PALEMBANG - PT PLN (Persero) menargetkan seluruh aset tanah negara milik PLN segera rampung tersertipikasi di tahun 2024. Sertipikasi aset infrastruktur ketenagalistrikan PLN merupakan upaya penyelamatan aset negara untuk menjamin kepastian hukum guna menunjang penyediaan dan penyaluran tenaga listrik. Mendukung hal itu, PT PLN (Persero) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Se-Sumatera menggelar penandatanganan perjanjian kerja sama di Ballroom Novotel Palembang. Executive Vice President Legal Aset Properti dan Perizinan Terintegrasi PT PLN (Persero), Lindasari Hendayani menyampaikan sertipikasi ini bertujuan mengamankan aset negara yang kewenangannya diberikan ke PT PLN (Persero). "Hingga tahun 2022, PLN telah berhasil melakukan sertipikasi terhadap 82.412 persil atau 77 persen dari total aset tanah perseroan sebanyak 106.656 persil. Angka ini meningkat berkat adanya kerja sama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN yang dimulai sejak 2019. Di mana saat itu jumlah aset tanah PLN yang telah tersertipikasi baru mencapai 31 persen," ujar Lindasari. Target sertipikasi PLN tahun 2023 sebanyak 5.836 persil sertipikat dan pencapaian semester 1 tahun 2023 telah terbit sertipikat bagi 2.798 persil atau 48 persen di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera target tahun 2023 sebanyak 1.093 persil sertipikat dan telah terbit sebanyak 644 persil, atau 58,92 persen.

"Harapan kami sesuai arahan Bapak Menteri ATR/BPN bahwa pada 17 Agustus 2024, seluruh aset tanah PLN sudah 100 persen tersertipikasi," ungkapnya.

Menurut Lindasari, prestasi ini berkat kolaborasi yang sangat baik antara pengelola aset PLN bersama rekan-rekan BPN dalam melaksanakan sertipikasi dan penanganan kendalanya.

"Nyata sekali dukungan yang diberikan Kementerian ATR/BPN dalam membantu PLN mengamankan aset ini terlebih lagi pada aset-aset PLN yang lokasinya berada di pegunungan hingga daerah pelosok yang sulit dijangkau," pungkasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/ BPN, Dr Supardy Marbun SH MHum menegaskan pihaknya akan terus mendukung program pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan transisi energi hijau. Dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap hal tersebut secara nyata dilakukan dalam hal pelaksanaan pengadaan pengadaan tanah, perizinan KKPR hingga pensertipikatan tanah. Hal tersebut guna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka penyiapan infrastruktur kelistrikan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. ”Sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan PT PLN (Persero) telah terlaksana melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 16 Maret 2023, sebagai lanjutan dari nota kesepahaman sebelumnya yang pasti telah memberikan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani hari ini merupakan turunan dari nota kesepahaman yang akan memperkuat kolaborasi kedua lembaga ini sehingga pada tahun 2024 sertipikasi aset PT PLN (Persero) selesai 100 persen," terangnya. (dik/fad)