Keberlakuan KUHAP 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 terhadap Sistem Peradilan Indonesia

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 03 Mar 2026 - 20:26

Oleh: Dr Hj Jumanah SH MH, Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Raden Fatah-Foto : Ist-

Transisi perkara penyidikan atau penuntutan dimulai setelah 2 Januari 2026 tunduk pada KUHAP baru sementara perkara yang sedang berjalan memiliki aturan transisi. Pemberlakuan KUHAP 2025 bertujuan meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) menandai babak baru dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu semangat utama yang diusung KUHAP baru adalah penguatan.

Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan keadilan substantif, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Walaupun dalam praktik peradilan muncul persoalan penafsiran terkait jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR), khususnya pada tindak pidana pencurian yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Perbedaan redaksi dan konstruksi norma antara Pasal 80 KUHAP baru dan Pasal 204 KUHAP baru memunculkan perbedaan pandangan antara penuntut umum dan hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks inilah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 memiliki peran penting sebagai instrumen harmonisasi norma dan pedoman implementatif bagi peradilan.

Sebaliknya, hakim dihadapkan pada realitas konkret persidangan dimulai dalam banyak perkara pencurian, terdakwa dan korban telah mencapai kesepakatan perdamaian secara sukarela kondisi demikian, muncul dilema yuridis apakah hakim tetap dapat melaksanakan MKR atau harus mengesampingkan perdamaian tersebut demi penafsiran normatif yang konkret.

Adapun peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 dan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, Mahkamah Agung memberikan penafsiran resmi yang bersifat operasional dan aplikatif bagi seluruh badan peradilan dalam menerapkan hukum acara pidana baru.

Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen harmonisasi norma yang memberikan kepastian hukum, menjamin keseragaman penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR), serta mencegah terjadinya disparitas putusan di lingkungan peradilan.

keberlakuan kuhap 2025 dan sema nomor 1 tahun 2026 terhadap sistem peradilan indonesia                            sumateraekspres.id - undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) resmi berlaku pada 2 januari 2026. menggantikan undang-undang nomor 8 tahun 1981, membawa pergeseran signifikan menuju sistem peradilan pidana modern yang lebih menekankan pada keadilan prosedural (due process of law), perlindungan hak asasi manusia dan keabsahan alat bukti.
ada sejumlah poin penting dalam pemberlakuan kuhap terbaru. pertama, pembaruan sistem pembuktian. hakim kini memiliki kewenangan eksplisit untuk menguji legalitas perolehan alat bukti (exclusionary rule). jika alat bukti diperoleh secara melawan hukum (misal: penyiksaan atau tanpa izin), hakim wajib menolaknya meskipun isinya benar secara substansi.
kedua, penguatan hak tersangka/terdakwa. aturan penahanan menjadi lebih ketat dengan jangka waktu yang diperpendek untuk mencegah penahanan sewenang-wenang. selain itu, terdapat penajaman hak bantuan hukum bagi tersangka tidak mampu melalui pengaturan penunjukan advokat yang lebih terperinci.
ketiga, keadilan restoratif (restorative justice). kuhap 2025 memberikan landasan hukum yang lebih terstruktur untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perdamaian antara pelaku dan korban, bertujuan memulihkan keadaan semula bukan sekadar pemidanaan.
baca juga:kuhp dan kuhap baru: ujian penegakan hukum di daerah
baca juga:samakan persepsi hadapi perubahan kuhp–kuhap
keempat, izin pengadilan untuk upaya paksa. untuk meningkatkan akuntabilitas, tindakan penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, dan penyadapan kini harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. ini merupakan bentuk kontrol yudisial agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.
perbedaan norma pasal 80 dan pasal 204 kuhap baru
pasal 80 ayat 1  huruf (a) kuhap baru secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu syarat dilaksanakannya mekanisme keadilan restoratif adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. norma ini, secara sistematis membuka ruang penerapan mekanisme keadilan restoratif (mkr) terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana hingga batas maksimal tersebut.
sementara itu, pasal 204 ayat 5 huruf (a) kuhap baru mengatur bahwa hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai kemungkinan mengupayakan kesepakatan perdamaian dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
hal ini, menimbulkan persoalan interpretasi, khususnya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun. perbedaan ini menjadi problematis ketika diterapkan pada pasal 476 kuhp nasional (yang dikenal sebagai pasal 362 kuhp ), yaitu tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. dalam praktek persidangan, perbedaan penafsiran sering kali bermuara pada perbedaan sikap antara penuntut umum dan hakim. 
baca juga:hadapi dinamika kuhp–kuhap baru, cjs prabumulih bangun sinergi dengan menanggalkan ego sektoral
baca juga:kuhp dan kuhap baru: tonggak keadilan progresif dalam hukum pidana nasional
penuntut umum cenderung berpendapat bahwa perkara pencurian tidak dapat didamaikan melalui mkr karena ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun penjara. pandangan ini berangkat dari tafsir restriktif terhadap pasal 204 ayat (5) kuhap baru.
transisi perkara penyidikan atau penuntutan dimulai setelah 2 januari 2026 tunduk pada kuhap baru sementara perkara yang sedang berjalan memiliki aturan transisi. pemberlakuan kuhap 2025 bertujuan meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan.
pemberlakuan undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap baru) menandai babak baru dalam pembaruan sistem peradilan pidana indonesia. salah satu semangat utama yang diusung kuhap baru adalah penguatan.
mekanisme keadilan restoratif (mkr) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan keadilan substantif, dan keseimbangan kepentingan para pihak. walaupun dalam praktik peradilan muncul persoalan penafsiran terkait jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (mkr), khususnya pada tindak pidana pencurian yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
baca juga:pioneer penerapan hukum acara pidana, penyidik dibekali pemahaman kuhp-kuhap terbaru
baca juga:wamenkum sosialisasi kuhp-kuhap baru ke satpol-pp sumsel, penegakan perda lebih ke denda, bukan lagi kurungan
perbedaan redaksi dan konstruksi norma antara pasal 80 kuhap baru dan pasal 204 kuhap baru memunculkan perbedaan pandangan antara penuntut umum dan hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. dalam konteks inilah, surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 1 tahun 2026 memiliki peran penting sebagai instrumen harmonisasi norma dan pedoman implementatif bagi peradilan.
sebaliknya, hakim dihadapkan pada realitas konkret persidangan dimulai dalam banyak perkara pencurian, terdakwa dan korban telah mencapai kesepakatan perdamaian secara sukarela kondisi demikian, muncul dilema yuridis apakah hakim tetap dapat melaksanakan mkr atau harus mengesampingkan perdamaian tersebut demi penafsiran normatif yang konkret.
adapun peraturan sema nomor 1 tahun 2026 tentang pedoman implementasi kuhp 2023 dan kuhap 2025 dan melalui surat edaran mahkamah agung (sema) ini, mahkamah agung memberikan penafsiran resmi yang bersifat operasional dan aplikatif bagi seluruh badan peradilan dalam menerapkan hukum acara pidana baru.
dengan demikian, surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 1 tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen harmonisasi norma yang memberikan kepastian hukum, menjamin keseragaman penerapan mekanisme keadilan restoratif (mkr), serta mencegah terjadinya disparitas putusan di lingkungan peradilan.