Lapak Pedagang Kembali Semerawut di Pasar Pulo Mas Meskipun Penertiban Rutin Dilakukan EMPAT LAWANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Permasalahan di Pasar Pulo Mas belum terselesaikan hingga saat ini. Lapak-lapak para pedagang terus berjejer dengan keteraturan yang kurang di area tersebut. Meskipun lokasi Pasar Pulo Mas memiliki luas yang memadai. Tim gabungan dari Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dan instansi terkait telah berupaya melakukan penertiban secara rutin. Namun, hanya dalam waktu kurang dari satu minggu penertiban, lapak-lapak pasar kembali menjadi kacau. Bahkan, kendaraan bermotor dengan empat roda kesulitan melintas karena tidak adanya tempat parkir yang khusus, dan lapak-lapak pedagang berdiri di sepanjang sisi jalan. Pada awalnya, lapak para pedagang terkonsentrasi di tengah pasar Pulo Mas. Hanya ada satu baris lapak di sisi jalan. Hal ini membantu kelancaran akses bagi kendaraan dan juga ojek gandeng yang berhenti mencari penumpang. BACA JUGA : Kendaraan Umum Diwajibkan Memenuhi Persyaratan Namun, dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, mulai muncul lapak-lapak di bagian depan dan tepi jalan. Kemudian, lapak-lapak lainnya ikut berdiri. Hal ini terus berlanjut hingga lapak-lapak pedagang mendekati jembatan Pulo Mas.

Gelar Pertemuan Bahas Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Untuk menertibkan hal tersebut, pemerintah menggelar pertemuan konsultasi publik pertama dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan Lingkungan Hidup Strategis (RDTL dan KLHS) untuk kawasan perkotaan di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, yang memimpin pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa sebelumnya, Pasar Pulo Mas belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. BACA JUGA : Sidang Kasus UU ITE: Saksi Ahli Tegaskan Tindakan Lina Mukherjee Melanggar Larangan Agama Oleh karena itu, saat ini tidak mungkin untuk mengembangkan pasar menjadi pusat perdagangan modern. "Pasar semakin hari semakin tak teratur. Tujuannya adalah untuk membangun pasar modern, tetapi pemerintah menghadapi hambatan karena statusnya yang belum jelas. Pasar ini bisa kita atur dengan baik apabila bangunan sudah memadai," ujar Sekda pada Selasa (8/8).