*Periode Juli 2023

JAKARTA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan kinerja positif. APBN tercatat surplus Rp153,5 triliun per Juli 2023. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan posisi surplus tersebut setara dengan 0,72 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

"Posisi APBN secara keseluruhan masih dalam posisi surplus Rp 153,5 triliun atau kalau diukur dengan PDB sebesar 0,72 persen dari total PDB nasional. Dari sisi keseimbangan primer juga surplus sebesar Rp 394,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Agustus 2023, Jumat (11/8).

Diketahui, surplus APBN berarti pendapatan atau penerimaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Sri Mulyani merinci, surplus ini didorong oleh penerimaan negara yang lebih kuat dibandingkan dengan belanjanya. Sampai akhir Juli penerimaan negara tembus Rp 1.614,8 triliun atau 65,6 persen dari target tahun ini sebesar Rp2.463 triliun. Sementara dari belanja negara realisasinya baru mencapai 47,7 persen pada Juli 2023. Tercatat realisasi belanja negara mencapai Rp1.461,2 triliun, dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun. Dari sisi belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.021,4 triliun atau 45,5 persen dari pagu yang ditetapkan sepanjang 2023. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 49,3 triliun atau 49,3 persen dari target APBN. BACA JUGA : Cukup Pakai KTP, Mahasiswa Bisa Pinjam Uang untuk Biaya Kuliah di 4 Aplikasi Ini Menurutnya, belanja paling cepat adalah penyaluran untuk penyelesaian percepatan infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos, dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan pembangunan IKN. BACA JUGA : Arsenal vs Nottingham Forest News : Spirit of New Transfer Players Untuk belanja non-K/L mencapai Rp527,4 triliun, ini artinya sudah mencapai 42,3 persen dari total belanja dari rekening belanja bendahara negara. "Belanja Non K/L utamanya didukung realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja serta subsidi pupuk dan juga pembayaran pensiun," pungkasnya. (fad)