PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Untuk mewujudkan visi dan misi Palembang Berdaya Palembang Sejahtera menuju Palembang Berjaya, perlu dibentuk satu kepemimpinan yang solid dari berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, pimpinan DPRD Kota Palembang meminta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang agar memilih orang yang tepat dengan posisi yang tepat di OPD terkait. 

Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri menjelaskan sebelum memilih calon Kepala Dinas, Kaban, Kabag, termasuk Camat dan Lurah dilakukan penilaian secara objektif terkait kinerja dan kompetensi yang dimiliki calon pimpinan OPD tersebut. Sehingga nantinya, dengan kompetensi yang dimiliki bisa mewujudkan semua program Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa dan Prima Salam. 

"Kita sudah banyak menerima laporan atas penempatan pejabat yang bukan pada tempatnya. Karena itu di kepemimpinan Wako-Wawako Palembang harus menentukan semua orang dengan tepat. Sehingga program dan semua visi misi keduanya bisa dicerna sekaligus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai memilih bukan orang yang tidak tepat, sebab ini akan mempengaruhi kegiatan serta program Pemkot Palembang," ungkap Ali. 

Mengenai program yang akan dilaksanakan, ia mengatakan, jajaran DPRD Kota Palembang mendukung penuh program dan visi misi eksekutif. Meskipun pada saat pilkada berbeda pilihan, namun semua itu telah berakhir dengan dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto beberapa hari lalu. 

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Kinerja Dewan

BACA JUGA:Kinerja Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital Januari 2025 Tetap Tumbuh Signifikan

"Sudah saatnya kita bergandengan tangan memajukan Kota Palembang. Berbeda pilihan dalam politik itu hal biasa. Namun untuk kemajuan dan pembangunan Kota Palembang kita satu suara dan mendukung penuh," bebernya. 

Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi menjelaskan pihaknya saat ini masih fokus merealisasikan janji dan program kerja 100 hari. Namun pihaknya tentu mempertimbangkan masukan yang ada untuk kemajuan Kota Palembang ke depan. 

Dalam penentuan unsur pimpinan OPD dan perangkat daerah, tentu mengendepankan kompetensi dan visi dari yang bersangkutan. Dengan begitu, ia memastikan siapapun menjabat merupakan orang yang tepat di posisi yang tepat pula. 

"Sejauh ini kita belum mengarah pada rotasi pimpinan OPD, yang terpenting sekarang bagaimana program 100 hari yang sudah kita rancang dan sampaikan ke masyarakat dapat direalisasikan. Bagi pimpinan OPD, tentu yang pertama kita melihat kompetensi dan kinerjanya. Jadi setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan," pungkasnya.