PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Fraksi DPRD Provinsi Sumsel memberikan banyak catatan kepada Pemprov Sumsel terkait RAPBD 2024 pada rapat paripurna LXIX (69), kemarin.

Misalnya dari  juru bicara Fraksi Golkar, Drs Thamrin MSi menyampaikan pendapatan RAPBD 2024 turun cukup signifikan sebesar 8,42 persen atau senilai Rp464 miliar.

“Penurunan pendapatan dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain serta pendapatan asli yang sah.

Salah satu penyebabnya tingkat kesadaran wajib pajak dan retribusi yang masih rendah,” ujarnya, kemarin (18/8).

Mengenai PAD dan RAPBD tahun 2024, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan sumber pendapatan pajak dan restribusi mana saja yang mengalami penurunan, belanja daerah, visi Sumsel Maju untuk Semua, serta mengenai silpa tahun lalu Rp289 miliar.

Juru Bicara Fraksi PDIP, Rita Suryani menyampaikan terkait komponen kebijakan publik. “Titik penting negara modern menggalakkan komponen kebijakan publik.

Ini untuk memastikan Pemprov Sumsel memiliki konstitusi,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap peningkatan pembangunan di bidang birokrasi terhadap ekonomi kerakyatan, kemudian menggali sumber PAD salah satunya dari perusahaan daerah.

Fraksi Gerindra DPRD Sumsel yang dikomandoi Ketua DPD Kartika Sandra Desi meminta penjelasan peningkatan anggaran belanja tak terduga.

Pihaknya juga menyoroti kekeringan dan kemarau dan mewaspadai bahaya kebakaran lahan dan hutan.

“Apakah Pemerintah Provinsi Sumsel sudah menyiapkan segala sesuatunya sebagai langkah pencegahan.

Kita juga mengingatkan Pemprov  dan berharap penyertaaan anggaran harus maksimal,” kata dia.

Fraksi Demokrat dibacakan Kanoviandri meminta Pemprov Sumsel serius mencegah stunting.

“Harus menjadi perhatian utama, dan penggunaan dana transfer umum bagi hasil diharapkan untuk percepatan pembangunan serta alokasi dari peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Juru Bicara Fraksi PKB, Fatnan Qoribi ST meminta penjelasan bagaimana upaya Pemprov mengumpulkan pajak dan meningkatkan PAD jangka pendek dan jangka panjang.

“Kami harap ada langkah proaktif dan strategi pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Pada sisi belanja daerah juga menurun, lalu apakah berdampak signifikan terhadap pelayanan publik dan pembangunan.

Fraksi Nasdem menjelaskan terjadinya pergeseran asumsi penambahan atau kekurangan. Pagu anggaran harus sesuai dengan urgenitas dan pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan PKS melalui juru bicaranya Mgs H Syaiful Padli ST MM berharap pemerintah konsen di bidang pertanian, misalnya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani.

Juru Bicara Fraksi PAN, H Juanda Hanafiah menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Sumsel.

Namun demikian PAN mempertanyakan pendapatan yang turun. Dimana proyeksi pendapatan 2024 lebih dari Rp10 triliun, padahal 2023 sebesar Rp11 triliun. (iol/fad/)