JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Salah satu langkah strategisnya ialah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, yang kini telah berdiri di lebih dari 1.134 titik di seluruh Indonesia.

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Ahmad Zabadi, menuturkan bahwa program ini tidak hanya membangkitkan semangat gotong royong di pedesaan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru secara masif.

BACA JUGA:Andre Apriansyah Persembahkan Emas Perdana untuk Muba di Ajang PORPROV XV Sumsel 2025

BACA JUGA:Tren Baru Anak Muda: Kerja Paruh Waktu Jadi Gaya Hidup Demi Keseimbangan Karier dan Kehidupan

“Satu koperasi saja bisa melibatkan hingga 20 pekerja dalam tahap pembangunan dan operasional. Jika 80 ribu koperasi terealisasi, dampak penyerapan tenaga kerja akan sangat besar,” ujarnya dalam paparan capaian satu tahun kinerja Kemenkop di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurut Zabadi, keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi lintas lembaga, termasuk kolaborasi dengan Kejaksaan melalui program Jaga Desa. Kerja sama tersebut menjamin pengelolaan koperasi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Setiap koperasi desa dibangun dengan enam fungsi utama, yakni unit simpan pinjam, apotek, klinik, gudang, kendaraan operasional, serta pusat distribusi. Standarisasi ini diterapkan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan merata di seluruh wilayah.

BACA JUGA:Portugis Jadi Bangsa Eropa Pertama Menjejak Nusantara: Awal Mula Era Penjajahan di Indonesia

BACA JUGA:Aryaduta Palembang Hadirkan “Asta Karya: Legenda Pulau Kemaro”, Kolaborasi Seni dan Kuliner dalam Satu Panggun

Kemenkop juga mengerahkan 4.000 business assistant untuk mendampingi koperasi di lapangan. Setiap pendamping akan membina 8 hingga 12 koperasi agar pengelolaan usaha berjalan efisien dan berkelanjutan.

“Pendampingan ini penting agar koperasi tidak sekadar berdiri di atas kertas, melainkan benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa,” tambah Zabadi.

Selain memperkuat sektor kelembagaan, koperasi desa juga berperan dalam menstabilkan harga bahan pokok bersubsidi seperti beras, gula, dan minyak goreng. Melalui sistem off-taker, koperasi membeli hasil panen petani dan nelayan dengan harga yang layak, menyimpannya di gudang berpendingin, lalu mendistribusikannya ke pasar.

“Dengan mekanisme ini, petani tidak lagi menjual hasil panennya terburu-buru, sementara harga di tingkat konsumen tetap stabil,” jelasnya.