GURU DI TENGAH TEKANAN PUBLIK: ANTARA TUNTUTAN PROFESIONALISME DAN MINIMNYA APRESIASI

Reporter: Muhammad Isnaini |

Editor: Irwansyah |

Senin , 20 Oct 2025 - 21:49

Muhammad Isnaini (Pengamat Pendidikan & Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang): “Guru bukan sekadar pengajar, melainkan penuntun moral bangsa yang kini terhimpit antara tuntutan profesionalisme dan minimnya apresiasi sosial.” Foto:I--

Penulis: Muhammad Isnaini
(Pengamat Pendidikan & Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang)

SUMATERAEKSPRES.ID - Guru, yang dahulu dipandang sebagai sosok teladan moral dan penjaga nilai-nilai luhur bangsa, kini berada di tengah tekanan publik yang semakin berat.

Dalam beberapa tahun terakhir, profesi ini menghadapi beban ganda, di satu sisi dituntut untuk menjadi profesional yang adaptif dan serba bisa, di sisi lain semakin kehilangan penghargaan sosial yang layak.

Guru harus menguasai teknologi digital, memenuhi berbagai indikator kinerja, menyiapkan dokumen sertifikasi, serta melaksanakan tugas administratif yang menumpuk.

Namun, di tengah semua tuntutan tersebut, apresiasi moral dan sosial terhadap profesi guru justru mengalami kemunduran.

Fenomena ini menggambarkan paradoks dunia pendidikan modern, ketika profesionalisme semakin diukur dengan angka dan laporan, tetapi nilai kemanusiaan dalam pendidikan kian terpinggirkan.

Konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, profesionalisme guru sering kali dimaknai dalam kerangka birokratis yang menekankan pemenuhan standar administratif.

Guru dituntut untuk menjadi pelaksana kebijakan yang disiplin dalam melaporkan hasil pembelajaran, mengisi platform digital seperti Dapodik, serta mengikuti pelatihan daring yang kadang hanya formalitas.

Max Weber (1864–1920) dalam teorinya tentang birokrasi menjelaskan bahwa sistem administrasi yang terlalu rasional dapat menimbulkan dehumanisasi dan mengalienasi individu dari makna pekerjaannya.

Kondisi ini tampak jelas dalam dunia pendidikan kita, guru terjebak dalam rutinitas teknis yang menguras energi, sementara esensi mendidik, membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter semakin kehilangan ruang.

Fenomena ini sejalan dengan konsep new professionalism yang dikemukakan oleh Judyth Sachs (2001), di mana guru dituntut untuk menyeimbangkan antara otonomi profesinya dengan tekanan akuntabilitas eksternal yang terus meningkat.

