Membaca Arah Diplomasi Keamanan Indonesia–Australia di Era Presiden Prabowo

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 17 Dec 2025 - 19:34

Muhammad Daffa Al Aslam, Mahasiswa Pascasarjana Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia-Foto : Ist-

Penulis menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI. (Dokumentasi pribadi) Gelombang perubahan geopolitik di Indo–Pasifik semakin memengaruhi pilihan kebijakan negara negara di kawasan.

Di tengah dinamika yang tidak menentu, mulai dari rivalitas Amerika Serikat Tiongkok, manuver kekuatan menengah, hingga kompetisi pengaruh di Pasifik Selatan, Indonesia kini mengambil langkah strategis dengan tujuan memperkuat hubungan keamanan dengan Australia.

Dapat dilihat adanya perubahan ini juga menandai pergeseran fokus global, yang sebelumnya perhatian dan persaingan banyak terfokus di barat, kini titik itu mulai bergeser dan berfokus ke kawasan Indo-Pasifik. Pada 12 November 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan secara resmi bahwa kedua negara telah menyelesaikan kesepakatan substansial atas Treaty on Common Security.

Pengumuman ini bukan sekadar kelanjutan dari Lombok Treaty (2006) dan Defence Cooperation Agreement (2024), tetapi menandai pendalaman hubungan keamanan yang bersifat trust-based.

Momen ini sekaligus menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai aktor penting dalam arsitektur keamanan kawasan.

Kedua negara menyebut perjanjian ini sebagai versi terbaru dari Agreement on Maintaining Security tahun 1995 yang pernah ditandatangani pada era Presiden Soeharto, tetapi kini dengan cakupan yang lebih luas: konsultasi rutin di tingkat pemimpin, mekanisme respons bersama jika salah satu pihak menghadapi ancaman, serta penguatan kerja sama strategis sesuai prioritas masing-masing negara.

Dengan kata lain, kedua negara pada perjanjian ini mengakui bahwa keamanan regional mereka saling terkait satu sama lain. Dimensi Baru Australia: Dari Canberra ke Port Moresby hingga Jakarta Langkah Australia dalam usaha memperluas jejaring keamanannya tidak berhenti pada kerja sama dengan Indonesia.

Sebelum pada akhirnya menuntaskan perjanjian dengan Indonesia, Canberra sebelumnya telah menandatangani Pukpuk Treaty dengan Papua Nugini pada Oktober 2025, yang mana isi perjanjiannya menandai peningkatan signifikan dalam arsitektur pertahanan Pasifik.

Dalam Pukpuk Treaty salah satu isi perjanjiannya menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu pihak dianggap sebagai ancaman bagi keamanan keduanya, sehingga mewajibkan Australia dan PNG untuk merespons bahaya tersebut secara bersama, sangat kental dengan Pasal 5 NATO.

Tidak berhenti di situ saja Pukpuk Treaty juga ditujukan memperkuat kolaborasi militer dalam bentuk latihan gabungan, dan peningkatan kapasitas operasional PNG. Bahkan, warga negara PNG diberikan peluang dapat bergabung ke dalam Angkatan Pertahanan Australia melalui proses perekrutan.

