Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang

Reporter: Opini |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 08 Apr 2026 - 21:00

Mahendra Kusuma, SH, MH, (Dosen PNS Dpk pada Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang)--

Oleh: Mahendra Kusuma, SH, MH

(Dosen PNS Dpk pada Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pembentukan hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan, merupakan aktivitas penting dalam negara hukum.

Suatu hal yang wajar karena negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai panduan dalam menyusun struktur ketatanegaraan dan menjalankannya dalam pemerintahan sehari-hari.

Panglima dalam negara hukum bukanlah politik atau ekonomi melainkan hukum yang menemukan wujudnya dalam bentuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara.

Tidak boleh ada tindakan pemerintah dilakukan tanpa landasan peraturan perundang-undangan.

Di negara demokrasi, undang-undang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif atas dasar aspirasi dan kehendak rakyat.

Melalui lembaga legislatif inilah, kepentingan rakyat diagregasi untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang. Kemudian, undang-undang berlaku mengikat dan harus dipatuhi.

Untuk itu, idealnya undang-undang merupakan formalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki atau sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang.

partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang                            oleh: mahendra kusuma, sh, mh
(dosen pns dpk pada fakultas hukum universitas tamansiswa palembang)
dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (uud 1945) pasal 1 ayat (3) secara tegas dinyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum.
pembentukan hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan, merupakan aktivitas penting dalam negara hukum.
suatu hal yang wajar karena negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai panduan dalam menyusun struktur ketatanegaraan dan menjalankannya dalam pemerintahan sehari-hari.
panglima dalam negara hukum bukanlah politik atau ekonomi melainkan hukum yang menemukan wujudnya dalam bentuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
baca juga:kemendikdasmen dorong transformasi smk swasta, perkuat sdm lulusan siap kerja dan wirausaha 
baca juga: rektor unsri ajak naik transportasi umum, dukung program hemat energi 
undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara.
tidak boleh ada tindakan pemerintah dilakukan tanpa landasan peraturan perundang-undangan.
di negara demokrasi, undang-undang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif atas dasar aspirasi dan kehendak rakyat.
melalui lembaga legislatif inilah, kepentingan rakyat diagregasi untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang. kemudian, undang-undang berlaku mengikat dan harus dipatuhi.
untuk itu, idealnya undang-undang merupakan formalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki atau sesuai dengan aspirasi masyarakat. masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang.
baca juga:calon mahasiswa baru wajib registrasi ulang, uin raden fatah siap tampung 6.845 orang
baca juga: rsmh sediakan layanan mcu stroke, cegah cacat dan kematian sejak dini
partisipasi masyarakat merupakan salah satu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk dituangkan dalam undang-undang.
melalui partisipasi diharapkan undang-undang akan memiliki kelebihan dalam hal efektivitas keberlakuan di dalam masyarakat.
partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas serta terbuka sebagai perwujudan sistem kedaulatan rakyat.
partisipasi masyarakat ini merupakan perkembangan dalam sistem politik modern, dalam arti adanya penyediaan ruang publik sebagai tuntutan mutlak sebagai upaya demokratisasi, sebab mustahil dapat mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum tanpa partisipasi masyarakat yang aktif (yuliandri, 2010).
baca juga:apa iya konsumsi akar bajakah mampu atasi kanker payudara? ini penjelasannya!
baca juga:sebulan rawat 6-8 pasien gangguan jiwa judi slot, kasus ekstrem terjadi akibat kombinasi adiksi berat
demokrasi partisipatoris mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. bagaimanapun, dengan terpilihnya wakil rakyat tidak menghilangkan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
kalau dalam demokrasi elit partisipasi masyarakat begitu dibatasi, dalam demokrasi partisipatoris keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan bermakna merupakan suatu keniscayaan.
adanya kesempatan atau ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara.
baca juga:stok mobil bekas april 2026 di bintaro: dari rp100 jutaan, banyak favorit siap dipinang!
baca juga:karhutla dimulai! ogan ilir mengawali luasan sekitar 10 hektare, tak jauh dari tol palindra
oleh karenanya, indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi wajar membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik, termasuk berpartisipasi dalam pembentukan uu.
bagir manan mengemukakan beberapa cara partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan: (a) mengikutsertakan dalam tim ahli atau kelompok-kelompok kerja; (b) melakukan public hearing atau mengundang dalam rapat-rapat; (c) melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan; (d) melakukan lokakarya (workshop) sebelum resmi dibahas di dewan; dan (e) memublikasikan peraturan agar mendapat tanggapan public (bagir manan, 2004).
partisipasi masyararakat tercermin dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (uu nomor 12 tahun 2011), yaitu asas keterbukaan. asas keterbukaan dalam arti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
baca juga:beli tiket jalan sehat hut-31 sumeks, asn ini berharap raih hadiah utama mobil
baca juga:sumsel genjot 100 ribu “sultan muda”
dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses tersebut. 
asas keterbukaan merupakan bentuk implementasi dari asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama merupakan implementasi dari asas konsensus.
menurut a. hamid s.attamimi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan asas konsensus (het beginselen van concencus), yakni adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab peraturan perundang-undangan dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat (yuliandri, 2010).
baca juga:demi efisiensi, tak lagi buka layanan hari sabtu, disdukcapil oki sebut lewat wa
baca juga:497 kendaraan kembali ke pemilik sah 
dalam artian demikian, konsensus dimaksud harus dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang yang akan disusun, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam uu nomor 12 tahun 2011, pasal 96 menyebutkan, bahwa:
(1)masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
(2)masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau seminar,lokakarya, dan/atau diskusi.
(3)masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
baca juga:terjatuh, pengendara motor dilindas truk
baca juga: bpn oki, dapat kuota 2.000 bidang ptsl, masuk wilayah das, jadi kendala pengukuran
(4)untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraaan pemerintahan (khususnya pembentukan peraturan perundang-undangan) dapat berimplikasi terciptanya tatanan sistem hukum yang responsif, dapat meminimalisir substansi hukum yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan bandul penyeimbang kepentingan elite politik parpol.
baca juga:meriah, bank sumsel babel baturaja gelar undian pesirah 
baca juga:dprd kuliti lkpj pemkab empat lawang, beri sejumlah catatan penting
dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diharapkan sebuah undang-undang dapat berlaku dan diterima oleh masyarakat, sehingga tidak berujung pada gugatan ke mahkamah konstitusi.(*)