guru di tengah tekanan publik: antara tuntutan profesionalisme dan minimnya apresiasi                                                                                           penulis: muhammad isnaini                           (pengamat pendidikan & dekan fakultas sains dan teknologi uin raden fatah palembang)
sumateraekspres.id - guru, yang dahulu dipandang sebagai sosok teladan moral dan penjaga nilai-nilai luhur bangsa, kini berada di tengah tekanan publik yang semakin berat.
dalam beberapa tahun terakhir, profesi ini menghadapi beban ganda, di satu sisi dituntut untuk menjadi profesional yang adaptif dan serba bisa, di sisi lain semakin kehilangan penghargaan sosial yang layak.
guru harus menguasai teknologi digital, memenuhi berbagai indikator kinerja, menyiapkan dokumen sertifikasi, serta melaksanakan tugas administratif yang menumpuk.
namun, di tengah semua tuntutan tersebut, apresiasi moral dan sosial terhadap profesi guru justru mengalami kemunduran.
fenomena ini menggambarkan paradoks dunia pendidikan modern,  ketika profesionalisme semakin diukur dengan angka dan laporan, tetapi nilai kemanusiaan dalam pendidikan kian terpinggirkan.
baca juga:muba taklukkan empat lawang 7-0, pemkab muba apresiasi pemain dengan bonus per gol
baca juga:“reses dprd sumsel dapil v 2025: menyerap aspirasi, menyusun harapan, mewujudkan sumsel maju untuk semua”
konteks kebijakan pendidikan di indonesia, profesionalisme guru sering kali dimaknai dalam kerangka birokratis yang menekankan pemenuhan standar administratif.
guru dituntut untuk menjadi pelaksana kebijakan yang disiplin dalam melaporkan hasil pembelajaran, mengisi platform digital seperti dapodik, serta mengikuti pelatihan daring yang kadang hanya formalitas.
max weber (1864–1920) dalam teorinya tentang birokrasi menjelaskan bahwa sistem administrasi yang terlalu rasional dapat menimbulkan dehumanisasi dan mengalienasi individu dari makna pekerjaannya.
kondisi ini tampak jelas dalam dunia pendidikan kita, guru terjebak dalam rutinitas teknis yang menguras energi, sementara esensi mendidik,   membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter semakin kehilangan ruang.
fenomena ini sejalan dengan konsep new professionalism yang dikemukakan oleh judyth sachs (2001), di mana guru dituntut untuk menyeimbangkan antara otonomi profesinya dengan tekanan akuntabilitas eksternal yang terus meningkat.
baca juga:atlet muba kian perkasa, pertahankan puncak klasemen porprov xv sumsel dengan 35 medali emas
baca juga:140 juta jiwa dapat blt sementara, mulai disalurkan, tiap keluarga rp900 ribu
guru diharapkan menjadi inovator di kelas, tetapi pada saat yang sama harus tunduk pada sistem penilaian yang kaku.
akibatnya, banyak guru merasa tertekan secara psikologis karena kehilangan kendali terhadap proses pembelajaran yang seharusnya menjadi ranah keahlian mereka.
sebuah survei yang dilaporkan oleh kompas (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru merasa beban administratif dan laporan digital mengurangi waktu mereka untuk fokus pada pengajaran dan pembelajaran.
hal ini memperkuat argumen bahwa profesionalisme guru saat ini lebih banyak diukur melalui kepatuhan administratif daripada kualitas pedagogis yang sesungguhnya.
selain tekanan birokrasi, penurunan apresiasi terhadap guru juga disebabkan oleh perubahan paradigma masyarakat dalam menilai keberhasilan pendidikan.
baca juga:jangan lupa ke graha pena sumatera ekspres! 23 oktober mulai pengambilan rpc siloam sriwijaya race run 2025
baca juga:lidya natalya bius ribuan masyarakat sungai lilin, festival telaga sena simbol kebangkitan desa wisata di muba
banyak orang tua dan pemangku kepentingan kini mengukur kualitas guru semata-mata dari hasil akademik siswa. ketika nilai ujian menurun atau perilaku siswa bermasalah, guru menjadi pihak pertama yang disalahkan.
padahal, pendidikan adalah proses kolaboratif yang melibatkan sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial.
menurut tilaar (2002), pendidikan yang berorientasi pada hasil semata mengabaikan dimensi humanistik dan kultural, sehingga guru kehilangan peran strategisnya sebagai pembentuk kepribadian bangsa.
paradigma ini diperparah oleh budaya instan yang berkembang di masyarakat modern, di mana keberhasilan diukur dari kecepatan dan hasil konkret, bukan dari proses panjang yang penuh nilai dan keteladanan.
paradigma sempit tersebut melahirkan pola pikir konsumtif dalam pendidikan, di mana orang tua dan siswa memandang sekolah layaknya penyedia jasa, dan guru sebagai pelayan yang harus memenuhi ekspektasi “pelanggan.”
baca juga:perjanjian kerja tak sesuai, 4 pelaku lampiaskan bunuh-bakar sopir truk, otak pelaku: karena mr p di palembang
baca juga:sriwijaya fc latihan tanpa budi sudarsono
hubungan edukatif yang seharusnya dibangun atas dasar saling percaya dan saling mendukung berubah menjadi hubungan transaksional.
