SUMATERAEKSPRES.ID - Jika kita mengutip rilis angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) punya BPS, sebenarnya apa sih tantangan perekonomian Kota Palembang kedepan? Pada Triwulan pertama 2025, series menunjukan bahwa perekonomian mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan rata-rata tahun 2024.

Menelisik lebih dalam, tantangan utama perekonomian nyata terlihat pada tiga komponen utama, yakni konsumsi masyarakat yang melambat, investasi yang relatif stagnan, dan belanja pemerintah yang kurang optimal.

Mari kita ulas lebih dalam lagi. Pertama, dari sisi konsumsi (C). Konsumsi yang diukur adalah konsumsi rumah tangga atau dengan pendekatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Rilis BPS menunjukkan bahwa pada Triwulan I 2025, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 3,21% atau melambat jika dibandingkan rata-rata tahun 2024 (4,75%). Apa boleh buat, konsumsi masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan masyarakat Kota Palembang sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya, dengan meyakini angka tersebut, kita bisa ambil cerminan bahwa daya beli masyarakat memang rendah. Angka inflasi membuktikan ini, yakni Palembang dalam lima bulan terakhir mengalami penurunan (deflasi). Terakhir, deflasi mencapai 2,14% (Juni 2025). 

Komponen pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah belanja pemerintah. Tak pelak lagi, instruksi presiden mengharuskan pemerintah untuk berhemat. Alhasil di Triwulan I ini, belanja pemerintah otomatis tidak performed, bahkan hanya tumbuh 4,44%. Padahal, pertengahan tahun 2024 pernah mencapai puncaknya yakni tumbuh hingga 12,33%. Alih-alih mejadi motor penggerak utama pertumbuhan di Daerah selama ini, belanja pemerintah justru semakin melemah seiring dengan efisiensi yang sudah menjadi sikap pemerintah pusat. 

BACA JUGA:Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal, PLN Dukung Layanan Kelistrikan ke Koperasi Desa Merah Putih

BACA JUGA:Desa Karang Ringin II Kembangkan Budidaya Sapi: Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Warga

Berikutnya adalah komponen investment (investasi dan perubahan stok). Ada apa dengan komponen ini? Mengapa sedari dulu tidak pernah mendapat perhatian lebih dari pemerintah di saat komponen lain mengalami pelemahan. Memang investasi ini hampir boleh dikatakan tidak tumbuh atau mengalamai stagnasi sepanjang sejarah (hanya 0,02%). Begitu pula neraca perubahan stok barang di gudang yang hampir tidak ada sumbangsihnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, justru di sinilah titik lemah kita. Mengapa tidak dari sini kita mulai mendorong sektor ini. Di saat komponen lain mengalami hambatan, alangkah bijaknya jika pemerintah merubah pola pikirnya jangan hanya mengandalkan business as usual-nya. Bagaimana strateginya?

Pemerintah sebaiknya segera menyusun strategi atau focus area guna mencapai target pertumbuhan 8%. Kata kuncinya adalah permudah perizinan dan insentif pajak bagi investor. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Palembang dapat mengoptimalkan penggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission) pada Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu.  Pengawasan juga penting dalam mengawal aplikasi ini sehingga tercipta pemangkasan waktu dan proses birokasi kepada calon investor. Ketika perizinan menjadi sederhana, tentu akan berbanding lurus dengan meningkatnya minat mereka untuk berinvestasi di Palembang. Langkah selanjutnya untuk mendukung investasi adalah kembangkan kawasan bisnis terpadu seperti Kawasan Bisnis Pelabuhan Tanjung Api Api untuk menarik investasi di bidang properti dan logistik. Juga tak kalah penting cipatakan Kawasan Bisnis di sekitar LRT dan bandara misalnya. 

Selanjutnya untuk menciptakan iklim investasi yang handal adalah dengan menwarkan insentif fiskal secara terarah. Misalnya, keringanan PBB, diskon retribusi, tax holiday pada proyek padat karya dan prioritas daerah seperti pada industri hilirisasi, energi terbarukan, dan properti komersial.  Kemudian juga siapkan land bank atau tanah siap bangun. Sebuah Kawasan siap investasi dengan konsep siap bangun lengkap dengan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik, dan air sehingga memudahkan investor untuk membangun tanpa kendala lahan.

BACA JUGA:313 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Banyuasin, Dorong Ekonomi Desa dan Lapangan Kerja

BACA JUGA:Polsek Pemulutan Tanam Jagung di Teluk Kecapi, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa

Langkah penting berikutnya adalah bangun kemitraan yang serius dengan pihak swasta berupa Public Private Partnership (PPP).  Jalankan skema PPP ini untuk proyek infrastruktur seperti misalnya membangun jalan tol lingkar luar Kota untuk mengurangi kemacetan, fasilitas logistik, dan gedung perkantoran. Skema ini memiliki benefit yang sangat penting yakni mengurangi beban APBD juga menarik modal swasta.

Selain itu, pemerintah juga sebaiknya memperkuat promosi investasi terintegrasi. Contohnya gelar roadshow dan business matching di pusat-pusat ekonomi regional dan nasional. Manfaatkan event-event besar seperti festival budaya untuk promosi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berikutnya yang sangat vital dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi 8% adalah fasilitasi akses pembiayaan. Upaya ini dapat dilakukan dengan bekerja sama antara bank pembangunan dan keuangan seperti paket kredit murah khusus UMKM, properti, manufaktur skala menengah, termasuk digitalisasi sektor keuangan.