Iklan Google/Link Sponsor

Dinas Perkim Sumsel Dukung Percepatan Program Tiga Juta Unit Rumah dari Pemerintah Pusat

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 02 Oct 2025 - 18:20

Ir H Novian Aswardani ST MM IPM ASEAN Eng-foto: ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Sumsel mendukung upaya percepatan penyediaan tiga juta unit rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Standar Teknis Perumahan yang berlangsung di Hotel The Zuri, Jl HM Dhani Efendi, Kecamatan Bukit Kecil, kemarin (2/10).

Iklan Google/Link Sponsor

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perkimtan Sumsel, Ir H Novian Aswardani ST MM IPM ASEAN Eng, yang menegaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

Ini merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan hak masyarakat atas rumah yang layak, terutama bagi korban bencana.

“SPM menjadi tolok ukur pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan dan perbaikan rumah pascabencana,” sebut Novian.

Dikatakannya ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam penerapan SPM yakni aspek keselamatan dan ketahanan bangunan agar rumah mampu menahan risiko bencana di wilayah masing-masing.

Lalu, aspek kesehatan dan kenyamanan dengan memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta penggunaan material ramah lingkungan. Serta dengan memastikan rumah tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga mendukung kualitas hidup penghuninya.

Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan kementerian terkait Selain itu, ia mengingatkan pentingnya data yang akurat.

Untuk itulah Dinas Perkim Sumsel bekerja sama dengan BPS untuk terus memperbarui data Sistem Informasi Nasional (SIN) perumahan. Data ini, kata Novian, sangat dinamis karena bisa berubah setiap saat, sehingga pemerintah daerah dituntut aktif melakukan pembaruan.

“Kalau datanya tidak di-update, backlog perumahan dan jumlah rumah tidak layak huni tidak akan terlihat secara riil. Padahal, data ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program bantuan,” ungkapnya.

dinas perkim sumsel dukung percepatan program tiga juta unit rumah dari pemerintah pusat                            palembang, sumateraekspres.id - dinas perumahan dan kawasan pemukiman (perkim) sumsel mendukung upaya percepatan penyediaan tiga juta unit rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar sosialisasi standar teknis perumahan yang berlangsung di hotel the zuri, jl hm dhani efendi, kecamatan bukit kecil, kemarin (2/10).
kegiatan dibuka oleh kepala dinas perkimtan sumsel, ir h novian aswardani st mm ipm asean eng, yang menegaskan standar pelayanan minimal (spm) bidang perumahan rakyat. 
ini merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan hak masyarakat atas rumah yang layak, terutama bagi korban bencana.
“spm menjadi tolok ukur pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan dan perbaikan rumah pascabencana,” sebut novian.
baca juga:percantik 3 taman publik oku timur, fokus dinas perkim tahun 2025 ini
baca juga:511 phl perkimtan terima thr, dinilai layak, penghargaan atas dedikasi
dikatakannya ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam penerapan spm yakni aspek keselamatan dan ketahanan bangunan agar rumah mampu menahan risiko bencana di wilayah masing-masing. 
lalu, aspek kesehatan dan kenyamanan dengan memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta penggunaan material ramah lingkungan. serta dengan memastikan rumah tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga mendukung kualitas hidup penghuninya.
acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, bpbd, badan pusat statistik (bps), hingga perwakilan kementerian terkait selain itu, ia mengingatkan pentingnya data yang akurat. 
untuk itulah dinas perkim sumsel bekerja sama dengan bps untuk terus memperbarui data sistem informasi nasional (sin) perumahan. data ini, kata novian, sangat dinamis karena bisa berubah setiap saat, sehingga pemerintah daerah dituntut aktif melakukan pembaruan.
baca juga:5.000 rumah di oku timur tak layak huni, 2025 dinas perkim usulkan 2.000 bedah rumah
baca juga:terangi palembang, butuh 32.000 lampu. perkimtan ganti 1.000 lampu seluruh median jalan protokol pakai led 
“kalau datanya tidak di-update, backlog perumahan dan jumlah rumah tidak layak huni tidak akan terlihat secara riil. padahal, data ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program bantuan,” ungkapnya.
kementerian pupr, hari rubiyanto sstp msi. hari menyampaikan apresiasi kepada pemprov sumsel atas inisiatif menggelar kegiatan ini. 
“kami menyambut baik upaya ini. pemerintah pusat ingin memastikan bahwa pelayanan perumahan bagi masyarakat terdampak bencana bisa segera terpenuhi,” jelasnya.
dia menyebut masyarakat yang menjadi korban bencana tidak boleh dipersulit dalam mendapatkan hunian yang layak. pemda menurutnya harus sigap memberikan solusi cepat, mulai dari rumah sementara hingga hunian tetap.
terkait program tiga juta unit rumah, hari menjelaskan bahwa program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, desa, swasta, hingga masyarakat. 
baca juga:3 terdakwa korupsi disperkim muba divonis 20 bulan, 1 tersangka masih dpo. siapa.. 
baca juga:rugikan negara rp1,4 m, mantan kadis perkim muba dkk dituntut 2,5 tahun penjara
“ada berbagai skema, mulai dari rumah susun, rumah khusus, bantuan stimulan, hingga penyediaan sarana prasarana dan utilitas (psu). semua ini bagian dari strategi bersama,” katanya.
ia juga mengungkapkan bahwa tahun 2026 pemerintah pusat akan meluncurkan sejumlah program tambahan yang menyasar perumahan masyarakat di daerah rawan bencana. oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan data, perencanaan, dan kolaborasi sejak dini.
dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh stakeholder di sumsel memiliki pemahaman yang sama dan mampu bergerak cepat dalam memberikan pelayanan dasar bidang perumahan. 
“targetnya jelas, rumah layak huni harus semakin banyak terwujud, backlog semakin berkurang, dan masyarakat semakin sejahtera,” tutup novian.
ketua panitia pelaksana, kepala bidang perumahan dinas perkim provinsi sumsel, zulkarnaen, dalam sambutannya menegaskan bahwa dinas perumahan dan kawasan permukiman memiliki tugas serta fungsi yang jelas sesuai standar pelayanan minimal (spm) dan merujuk pada permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan spm, beserta regulasi turunannya di bidang perumahan rakyat. 
acara dilanjutkan ngedesk kabupaten dan kota dengan pic disperkim provinsi sumsel dalam menginventaris data yang di satukan dalam berita acara setiap kabupaten dan kota.