membaca arah diplomasi keamanan indonesia–australia di era presiden prabowo                             penulis menyaksikan pidato presiden prabowo subianto di gedung dpr ri. (dokumentasi pribadi) gelombang perubahan geopolitik di indo–pasifik semakin memengaruhi pilihan kebijakan negara negara di kawasan. 
di tengah dinamika yang tidak menentu, mulai dari rivalitas amerika serikat tiongkok, manuver kekuatan menengah, hingga kompetisi pengaruh di pasifik selatan, indonesia kini mengambil langkah strategis dengan tujuan memperkuat hubungan keamanan dengan australia. 
dapat dilihat adanya perubahan ini juga menandai pergeseran fokus global, yang sebelumnya perhatian dan persaingan banyak terfokus di barat, kini titik itu mulai bergeser dan berfokus ke kawasan indo-pasifik. pada 12 november 2025, presiden prabowo subianto dan perdana menteri australia anthony albanese mengumumkan secara resmi bahwa kedua negara telah menyelesaikan kesepakatan substansial atas treaty on common security. 
pengumuman ini bukan sekadar kelanjutan dari lombok treaty (2006) dan defence cooperation agreement (2024), tetapi menandai pendalaman hubungan keamanan yang bersifat trust-based. 
momen ini sekaligus menegaskan posisi strategis indonesia sebagai aktor penting dalam arsitektur keamanan kawasan. 
baca juga:pidato di sidang umum pbb, presiden prabowo mengulang sejarah perjuangan diplomasi prof sumitro
baca juga:bukan sekadar dana lpdp dan diplomasi pendidikan indonesia di dunia
kedua negara menyebut perjanjian ini sebagai versi terbaru dari agreement on maintaining security tahun 1995 yang pernah ditandatangani pada era presiden soeharto, tetapi kini dengan cakupan yang lebih luas: konsultasi rutin di tingkat pemimpin, mekanisme respons bersama jika salah satu pihak menghadapi ancaman, serta penguatan kerja sama strategis sesuai prioritas masing-masing negara. 
dengan kata lain, kedua negara pada perjanjian ini mengakui bahwa keamanan regional mereka saling terkait satu sama lain. dimensi baru australia: dari canberra ke port moresby hingga jakarta langkah australia dalam usaha memperluas jejaring keamanannya tidak berhenti pada kerja sama dengan indonesia. 
sebelum pada akhirnya menuntaskan perjanjian dengan indonesia, canberra sebelumnya telah menandatangani pukpuk treaty dengan papua nugini pada oktober 2025, yang mana isi perjanjiannya menandai peningkatan signifikan dalam arsitektur pertahanan pasifik. 
dalam pukpuk treaty salah satu isi perjanjiannya menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu pihak dianggap sebagai ancaman bagi keamanan keduanya, sehingga mewajibkan australia dan png untuk merespons bahaya tersebut secara bersama, sangat kental dengan pasal 5 nato. 
baca juga:barat yakini netanyahu tak terjangkau icc, peran diplomasi as kunci utama keberpihakan
baca juga:iran membuka pintu diplomasi dan kembangkan nuklir sebagai energi dalam negeri
tidak berhenti di situ saja pukpuk treaty juga ditujukan memperkuat kolaborasi militer dalam bentuk latihan gabungan, dan peningkatan kapasitas operasional png. bahkan, warga negara png diberikan peluang dapat bergabung ke dalam angkatan pertahanan australia melalui proses perekrutan. 
beberapa isi perjanjian ini memperlihatkan begitu dalamnya upaya integrasi pertahanan kedua negara. meski demikian, perjanjian tersebut tetap menegaskan penghormatan atas kedaulatan dan integritas wilayah dari masing-masing negara. 
dengan melihat poin-poin dari pukpuk treaty ini, maka terlihat bahwa berbagai rangkaian ini bukanlah sebuah kebetulan. dari canberra ke port moresby hingga jakarta, itu menunjukkan bahwa australia sedang memperluas perimeter strategisnya dalam menghadapi perubahan geopolitik di kawasan. 
yang bertujuan mengamankan pasifik dari dominasi tiongkok, mempererat hubungan dengan sekutu tradisional, juga meningkatkan koordinasi keamanan dengan kekuatan di regional seperti indonesia. 
dalam perspektif ini, hubungan kerja sama antara indonesia–australia merupakan bagian dari arsitektur keamanan yang sedang dibangun di canberra, yang kalau kita telaah lebih dalam lagi ini berkaitan dengan eksistensi aukus, yang dirancang menahan penetrasi pengaruh tiongkok di pasifik. 
baca juga:generasi kedua sawit kunci diplomasi 
baca juga:upayakan diplomasi dengan dua kementrian
di mana indonesia berdiri? pada keadaan kompleks ini, mulai muncul pertanyaan penting: apakah langkah indonesia dalam politik luar negerinya berarti mengalami penggeseran dan mendekat ke orbit australia atau bahkan aukus? jawabannya tidak sesederhana itu. presiden prabowo subianto sejak awal telah menegaskan strategi luar negerinya. 
