*230 Ribu Warga Muba Hidup dari Sumur Minyak Ilegal

*Gubernur Tunjuk Pj Bupati Jadi Koordinator

PALEMBANG – Persoalan penanganan dan penanggulangan sumur minyak ilegal belum juga kelar.

Rapat dan pertemuan telah berulangkali dilakukan. Teranyar, di Mapolda Sumsel, Senin (11/6) sore. Hadir Dirjen Migas Kementerian ESDM, Prof Tutuka Ariadji PhD.

Baik Gubernur Sumsel H Herman Deru maupun Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK dan Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi Mahmud mendesak agar pemerintah pusat segera berikan solusi. Dalam hal ini Kementerian ESDM.

Khususnya terkait regulasi pengelolaan sumur minyak oleh masyarakat.

"Kita bentuk Tim, dan ini harus segera dan cepat. Saya akan buat langsung SK-kan untuk tim bersama dalam upaya penanganan sumur minyak masyarakat di Sumsel,” kata Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Karena Muba sudah sangat siap tata kelolanya, maka Gubernur menunjuk Muba sebagai inisiator dan koordinator atau vocal point.

“Saya minta Bupati Muba Pak Apriyadi," kata Deru.

Dia berharap persoalan sumur minyak masyarakat segera ada win-win solution. Ke depan tidak ada lagi korban serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengeboran ilegal. BACA JUGA : PPBI OKU Pastikan Kirim Peserta

"Kita akan kebut persoalan ini bersama-sama. Dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan Kemenkopolhukam serta Kemenko Maritim dan Investasi," tegasnya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK menegaskan kesiapan jajarannya mem-back up full penanganan dan penanggulangan sumur minyak masyarakat.

"Tentu prioritas kita bersama demi keamanan dan ketentraman wilayah. Hal ini harus segera ada solusi dan tindaklanjut," imbuhnya.

Kapolda berkeyakinan, Pemkab Muba sudah sangat siap dan sangat ingin memasifkan penanganan dan penanggulangan sumur masyarakat.

Terutama di Muba yang secara jumlah memang paling banyak jumlah sumur ilegalnya.

Pj Bupati Muba Drs Apriyadi Mahmud meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM tidak berlarut dalam rapat mencarikan solusi.

"Kami berharap segera ada solusi yang berdampak baik untuk masyarakat Muba serta lingkungan. Alhamdulillah Pak Gubernur langsung bentuk tim untuk percepatan menuntaskan persoalan ini," imbuhnya.

Apriyadi memaparkan, konsep tata kelola telah pihaknya siapkan. Pertama, tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup.