih terjadi di Sumsel.

Bahkan sudah ada sejumlah kasus yang dilaporkan ke KPAD Sumsel dan telah dilakukan penanganan. "Ada kasus yang masuk dan sudah kita tangani," katanya saat audiensi Gubernur Sumsel, kemarin.

Menurutnya, kasus yang masuk beragam seperti eksploitasi anak untuk ekonomi, pelecehan seksual, dan lainnya. Pelaku pun berasal dari orang terdekat.

"Cukup serius, makanya kita selalu berupaya untuk segera menindaklanjuti setiap kasus yang dilaporkan, serta mediasi kasus yang terjadi pada anak," katanya.

Dia menyebut sejumlah program ini telah dibentuk untuk mempermudah gerak KPAD. Salah satunya berkoordinasi membuat KPAD di Kabupaten/Kota sehingga pelayanan dan pengaduan masyarakat semakin cepat.

"Kita akan mendorong terbentuknya  KPAD agar bisa berkoordinasi lebih cepat," tegasnya.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan kehadiran KPAD jangan  hanya membuat posko pengaduan saja, tapi harus agresif menyerap informasi dan bertindak sehingga kasus yang menyangkut anak dapat diminimalisir.

"KPAD harus aktif agar permasalahan yang menyangkut generasi bangsa ini cepat selesai," lanjutnya.

Menurutnya, KPAD mempunyai tupoksi sebagai jembatan untuk mendekatkan persoalan yang terjadi sehingga nantinya dapat segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

"KPAD tidak bisa bertindak sebagai penyidik atau hakim. Namun mereka mempunya fungsi mendekatkan persoalan untuk diselesaikan," ujarnya.

Dia menuturkan meski KPAD dibentuk oleh negara, namun Pemerintah khususnya di Sumsel tidak akan mengintervensi setiap langkah dan upaya yang dilakukan KPAD.

"Pemprov Sumsel tentu tidak akan turut campur setiap upaya yang dilakukan KPAD karena pemerintah ini hanya mitra," terangnya.

Kendati memiliki fungsi sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan, namun Herman Deru menekankan agar KPAD tetap mengedepankan upaya promotif dan preventif.

"Sosialisasi dan pencegahan harus dilakukan sehingga persoalan yang mungkin akan muncul bisa diantisipasi. Dengan begitu permasalahan anak dapat diminimalisir," paparnya. (yun/fad)