guru kehilangan ruang untuk mendidik dengan pendekatan karakter karena tekanan untuk mengejar target akademik dan kepuasan orang tua.
akibatnya, nilai-nilai luhur seperti disiplin, tanggung jawab, dan ketekunan sering kali dikorbankan demi menjaga citra “prestasi” yang terukur secara angka.
hal ini diperkuat oleh sistem evaluasi pendidikan yang lebih menonjolkan hasil ujian ketimbang proses pembelajaran, sehingga guru terjebak dalam rutinitas mengejar nilai, bukan menumbuhkan makna.
baca juga:kebangkitan dramatis di anfield, liverpool vs manchester united : 1-2
baca juga:publikasi jurnal bereputasi minimal sinta 2
dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melahirkan generasi yang unggul secara kognitif tetapi miskin empati dan karakter, sebuah situasi yang justru bertentangan dengan tujuan hakiki pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
fenomena guru yang dipojokkan ini juga tampak dalam sejumlah peristiwa aktual di lapangan.
di kabupaten lebak, banten, misalnya, kepala sekolah sman 1 cimarga sempat didemo oleh para siswa yang memboikot kegiatan belajar selama tiga hari penuh.
aksi ini bermula dari ketidakpuasan terhadap kebijakan internal sekolah yang dianggap tidak berpihak pada siswa.
meskipun masalah tersebut akhirnya dapat dimediasi oleh dinas pendidikan, peristiwa ini menunjukkan betapa mudahnya otoritas pendidik kehilangan legitimasi di mata siswa.
baca juga:pelatihan buat tempe sehat hingga salep gatal dari ekstrak mengkudu 
baca juga:hasilkan gula aren khas sukaraja 
padahal, dalam tradisi pendidikan klasik indonesia, kepala sekolah dan guru merupakan simbol moral yang seharusnya dihormati dan dijadikan panutan.
ketika hubungan hierarkis yang penuh adab itu bergeser menjadi relasi konfrontatif, maka krisis wibawa profesi guru benar-benar berada di depan mata.
kondisi serupa juga terjadi di palembang, di mana seorang guru dituduh oleh orang tua siswa telah menyebarkan berita bohong (hoaks) mengenai keterlibatan seorang siswa dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, sejumlah orang tua mendatangi sekolah dan menuntut pertanggungjawaban guru tersebut.
kasus ini sempat viral di media sosial dan menimbulkan trauma bagi guru yang bersangkutan, padahal informasi yang beredar ternyata berasal dari sumber luar sekolah.
baca juga:cegah warga terhindar dari kerawanan pangan, panen jagung 1 ha dari 28 kg bibit
baca juga:warning untuk pengusaha serakah, kejagung serahkan rp13,255 t uang pengganti kerugian negara korupsi cpo
peristiwa semacam ini memperlihatkan rapuhnya posisi sosial guru dalam menghadapi tekanan publik yang semakin keras, di mana opini masyarakat lebih cepat dibentuk oleh arus informasi digital daripada hasil klarifikasi dan fakta yang sebenarnya.
situasi ini diperparah oleh kultur media sosial yang kerap menggiring opini publik tanpa proses verifikasi.
guru yang menegur siswa karena pelanggaran disiplin bisa dengan mudah direkam, dipotong konteksnya, lalu disebarkan secara viral dengan narasi yang menyudutkan.
laporan tempo.co (2023) mencatat peningkatan signifikan kasus pengaduan orang tua terhadap guru, sebagian besar terjadi akibat miskomunikasi atau penyebaran informasi di media sosial.
akibatnya, banyak guru menjadi enggan bersikap tegas, khawatir setiap tindakannya disalahartikan atau dilaporkan ke public.
baca juga:wujudkan kemajuan ekonomi daerah, dukung penuh pembangunan tol listrik 500 kv sumatera
baca juga:tampilkan umkm binaan unggulan, smexpo palembang 2025
derasnya arus informasi di media sosial telah menciptakan ruang publik yang impulsif dan penuh emosi, di mana kebenaran sering kali kalah cepat dari persepsi.
dalam konteks pendidikan, hal ini melahirkan fenomena trial by social media, yaitu penghakiman terhadap guru sebelum fakta diperiksa secara objektif.
masyarakat yang semestinya menjadi mitra dalam mendidik anak justru terjebak dalam euforia viralitas, menjadikan kasus kecil di sekolah sebagai tontonan dan bahan sensasi.
situasi ini bukan hanya merugikan citra guru, tetapi juga merusak ekosistem pendidikan yang berlandaskan rasa saling percaya.
media sosial yang semestinya menjadi sarana edukatif malah berubah menjadi alat tekanan psikologis bagi tenaga pendidik, menimbulkan rasa takut, cemas, dan kehilangan keberanian untuk mendisiplinkan siswa dengan cara yang mendidik.
jika kondisi ini terus berlanjut, maka fungsi pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter dan moral bangsa akan semakin rapuh, tergantikan oleh budaya pencitraan yang dangkal dan serba reaktif.
baca juga:tampilkan umkm binaan unggulan, smexpo palembang 2025
baca juga:hadirkan hiburan, sisipkan edukasi berkendara
sosiolog axel honneth melalui theory of recognition menekankan bahwa identitas dan harga diri seseorang terbentuk melalui pengakuan dari lingkungan sosialnya.
ketika guru tidak lagi memperoleh pengakuan sosial, baik dalam bentuk penghormatan, kepercayaan, maupun apresiasi, maka motivasi dan semangat profesionalnya akan menurun.