pada 6 agustus 2025, dalam sidang kabinet yang dilaksanakan di istana kepresidenan, presiden prabowo menyatakan "strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme, berdasarkan kondisi nyata bangsa, regional, dan global". 
kalau dibaca lebih dalam peryataan itu bukanlah sekadar retorika, tetapi merupakan buah pemikiran bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalan idealisme normatif, melainkan perlunya tindakan yang sesuai keseimbangan kekuatan. 
dalam sudut pandang realisme, wujud dari kerja sama indonesia–australia bukanlah bentuk keberpihakan, melainkan instrumen pragmatis dengan beberapa tujuan, yaitu memperkuat posisi tawar indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar; mengamankan kawasan maritim indonesia, khususnya dari potensi ketegangan di laut china selatan dan pasifik; meningkatkan kapasitas pertahan melalui transfer pengetahuan, latihan bersama militer, dan upaya peningkatan interoperabilitas; serta mencegah dominasi satu kekuatan besar di lingkungan strategis indonesia, terutama di perbatasan laut utara dan timur. dengan membaca langkah ini, terlihat bahwa indonesia justru memposisikan diri sebagai kekuatan penentu di kawasan, bukan hanya sekadar objek tarik menarik antara dua kekuatan besar.
dengan kata lain, indonesia di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto tidak mendekat ke orbit australia atau bahkan aukus, melainkan menegaskan posisinya yang pragmatis, realistis, juga strategis di indo-pasifik, dengan tujuan menjaga kedaulatan juga menjadi stabilisator regional. kepentingan nasional di tengah kompetisi besar konteks indo-pasifik membuat kerja sama sektor keamanan ini kian penting. di satu sisi, australia yang makin diperkuat oleh berbagai kerja sama aliansi aukus dalam memperkuat kapabilitas militernya, di sisi lain, tiongkok kian agresif dalam memperluas pengaruhnya di pasifik melalui berbagai kebijakan investasi di belt and road, serta pembangunan pelabuhan dan bandara di pasifik yang berpotensi dual use (sipil+militer). bersamaan dengan itu, amerika serikat terus berupaya untuk mempertahankan kehadirannya guna menjaga jalur maritim utama dari jepang hingga australia tetap stabil. dalam lanskap kompetisi yang sangat besar ini, posisi geografis indonesia secara mutlak berada tepat di persimpangan jalur strategis indo-pasifik, yang secara tidak langsung menempatkan indonesia tidak hanya sebagai negara penghubung, tetapi juga sebagai negara yang berada di ruang perebutan pengaruh. atas dasar alasan itu, memperkuat hubungan keamanan dengan australia bukan sekadar pilihan opsional, melainkan salah satu langkah cerdas untuk memastikan indonesia tetap menjadi pemain yang membentuk stabilitas kawasan, bukan sekadar negara yang terdampak oleh dinamika kekuatan besar. peran indonesia sebagai penentu, bukan penonton pembaruan kerja sama indonesia–australia ini tidak secara otomatis mengubah posisi indonesia sebagai negara non-aliansi. walaupun kita coba membedah arah politik ini dengan menggabungkan dengan kerja sama australia dan papua nugini lalu ke indonesia, bentuk komitmen itu tetap tidak merubah posisi indonesia, terlebih tidak adanya komitmen pertahanan kolektif ala nato. indonesia tetap memegang prinsip bebas aktif, sebuah prinsip yang sejak awal menjadi pondasi politik luar negerinya. tetapi kini dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan strategis, sangat kental dengan pendekatan realisme. bahkan yang menarik dengan pendekatan ini, indonesia dapat menjadi stabilisator kawasan, memastikan tidak adanya aktor besar yang dapat mendominasi lingkungan strategisnya, memperkuat kapasitas pertahanan dan diplomasi tanpa kehilangan otonomi. berada di posisi itu, sangat memungkinkan indonesia untuk tetap berperan sebagai kekuatan penentu di kawasan, bukan hanya menjadi penonton dalam dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks. arah baru diplomasi keamanan indonesia kerja sama keamanan indonesia–australia menunjukkan arah baru diplomasi indonesia di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto. prinsip bebas aktif yang kini lebih proaktif, ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertahanan, memposisikan indonesia sebagai stabilisator kawasan, sembari menjaga kedaulatan negara. di tengah persaingan aliansi seperti aukus, upaya manuver australia di pasifik, pengaruh tiongkok, dan berbagai dinamika keamanan regional lainnya, langkah ini menunjukkan bahwa indonesia bukan sekadar menjadi penonton, tetapi penentu arah keamanan regional sekaligus menegaskan kedewasaan diplomasi bangsa dalam menghadapi tatanan global yang semakin kompleks.