HEBOH! Menpora RI Dito Ariotedjo Menuai Kontroversi dalam Pernyataannya di Lubuklinggau
HEBOH! Menpora RI Dito Ariotedjo Menuai Kontroversi dalam Pernyataannya di Lubuklinggau LUBUKLINGGAU, SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam sebuah peristiwa baru-baru ini, Menpora RI Dito Ariotedjo yang juga merupakan anggota DPP Pusat Partai Golkar, telah menjadi sorotan tajam dari publik. Hal ini disebabkan oleh pernyataannya yang kontroversial. di mana ia menyatakan bahwa media tidak perlu untuk mensosialisasikan program kerja partainya. Insiden ini terjadi ketika Dito melakukan pertemuan dengan sejumlah kader Golkar dan pengurus partai lainnya di Kota Lubuklinggau pada Kamis (24/8). Tepatnyta di salah satu ruangan hotel smart di kota tersebut. Awalnya, Dito, yang juga dikenal sebagai Kabinet Indonesia Maju, membuka Kejuaraan Nasional Balap Sepeda di Taman Olahraga Megang. Namun, keterlambatan kedatangannya sekitar pukul 08.28 WIB menyebabkan beberapa peserta melemparkan botol air bekas sebagai bentuk protes. BACA JUGA : Partai Golkar, PKB, dan PAN Bersatu Mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024. Ini yang Diungkapkan Prabowo! Setelah melakukan kunjungan kerja, agenda Dito berlanjut dengan pertemuan silaturahmi dengan kader Golkar di hotel smart sekitar pukul 10.45 WIB. Di lokasi ini, Menteri termuda yang lahir pada tahun 1990 ini membuat pernyataan yang mengundang kontroversi. Dalam pidatonya, Dito dengan tegas menyatakan bahwa media massa bukanlah sarana yang diperlukan untuk menyebarkan program kerja partainya. "Kita tidak perlu banyak media, tetapi kita harus turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat," tegasnya. BACA JUGA : Penemuan Mayat Mencurigakan di Kolam Retensi PTC Mall, Identitas dan Motif Masih Misteri Dia mengajak kader Golkar dan pengurus partai lainnya, seperti Ketua DPC/DPD partai koalisi seperti Partai Gerindra dan Partai PKB, yang turut hadir. Selama pertemuan tersebut, Dito juga mengumumkan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) sudah tersedia. "Ini menandakan pertarungan politik kita sudah mulai, dan agenda politik kita ada dalam waktu kurang dari 6 bulan," ujarnya.