Reforma Agraria: Mengatasi Ketimpangan Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 03 Jun 2025 - 22:43

Nabila Salwa Zahrani, SH Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada--

Pembentukan undang-undang omnibus yang mengintegrasikan semua aspek agraria dapat menciptakan landasan hukum yang kuat.

Kedua, kebijakan satu peta harus dioptimalkan untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan dan memberikan kepastian hukum. Ketiga, pembentukan kementerian koordinator bidang agraria dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui musyawarah dan pendidikan hukum agraria. Contoh sukses seperti Program Saemaul Undong di Korea Selatan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat mempercepat pembangunan pedesaan.

Di Indonesia, masyarakat dapat dilibatkan dalam mengusulkan lokasi tanah untuk redistribusi atau menyelesaikan sengketa agraria secara lokal. Pemberdayaan melalui pelatihan dan akses ke teknologi juga akan membantu petani memaksimalkan hasil panen mereka.

Reforma agraria bukan hanya soal pembagian tanah, tetapi juga tentang membangun keadilan dan kesejahteraan.

Dengan pengelolaan yang transparan, terkoordinasi, dan melibatkan masyarakat, program ini dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian pedesaan.

Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi untuk mewujudkan reforma agraria yang berkelanjutan, sehingga tanah Indonesia benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat. (*)

reforma agraria: mengatasi ketimpangan tanah untuk kesejahteraan rakyat                            sumateraekspres.id - reforma agraria atau sering disebut landreform adalah upaya pemerintah menata ulang penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil.
di indonesia, program ini menjadi solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan agraria yang masih menjadi masalah serius. banyak masyarakat, terutama di pedesaan, kesulitan mengakses tanah untuk bercocok tanam atau membangun kehidupan yang layak.
baca juga:pancasila di era disrupsi antara nostalgia dan aksi nyata
baca juga:miris, sampah masih menumpuk di jalan protokol palembang meski berstatus kota bari
ketimpangan ini tidak hanya menghambat kesejahteraan, tetapi juga memicu konflik dan kemiskinan struktural. oleh karena itu, reforma agraria hadir untuk memastikan tanah dikelola demi kemakmuran rakyat.
reforma agraria memiliki dua pilar utama: penataan aset dan penataan akses. penataan aset mencakup redistribusi tanah, seperti pembagian tanah dari kawasan hutan yang dilepaskan atau tanah negara yang tidak produktif, serta legalisasi kepemilikan tanah melalui sertifikasi.
sementara itu, penataan akses fokus pada pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan tanah secara produktif, misalnya melalui pelatihan pertanian atau akses ke modal usaha.
program ini bertujuan mengurangi kesenjangan antara petani kecil dan pemilik lahan besar, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor agraria.
pelaksanaan reforma agraria di indonesia menghadapi sejumlah tantangan. salah satu hambatan utama adalah kepentingan sektoral antarlembaga pemerintah.
misalnya, koordinasi antara kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sering kali tersendat, terutama dalam pelepasan kawasan hutan untuk redistribusi tanah.
data menunjukkan bahwa dari target 4,1 juta hektare tanah hutan yang akan didistribusikan, hanya 9,26% yang tercapai. selain itu, masalah administrasi, seperti kurangnya dokumen kepemilikan tanah atau tumpang tindih data, juga memperlambat proses sertifikasi dan redistribusi.
tantangan lain adalah keterbatasan partisipasi masyarakat. banyak warga, terutama kelompok rentan seperti petani gurem atau masyarakat adat, belum terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan program ini tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal. selain itu, anggaran yang tersebar di berbagai instansi sering kali tidak dikelola secara terpadu, sehingga menghambat efektivitas program.
pemerintah perlu mengambil langkah strategis. pertama, harmonisasi regulasi menjadi kunci. saat ini, aturan agraria tersebar di berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan dan pertambangan, yang sering kali bertentangan.
pembentukan undang-undang omnibus yang mengintegrasikan semua aspek agraria dapat menciptakan landasan hukum yang kuat.
kedua, kebijakan satu peta harus dioptimalkan untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan dan memberikan kepastian hukum. ketiga, pembentukan kementerian koordinator bidang agraria dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi.
partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui musyawarah dan pendidikan hukum agraria. contoh sukses seperti program saemaul undong di korea selatan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat mempercepat pembangunan pedesaan.
di indonesia, masyarakat dapat dilibatkan dalam mengusulkan lokasi tanah untuk redistribusi atau menyelesaikan sengketa agraria secara lokal. pemberdayaan melalui pelatihan dan akses ke teknologi juga akan membantu petani memaksimalkan hasil panen mereka.
reforma agraria bukan hanya soal pembagian tanah, tetapi juga tentang membangun keadilan dan kesejahteraan.
baca juga:surat edaran menaker soal larangan tahan ijasah: langkah strategis atau populis?
baca juga:progresia: standar baru dalam reformasi pelayanan publik
dengan pengelolaan yang transparan, terkoordinasi, dan melibatkan masyarakat, program ini dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian pedesaan.
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi untuk mewujudkan reforma agraria yang berkelanjutan, sehingga tanah indonesia benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat. (*)