Menjawab Pekerjaan Rumah Akuntabilitas dan Efisiensi

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 16 Dec 2024 - 21:35

SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) adalah dua fondasi utama untuk membangun tata kelola berbasis hasil (result-oriented governance).

SAKIP mengarahkan perencanaan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, sedangkan RB mendukung efisiensi melalui inovasi dan digitalisasi.

Namun seringkali terjadi bahwa hambatan implementasi di tingkat lokal berasal dari kurangnya kapasitas teknis dan lemahnya komitmen politik.

Di Indonesia, hal ini diperparah oleh dinamika rotasi kepemimpinan daerah yang kerap memutus kesinambungan kebijakan strategis.

Momentum penyusunan RPJMD dan Renstra di 2025 harus dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai pekerjaan rumah yang tertunda.

Beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah : (1) Integrasi Prinsip SAKIP dalam RPJMD dan Renstra: Dokumen perencanaan harus dirancang untuk menghasilkan output dan outcome yang dapat diverifikasi, dengan indikator kinerja utama (IKU) yang berfokus pada dampak nyata; (2) Pemanfaatan Data sebagai Basis Keputusan: Keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian teknis harus diolah untuk mendukung analisis yang relevan; (3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah: Diperlukan pelatihan intensif tentang perencanaan berbasis kinerja, yang dapat diakselerasi melalui kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan internasional; (4) Transformasi Digital dan Transparansi: Implementasi platform seperti e-SAKIP harus menjadi prioritas, memastikan bahwa proses perencanaan dan evaluasi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pelajaran dari Praktik Global

Negara-negara maju seperti Selandia Baru dan Finlandia menawarkan model perencanaan berbasis hasil yang patut dicontoh.

Selandia Baru, melalui Well-being Budget, memastikan bahwa setiap pengeluaran publik diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui indikator terukur (Treasury NZ, 2023).

Sementara itu, Finlandia sukses memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan kinerja pemerintahan (OECD, 2023).

Membawa Perubahan Melalui Komitmen Kolektif

Sebagaimana diungkapkan Alan Lakein, "Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now."

Kutipan ini menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada aksi konkret saat ini.

Tahun 2025 adalah kesempatan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan dengan kebutuhan nyata masyarakat, membangun tata kelola yang lebih baik, dan memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

menjawab pekerjaan rumah akuntabilitas dan efisiensi                            sumateraekspres.id - tahun 2025 merupakan tonggak krusial dalam proses tata kelola pemerintahan daerah di indonesia.
dalam upaya menyusun kembali rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) dan rencana strategis (renstra), pemerintah dihadapkan pada peluang strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi.
baca juga:rpjpd-rpjmd jadi acuan visi misi, bagi kandidat kepala daerah
baca juga:pemkot palembang serahkan dokumen rpjmd ke kpu: menjadi acuan visi 2045 calon kepala daerah
momen ini, bila dimanfaatkan dengan benar, dapat menjadi katalisator perubahan fundamental dalam praktik perencanaan publik.
persistensi tantangan struktural
hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) 2024 dievaluasi terhadap 36 pemerintah provinsi dan 505 pemerintah kabupaten/kota.
selain tiga daerah peraih nilai aa, pemerintah kabupaten tuban dan pemerintah kota blitar berhasil meraih nilai a. sementara itu, 16 pemerintah daerah lainnya mendapatkan nilai bb, serta 39 pemerintah daerah dengan nilai b. 
hal ini berarti bahwa sebagian besar, yakni 481 pemerintah daerah, masih berada di bawah nilai b (kemenpanrb, 2024).
laporan kementerian panrb menunjukkan bahwa banyak indikator kinerja masih jauh dari prinsip smart (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound), yang memperlihatkan rendahnya fokus pada hasil (kemenpanrb, 2024).
fakta ini menyoroti kelemahan kronis dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam rencana strategis yang operasional dan terukur.
dalam diskursus global, moore dan hartley (2020) menggarisbawahi pentingnya perencanaan strategis sebagai alat untuk menciptakan nilai publik secara nyata. 
dokumen seperti rpjmd dan renstra, menurut mereka, tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan harus menjadi instrumen untuk menggerakkan perubahan sosial yang terukur.
pilar transformasi: sakip dan reformasi birokrasi
sakip dan reformasi birokrasi (rb) adalah dua fondasi utama untuk membangun tata kelola berbasis hasil (result-oriented governance).
sakip mengarahkan perencanaan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, sedangkan rb mendukung efisiensi melalui inovasi dan digitalisasi.
namun seringkali terjadi bahwa hambatan implementasi di tingkat lokal berasal dari kurangnya kapasitas teknis dan lemahnya komitmen politik.
di indonesia, hal ini diperparah oleh dinamika rotasi kepemimpinan daerah yang kerap memutus kesinambungan kebijakan strategis.
momentum penyusunan rpjmd dan renstra di 2025 harus dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai pekerjaan rumah yang tertunda.
beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah : (1) integrasi prinsip sakip dalam rpjmd dan renstra: dokumen perencanaan harus dirancang untuk menghasilkan output dan outcome yang dapat diverifikasi, dengan indikator kinerja utama (iku) yang berfokus pada dampak nyata; (2) pemanfaatan data sebagai basis keputusan: keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. 
data dari badan pusat statistik (bps) dan kementerian teknis harus diolah untuk mendukung analisis yang relevan; (3) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah: diperlukan pelatihan intensif tentang perencanaan berbasis kinerja, yang dapat diakselerasi melalui kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan internasional; (4) transformasi digital dan transparansi: implementasi platform seperti e-sakip harus menjadi prioritas, memastikan bahwa proses perencanaan dan evaluasi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. 
pelajaran dari praktik global
negara-negara maju seperti selandia baru dan finlandia menawarkan model perencanaan berbasis hasil yang patut dicontoh.
selandia baru, melalui well-being budget, memastikan bahwa setiap pengeluaran publik diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui indikator terukur (treasury nz, 2023).
sementara itu, finlandia sukses memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan kinerja pemerintahan (oecd, 2023).
membawa perubahan melalui komitmen kolektif
sebagaimana diungkapkan alan lakein, "planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now."
kutipan ini menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada aksi konkret saat ini.
tahun 2025 adalah kesempatan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan dengan kebutuhan nyata masyarakat, membangun tata kelola yang lebih baik, dan memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
daur ulang perencanaan di tahun 2025 bukan hanya soal mengganti dokumen lama, melainkan merumuskan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan.
baca juga:pertemuan forum kepala bappeda kota se- indonesia bahas teknokratik rpjmd 2025-2029
baca juga:minta segera susun rpjmdes 
jika dikelola dengan komitmen tinggi, indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi rakyat.
momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat benar-benar menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. (*)