dalam konteks indonesia, guru bukan hanya pekerja pendidikan, tetapi juga simbol moral di tengah masyarakat.
namun kini, simbol itu kian pudar karena kebijakan yang tidak berpihak, tekanan publik yang meningkat, dan budaya apresiasi yang melemah. 
pada konteks sosial yang lebih luas, hilangnya pengakuan terhadap guru menandakan adanya krisis nilai dalam masyarakat modern.
dulu, guru dipandang sebagai figur panutan yang dihormati tidak hanya karena ilmunya, tetapi juga karena ketulusan dan dedikasinya dalam mendidik generasi bangsa.
baca juga:buka job fair, sediakan gerakan pangan murah
baca juga:tiga desa kecamatan kelekar bangga didatangi anggota dapil 6
kini, posisi itu tergeser oleh logika pasar dan pragmatisme sosial, di mana profesi diukur berdasarkan keuntungan materi atau popularitas, bukan kontribusi moral.
ketika penghargaan terhadap guru bergeser dari “pengabdi ilmu” menjadi “penyedia jasa pendidikan”, maka makna mendidik sebagai panggilan jiwa pun ikut memudar.
akibatnya, hubungan emosional dan kultural antara guru, siswa, dan masyarakat semakin renggang, menciptakan jarak yang sulit dijembatani oleh sekadar kebijakan administratif.
situasi ini berdampak langsung terhadap ekosistem pendidikan secara keseluruhan. guru yang merasa tidak diakui dan dihargai akan cenderung kehilangan motivasi intrinsik untuk berinovasi dan berempati terhadap peserta didik.
mereka menjalankan tugas secara formalitas, sekadar memenuhi target kurikulum tanpa semangat membangun karakter atau nilai kemanusiaan.
dalam jangka panjang, ini dapat melahirkan generasi yang cerdas secara kognitif tetapi miskin empati dan etika sosial.
honneth menegaskan bahwa tanpa pengakuan sosial, manusia termasuk guru akan kehilangan dasar moral untuk berinteraksi secara sehat.
oleh karena itu, memulihkan martabat guru bukan sekadar soal kesejahteraan atau kebijakan pendidikan, melainkan sebuah gerakan moral untuk mengembalikan makna kemanusiaan dalam dunia pendidikan indonesia. 
meski demikian, tidak semua perubahan ini bersifat negatif. tuntutan profesionalisme sebenarnya berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan jika diimbangi dengan dukungan yang adil dan proporsional.
pemerintah perlu memahami bahwa profesionalisme tidak bisa hanya diukur dari laporan, angka kredit, atau sertifikat.
profesionalisme sejati tumbuh dari pengakuan, kepercayaan, dan kesejahteraan yang memadai.
sementara itu, masyarakat juga perlu merefleksikan kembali bagaimana cara mereka memandang guru — bukan sebagai pelayan sistem atau penyedia layanan belajar, tetapi sebagai mitra moral yang turut membentuk masa depan anak-anak mereka.
pada akhirnya, profesi guru akan tetap menjadi salah satu pilar peradaban bangsa. namun untuk menjaga pilar itu tetap tegak, semua pihak harus kembali menghidupkan rasa hormat dan empati terhadap guru.
apresiasi yang tulus tidak harus berupa materi, tetapi pengakuan akan jerih payah dan dedikasi mereka dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
sebab, sebagaimana dikatakan ki hajar dewantara, “guru adalah penuntun, bukan pengatur; pembimbing, bukan pelaksana sistem.”
jika masyarakat mampu mengembalikan makna luhur itu, maka tekanan publik yang menimpa guru hari ini akan berganti menjadi dukungan yang memuliakan.
revitalisasi penghormatan terhadap guru juga perlu diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
pemerintah harus menata ulang paradigma kebijakan pendidikan agar tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif dan hasil ujian, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis dan sosial para pendidik.
sekolah perlu menciptakan kultur kelembagaan yang mendukung guru untuk tumbuh, berekspresi, dan berinovasi tanpa rasa takut terhadap tekanan publik.
sementara itu, masyarakat dan orang tua perlu menumbuhkan kembali rasa percaya dan kolaborasi dengan guru sebagai mitra dalam pendidikan anak.
dengan langkah kolektif semacam ini, profesi guru tidak lagi menjadi sasaran kritik yang melemahkan, melainkan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan moral bagi kemajuan bangsa.
dan membangun kembali marwah profesi guru juga berarti menanamkan kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur secara instan. dibutuhkan waktu, proses, dan dukungan moral yang konsisten agar guru mampu menjalankan perannya secara optimal.
penghargaan sosial terhadap guru harus ditumbuhkan sejak dini, misalnya melalui pendidikan karakter di sekolah yang menanamkan nilai hormat kepada pendidik, atau melalui pemberitaan media yang lebih berimbang dalam menyoroti peran dan tantangan guru.
bila ruang publik kembali menjadi tempat yang menghargai guru sebagai pilar kebajikan dan pengetahuan, maka kepercayaan sosial terhadap dunia pendidikan pun akan pulih. hanya dengan cara inilah bangsa ini dapat memastikan bahwa guru tidak sekadar menjadi pekerja sistem, tetapi tetap menjadi penjaga nurani peradaban. (*)