Menjaga Martabat 'Wakil Tuhan', Krisis Integritas di Ruang Sidang

Reporter: Tim |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 06 May 2025 - 14:31

Muhammad Syahri Ramadhan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Foto:Ist/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Indonesia kembali dikejutkan dengan rentetan kasus korupsi yang melibatkan para hakim—mereka yang kerap dijuluki sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi.

Ibarat luka lama yang belum sembuh, skandal suap di tubuh kehakiman justru muncul tak lama setelah para hakim menyuarakan tuntutan kenaikan gaji yang dianggap tak lagi layak.

Ironisnya, di tengah desakan akan kesejahteraan, justru muncul pertanyaan getir: apakah rendahnya gaji bisa dijadikan pembenaran atas perilaku suap?

Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sebanyak 29 hakim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Nilai suap yang mereka kantongi mencapai angka fantastis: Rp107,9 miliar. Bahkan dalam kurun Januari hingga April 2025, tercatat tujuh hakim tertangkap tangan menerima suap untuk memanipulasi putusan pengadilan (Kompas.com, 15 April 2025).

Fenomena ini menegaskan bahwa mafia peradilan di negeri ini bukanlah isapan jempol. Memberantasnya butuh lebih dari sekadar niat baik. Butuh komitmen, keberanian, dan reformasi menyeluruh.

Dalam konteks hukum, mafia peradilan merupakan wajah dari kejahatan kerah putih (white collar crime) yang licik dan penuh rekayasa.

Sebagaimana dikatakan Supriyono B.S (2017), kejahatan ini bukan sekadar tindakan ilegal, tetapi strategi sistematis yang menggunakan jabatan, kekuasaan, dan legitimasi hukum untuk keuntungan pribadi.

Mereka mampu mengatur alur birokrasi, bahkan menyusup ke lingkaran pembuat regulasi agar bisnis haram tampak sah di mata hukum.

Ketika pelanggaran dilakukan, uang kembali menjadi pelumas untuk melemahkan integritas aparat penegak hukum—termasuk hakim, jaksa, dan polisi.

