KETIKA banyak perbankan lebih fokus menggarap pekerja formal yang minim risiko NPL (non-perfoming loan), Bank BTN sudah selangkah lebih maju. Tak hanya salurkan KPR untuk pekerja formal (pegawai/karyawan, red), juga menggarap segmen informal seperti pedagang pasar, ojek online, nelayan, atau petani. Pembiayaannya, salah satunya melalui program KPR Mikro untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan pekerja informal berbasis komunitas.

Ada juga skema KPR BP2BT yang ditawarkan oleh Pemerintah dan BTN, dimana pekerja informal hanya perlu menabung di BTN selama 3 bulan, setelah memenuhi syarat, mereka bisa mengajukan permohonan KPR BP2BT. Tak hanya itu, Bank BTN bahkan jemput bola menggandeng beberapa komunitas untuk penyaluran KPR BP2BT. Misalnya bekerja sama dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dan Gojek guna biayai KPR anggotanya.

Sebenarnya bagi BTN segmen informal juga potensial, mereka punya penghasilan jelas meski tidak tetap. Sayangnya, dari jumlah pekerja informal di Indonesia sebanyak 80,24 juta orang atau 59,31 persen per Agustus 2022, baru sekitar 7 persen pekerja informal tercover pembiayaan rumah subsidi. Berbeda dengan pekerja formal yang sudah mencapai 93 persen.

Untuk itu, BTN terus mencari skema yang bisa mempermudah pekerja informal menikmati KPR. “Kami sudah memulai perluasan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor informal untuk pembiayaan perumahan. Ada kerjasama dengan Ikappi yang jumlah anggotanya 12 juta orang di 12 ribu pasar seluruh Indonesia, kerjasama dengan Gojek, dan seterusnya. Ini semua kami lakukan sebagaimana mandat Pemerintah bahwa BTN fokus pada perumahan rakyat,” ujar Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dalam Webinar Economic & Property Outlook 2023 live Youtube Bank BTN, Desember 2022 lalu.

Kemudian amanat konstitusi Pasal 28, menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Disitu disebutkan ada hak masyarakat menempati rumah tinggal yang layak dan ini tugas kita semua menyediakan perumahan yang terjangkau dan sehat bagi masyarakat Indonesia,” bebernya.

Menurut Haru, Bank BTN juga meningkatkan layanan dan menyedikan pola-pola pembiayaan fleksibel, mudah diakses, dan affordable (terjangkau) bagi seluruh masyarakat dan konsumen. Selain program BP2BT untuk pekerja informal, pihaknya telah menjalankan skema Rent to Own yang memudahkan masyarakat memiliki rumah dengan cara menyewa terlebih dahulu. “Ada juga pola pembiayaan ringan menyesuaikan penghasilan atau kemampuan konsumen, yaitu metode graduated payment mortgage dan KPR dengan skema SSO (staircasing shared ownership),” sebutnya.

BTN pun telah mengembangkan digital mortgage yang memudahkan konsumen masuk ke ekosistem perumahan dan mengakses pembiayaan BTN. Hingga akhir September 2022, kredit perumahan yang disalurkan BTN mencapai Rp256,48 triliun dan mayoritas KPR subsidi Rp140,97 triliun. “Tahun 2023 kami optimis sektor properti terus bertumbuh dan menopang PDB yang kini dominasi 2,4 persen. Pertumbuhan kredit, khususnya KPR juga atas dorongan Pemerintah, regulator, stakeholder (developer) berupa insentif PPN, BPHTB, perpanjangan relaksasi LTV (loan to value) untuk kredit properti tahun 2023, keringanan membeli rumah, dan sebagainya,” tandas Haru.

Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel, Syamsu Rusman mengatakan perbankan cukup selektif biayai MBR non fix income karena berisiko. “Tapi kami apresiasi. BTN berani cover segmen informal, seperti tukang bakso, pedagang pasar, ojek online, perajin tempe. Termasuk nelayan, kendati pembiayaannya melalui komunitas sebagai penjamin (pemberi referensi) secara kolektif. Sudah banyak (pekerja informal, red) di seluruh Indonesia yang KPR-nya via BTN,” ungkap Syamsu. Pekerja informal bisa mengakses program KPR BP2BT maupun FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk tahun ini. (fad)