*Di Tahun Politik *Kepala BPK Sumsel : Tak Mudah Raih WTP

PALEMBANG - Plh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Sumsel, Acep Mulyadi mengungkapkan bahwa tahun politik membuat potensi penyimpangan semakin besar. Hal tersebut patut menjadi perhatian. Mengingat, pada sektor ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran meningkat pada dana untuk program bantuan sosial.

"Berkaca dari tahun tahun sebelumnya, bahwa banyak temuan pada tahun politik dan berpotensi besar lakukan penyimpangan anggaran khususnya dana dan program bantuan sosial bagi masyarakat," katanya saat media workshop di aula lantai 3 BPK RI perwakilan Sumsel, kemarin.

Kata Acep, perlu dilakukan pengawalan lebih ketat terhadap dana dan anggaran pada tahun politik. Mengingat, dana tersebut berpotensi untuk keperluan politik. Seperti pada Dinas Sosial, bidang kesejahteraan sosial maupun dinas dan SKPD berpotensi lainnnya. Termasuk dana hibah. "Makanya. perlu kita kawal dan kami juga minta kalau ada hal hal berpotensi merugikan negara segera laporkan." papar dia. BACA JUGA : Bawaslu RI Resmi Umumkan Calon Komisioner Kabupaten Kota. Cek Pengumumannya di Sini! Terkati laporan keuangan pemda, Acep mengatakan, dari data tersebut ada beberapa daerah mengalami penurunan predikat dari 2021 Ke 2022 seperti Kota Palembang, Pagar Alam, Ogan Ilir dari sebelumnya wajar tanpa pengeceluaian (WTP), sekarang berubah menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Sedangkan Prabumulih, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Musi Rawas, Empat Lawang dari WTP menjadi WTP PSH. “Tidak mudah untuk mendapatkan predikat WTP,” tegasnya.Ketika ada kepala daerah yang ditawari bisa mendapatkan WTP oleh vendor atau peroranga,n jangan percaya. Sebab, untuk mementukan WTP itu bukan perorangan melainkan harus kolektif . Tim melakukan pemeriksaan secara berjenjang dan ada laporan setiap hari serta setiap minggu ke kantor pusat. "Jadi bagi pemda jangan pernah percaya. Ya tapi kadang ada saja kepala daerah yang baru menjabat dibohongi oleh vendor dengan iming iming bisa mendapatkan predikat WTP," papar dia.