menjaga martabat 'wakil tuhan', krisis integritas di ruang sidang                            sumateraekspres.id – indonesia kembali dikejutkan dengan rentetan kasus korupsi yang melibatkan para hakim—mereka yang kerap dijuluki sebagai “wakil tuhan” di muka bumi.
ibarat luka lama yang belum sembuh, skandal suap di tubuh kehakiman justru muncul tak lama setelah para hakim menyuarakan tuntutan kenaikan gaji yang dianggap tak lagi layak.
ironisnya, di tengah desakan akan kesejahteraan, justru muncul pertanyaan getir: apakah rendahnya gaji bisa dijadikan pembenaran atas perilaku suap?
data dari indonesian corruption watch (icw) menyebutkan, sebanyak 29 hakim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
baca juga:sayyidah nadhriyatul mufarroch gadis 22 tahun berangkat haji lebih cepat, jadi mahram sang ibu
baca juga:teror whatsapp mengguncang ario, mahasiswa ini laporkan ancaman pembunuhan ke polisi
nilai suap yang mereka kantongi mencapai angka fantastis: rp107,9 miliar. bahkan dalam kurun januari hingga april 2025, tercatat tujuh hakim tertangkap tangan menerima suap untuk memanipulasi putusan pengadilan (kompas.com, 15 april 2025).
fenomena ini menegaskan bahwa mafia peradilan di negeri ini bukanlah isapan jempol. memberantasnya butuh lebih dari sekadar niat baik. butuh komitmen, keberanian, dan reformasi menyeluruh.
dalam konteks hukum, mafia peradilan merupakan wajah dari kejahatan kerah putih (white collar crime) yang licik dan penuh rekayasa. 
baca juga:honda ns150gx meluncur gaya sporty gahar, fitur lebih lengkap harga murahnya bikin kaget
baca juga:dedikasi luar biasa personel polres empat lawang, kapolres langsung serahkan penghargaan, bangkitkan motivasi
sebagaimana dikatakan supriyono b.s (2017), kejahatan ini bukan sekadar tindakan ilegal, tetapi strategi sistematis yang menggunakan jabatan, kekuasaan, dan legitimasi hukum untuk keuntungan pribadi.
mereka mampu mengatur alur birokrasi, bahkan menyusup ke lingkaran pembuat regulasi agar bisnis haram tampak sah di mata hukum.
ketika pelanggaran dilakukan, uang kembali menjadi pelumas untuk melemahkan integritas aparat penegak hukum—termasuk hakim, jaksa, dan polisi.
purnadi purbacaraka dan soerjono soekanto dalam konsep klasiknya menegaskan bahwa hukum adalah petugas. artinya, wajah hukum tercermin dari perilaku aparatnya.
baca juga:siap-siap payung rabu 7 mei, hujan sore diprediksi landa hampir semua wilayah di sumsel
baca juga:mobil listrik gwm ora 03 siap mengaspal desain futuristik harga terjangkau, spesifikasinya bikin tercengang
di sinilah krisis integritas menjadi sorotan utama. sebab, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada hukum jika penegaknya sendiri menodai keadilan?
lawrence m. friedman menambahkan, kualitas sistem hukum bertumpu pada tiga pilar: struktur hukum (aparatur), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat).
dari ketiganya, struktur adalah wajah nyata di lapangan. maka, jika wajah ini ternoda, maka seluruh sistem ikut tercoreng.
sayangnya, di indonesia, praktik hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. sebuah adagium lama yang masih relevan hingga kini. 
baca juga:lowongan pt freeport dibuka mei 2024: dua posisi strategis gaji besar menantimu sekarang, buruan lamar!
baca juga:bongkar korupsi tambang dan inspektorat, kejari lahat serahkan uang negara rp 1 miliar
banyak masyarakat memandang hukum sebagai alat kekuasaan, bukan alat keadilan. ini adalah refleksi dari buruknya integritas para penegak hukum, khususnya hakim.
salah satu cara memperkuat integritas adalah dengan menerapkan sistem meritokrasi berbasis pengawasan akademik.
di belanda, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap secara otomatis dikirim ke para guru besar untuk dianotasi. 
jika ditemukan kelemahan atau penyimpangan dalam putusan, maka hal itu dapat menghambat promosi karier hakim tersebut.
mengingat sistem hukum indonesia banyak mengadopsi hukum belanda, tak ada salahnya jika sistem anotasi akademik juga diadaptasi. 
baca juga:3 rumah terbakar di musi rawas yang hendak dipadamkan mobil damkar naas rata dengan tanah
baca juga:hendak padamkan kebakaran rumah, mobil damkar pemkab musi rawas terbalik, seorang pemadam meregang nyawa
ini akan menjadi bentuk kontrol eksternal yang objektif dan berbasis keilmuan, bukan hanya pengawasan internal dari mahkamah agung atau komisi yudisial.
tak bisa dipungkiri, kekuatan publik di era digital menjadi elemen penting dalam mendorong akuntabilitas. netizen kini menjadi aktor baru dalam penegakan hukum melalui media sosial.
ketika aparat lambat bertindak, tekanan warganet mampu menggiring opini publik dan mendorong proses hukum.
kasus vonis bebas gregorius ronald tannur, misalnya, memicu gelombang protes di dunia maya yang berujung pada penangkapan tiga hakim di pn surabaya. ini menjadi bukti bahwa suara publik tak bisa diremehkan.
namun, perlu diingat, tekanan netizen yang terlalu keras juga berisiko melahirkan praktik main hakim sendiri (eigenrichting). 
baca juga:daftar bumn penyumbang cuan gede bagi negara
baca juga:breaking news! lidah api lalap rumah kayu milik warga musi rawas
sebuah bahaya laten yang tak boleh dibiarkan tumbuh, sekalipun lahir dari rasa kecewa terhadap institusi hukum.
membangun kembali kepercayaan publik adalah pekerjaan rumah besar. pengawasan berlapis, kesejahteraan yang layak, serta pendidikan integritas sejak dini menjadi elemen penting dalam menciptakan hakim yang benar-benar menjadi penjaga keadilan, bukan perusaknya.
di tengah sorotan publik yang semakin tajam, para hakim harus menyadari bahwa palu yang mereka ketuk tak hanya memutus perkara, tapi juga menentukan nasib kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.