Formasi PPPK di Kota Ini Terbatas: Hanya 82 Formasi Tersedia LUBUKLINGGAU, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah pusat telah mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga teknis lainnya. Tanggapan atas hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H. Trisko Defryansa, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu komitmen dari pemerintah pusat terkait gaji PPPK guru dan tenaga teknis. "Pihak kita telah mengajukan 82 usulan PPPK. Namun, tidak ada penambahan formasi hingga saat ini," ujar Sekda pada Selasa, 4 Juli 2023. Sebelumnya, Sekda menjelaskan bahwa saat mengisi formulir desk formasi di Batam, Kepulauan Riau, pihaknya bersama pemerintah pusat, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kesehatan (Dinkes). Setelah mengkalkulasi kesanggupan, Pemerintah Kota Lubuklinggau hanya mampu mengajukan 82 formasi, meskipun sebelumnya direncanakan 61 formasi. "Memang pada awalnya kami berharap bisa mencapai lebih dari 300 formasi, namun mengingat komitmen pemerintah pusat terkait pembayaran gaji PPPK ini, BACA JUGA : Catat! Hal Kecil Ini Bisa Menunda Penerbitan NI PPPK Guru, Hindari Ya Semua setelah melakukan kalkulasi, kami hanya mampu mencapai 82 formasi," tegas Sekda. Trisko mengakui bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau sebenarnya ingin mengubah semua pegawai honorer menjadi PPPK, tetapi mereka ingin memastikan terlebih dahulu pendanaan untuk pembayaran gaji. Sekda menjelaskan bahwa PPPK akan mendapatkan gaji dan kontrak yang tidak hanya berlangsung selama satu tahun. BACA JUGA : Jadwal Lengkap Kalender Pendidikan 2023-2024 Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa daripada merekrut banyak PPPK tetapi tidak mampu membayar gajinya, lebih baik tetap menggunakan honorer melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tetap berkelanjutan. "Jika semua PPPK direkrut tetapi tidak bisa berkelanjutan, itu tidak ada gunanya," katanya.