Musim Hujan, Komoditas Rentan Rusak

*Suplai Berkurang, Picu Inflasi

PALEMBANG - Cuaca Provinsi Sumsel saat ini musim penghujan. Beberapa komoditas nyatanya cukup rentan mengalami kerusakan lantaran cuaca ekstrem seperti komoditas bawang dan cabai.

Hal ini patut menjadi perhatian, karena ketika komoditas ini rusak dan suplainya berkurang berpotensi memicu inflasi.

Kepala Biro Ekonomi Setda Sumsel, Hengky Putrawan mengakuinya pada musim hujan komoditas bawang dan cabai memang cepat rusak, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama.

“Kendati begitu, sejauh ini stok komoditas ini tetap aman, namun tetap harus kita jaga dengan memastikan pasokan dan ketersediaannya. Jangan sampai permintaan tinggi, justru stok kosong.

Kondisi ini dapat melambungkan harga komoditas," ungkapnya usai rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, kemarin.

Hengky pun menyebut sejauh ini inflasi Sumsel masih terjaga, bahkan menjadi 10 provinsi terendah inflasinya pada Juni 2023 lalu dengan inflasi year on year (yoy) sebesar 2,8 persen, sedangkan secara nasional 3,2 persen.

"Alhamdulilah semua masih terjaga dan kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar inflasi tidak mengalami kenaikan," ucap dia

Berdasarkan evalusi inflasi pada Juni lalu, komoditi penyumbang inflasi Sumsel ada telur dan ayam ras. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga pakan berupa jagung dan anakan ayam.

"Kedua hal itu (harga pakan dan anakan ayam, red) naik sehingga mendorong harga 2 komoditas ini," papar dia.

Untuk itu Pemerintah berkoordinasi dengan asosiasi petelur agar harga bisa ditekan. "Tapi sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut.

Yang jelas bisa jadi ada subsidi pakan atau langkah kongkrit lainnya jika memang diperlukan ketika harga belum stabil," pungkas dia.

Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Sumsel, Nurcahyo Heru Prasertyo mengatakan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan,

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juni 2023 memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen.

BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemda, dan mitra strategis lainnya.

Salah satunya terkait koordinasi dengan TimPengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) yang terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

"Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran," pungkas dia. (yun/fad)