Suarakan Kesetaraan, Dr Syntia Rahutami: Hargai Perbedaan, Tolak Diskriminasi

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 23 Aug 2025 - 21:05

Dr Syntia Rahutami ST SH MSi--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID — Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Demokrat, Dr Syntia Rahutami ST SH MSi terus menyuarakan keprihatinannya atas masih kuatnya praktik senioritas, diskriminasi gender, dan patriarki di berbagai bidang kehidupan.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan publik sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan di hadapan hukum.

Namun, diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi, bahkan di institusi yang seharusnya menjadi teladan.

“Suara perempuan harus dianggap sama pentingnya dengan suara laki-laki. Saya mewakili suara rakyat, bukan hanya suara satu gender saja,” tegas Syntia.

Ia menyoroti praktik senioritas yang sering digunakan untuk membungkam pendapat yang berbeda.

“Tidak jarang ada orang yang mengedepankan faktor usia atau senioritas, padahal pendapat yang kuat seharusnya berdasar riset dan pemikiran kritis,” cetusnya.

Menurutnya, semua orang harus menghargai perbedaan dan menolak diskriminasi. Syntia juga menekankan pentingnya toleransi dalam perbedaan demi demokrasi yang sehat, mesti tidak selalu sejalan.

Wakil Sekretaris Umum Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga HIPMI ini juga mengingatkan bahwa representasi perempuan di DPRD Palembang masih sangat rendah. Yakni hanya 10 persen dari 50 anggota dewan. Kondisi ini menurutnya jauh dari ideal.

“Dalam konteks keluarga, laki-laki sebagai imam tidak berarti meniadakan suara perempuan. Apalagi dalam jabatan publik, tidak ada ajaran agama yang melarang perempuan berperan setara.

Konsep qawwamun sendiri sering menjadi multi tafsir, dimana salah satunya dianggap sebagai tafsir patriarkal dibandingkan dengan tafsir kesetaraan atau kesalingan.

suarakan kesetaraan, dr syntia rahutami: hargai perbedaan, tolak diskriminasi                            palembang, sumateraekspres.id — anggota dprd kota palembang dari fraksi demokrat, dr syntia rahutami st sh msi terus menyuarakan keprihatinannya atas masih kuatnya praktik senioritas, diskriminasi gender, dan patriarki di berbagai bidang kehidupan.
menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan publik sebagaimana diatur dalam uud 1945 pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan di hadapan hukum.
baca juga:ribut di ruang komisi iii dprd palembang, ketua komisi buka suara
baca juga:praktik pengoplosan beras termasuk kejahatan teroganisir, wakil rakyat dprd palembang minta ditindak tegas
namun, diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi, bahkan di institusi yang seharusnya menjadi teladan.
“suara perempuan harus dianggap sama pentingnya dengan suara laki-laki. saya mewakili suara rakyat, bukan hanya suara satu gender saja,” tegas syntia.
ia menyoroti praktik senioritas yang sering digunakan untuk membungkam pendapat yang berbeda.
“tidak jarang ada orang yang mengedepankan faktor usia atau senioritas, padahal pendapat yang kuat seharusnya berdasar riset dan pemikiran kritis,” cetusnya.
menurutnya, semua orang harus menghargai perbedaan dan menolak diskriminasi. syntia juga menekankan pentingnya toleransi dalam perbedaan demi demokrasi yang sehat, mesti tidak selalu sejalan.
wakil sekretaris umum bidang pendidikan, riset, inovasi, ketenagakerjaan, kesehatan, pemuda dan olahraga hipmi ini juga mengingatkan bahwa representasi perempuan di dprd palembang masih sangat rendah. yakni hanya 10 persen dari 50 anggota dewan. kondisi ini menurutnya jauh dari ideal.
“dalam konteks keluarga, laki-laki sebagai imam tidak berarti meniadakan suara perempuan. apalagi dalam jabatan publik, tidak ada ajaran agama yang melarang perempuan berperan setara.
konsep qawwamun sendiri sering menjadi multi tafsir, dimana salah satunya dianggap sebagai tafsir patriarkal dibandingkan dengan tafsir kesetaraan atau kesalingan.
baca juga:desak pemerintah sidak dugaan beras oplosan, dprd palembang sebut kejahatan pangan
baca juga:dprd palembang apresiasi kinerja pemkot palembang sepanjang 2024 
padahal arti qawwamun itu sendiri dapat ditafsirkan sebagai penanggung jawab nafkah dan pelindung, bukan penguasa absolut.
ia menutup dengan ajakan agar semua pihak lebih menghargai kontribusi perempuan dalam politik. “kesetaraan bukan hanya wacana, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” pungkasnya.(iol)