SUMATERAEKSPRES.ID – Tunjangan Profesi Guru (TPG) sering kali dipersepsikan sekadar urusan birokrasi, sederet regulasi, atau bahkan isu klasik soal keterlambatan pencairan.

Namun memasuki tahun 2026, TPG tak lagi bisa dipandang hanya sebagai hak finansial para pendidik.

Lebih dari itu, tunjangan ini adalah barometer ekonomi dan moral bangsa yang mencerminkan sejauh mana Indonesia menempatkan guru sebagai garda depan pembangunan pendidikan.

Besaran tunjangan yang dicairkan pada 2026 sejatinya adalah “suara” jujur negara: seberapa besar penghargaan kita pada profesi guru.

BACA JUGA:Mitos Gagal Bayar TPG 2026 dan Fakta Kesejahteraan Guru yang Ditingkatkan

BACA JUGA:Anggaran Naik Tahun Depan, Ini Tabel Besaran TPG 2026 yang Bakal Diterima Guru Pemilik Serdik

Investasi, Bukan Beban Anggaran

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, TPG seharusnya dipandang sebagai investasi cerdas. Bukan beban, apalagi sekadar pengeluaran rutin.

Jika pencairan tunjangan berjalan tepat waktu, penuh, dan bebas drama birokrasi—seperti yang diharapkan tahun ini—maka ada dua pesan penting yang tersampaikan:

1. Untuk Guru
   Negara menegaskan kepercayaannya terhadap kompetensi guru yang telah tersertifikasi. Keyakinan finansial ini membebaskan tenaga pendidik dari kecemasan ekonomi, sehingga mereka bisa menyalurkan energi penuh pada kreativitas di kelas dan inovasi pembelajaran. Dampaknya? Multiplier effect pada kualitas belajar siswa.

2. Untuk Generasi Muda
   Profesi guru menjadi semakin atraktif dan bergengsi. Stabilitas TPG akan mendorong talenta terbaik bangsa—lulusan universitas unggulan—untuk menjadikan profesi mengajar bukan sekadar panggilan hati, tetapi juga jalur karier yang menjanjikan. Inilah kunci regenerasi pendidik berkualitas.

Menghapus “Trauma Birokrasi”

Bertahun-tahun, sistem TPG dibayangi masalah klasik: keterlambatan pencairan, human error dalam validasi data Dapodik, hingga perbedaan tafsir regulasi di daerah.

BACA JUGA:Ini Daftar Daerah yang Cairkan TPG Triwulan 3 Tahun 2025

BACA JUGA:Regulasi Baru Pencairan TPG TW 3: Hanya Guru yang Penuhi Syarat Ini yang Akan Terima Tunjangan

“Trauma birokrasi” ini sedikit demi sedikit mengikis motivasi guru, sekaligus menurunkan kualitas pembelajaran di ruang kelas.

Tahun 2026 harus menjadi momentum titik balik. Anggaran yang tersedia harus diterjemahkan ke dalam sistem pencairan yang otonom, transparan, dan prediktif.

Jika masalah serupa masih berulang, berarti negara gagal menghadirkan birokrasi yang sebanding dengan cita-cita besar pendidikan nasional.

Pendidikan Bukan Sekadar Gedung

Kualitas pendidikan bangsa bukan diukur dari seberapa banyak sekolah dibangun, melainkan kualitas interaksi di ruang kelas. Interaksi terbaik hanya lahir dari guru yang sejahtera, termotivasi, dan terus berinovasi.

Karena itu, kita perlu mengubah sudut pandang terhadap TPG 2026:

• Bukan hak yang diminta-minta, tetapi imbalan layak atas dedikasi dan peningkatan profesionalisme guru.

• Bukan sekadar angka, tetapi indikator investasi masa depan yang akan kembali dalam bentuk generasi cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

Ketika setiap rupiah TPG cair tepat waktu di tahun 2026, sesungguhnya kita sedang menegakkan fondasi pendidikan bangsa.

Namun jika pencairan kembali tersendat, artinya kita gagal dalam langkah pertama: menghargai masa depan Indonesia.