PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang menjadi salah satu pasangan unit kerja terpilih menjalankan piloting layanan bersama front office Kanwil DJPb dan KPPN. 

"Untuk memperluas jangkauan manfaat pelayanan kepada stakeholders dan mempermudah akses stakeholders terhadap layanan treasury, maka kami laksanakan Piloting Layanan Bersama Front Office Kanwil DJPb Provinsi Sumsel dan KPPN Palembang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Rahmadi Murwanto, didampingi Kepala KPPN Palembang, Aprijon, kemarin (4/2). 

Menurutnya, stakeholders Kanwil DJPb Provinsi Sumsel yang juga mitra KPPN Palembang saat ini berjumlah 265 satker, 5 Pemda (Pemprov Sumsel, Palembang, OKI, OI, dan Prabumulih), dan masyarakat umum dengan dana APBN yang dikelola Rp24,63 triliun. "Lewat piloting layanan bersama ini, mitra kerja dapat memperoleh layanan secara lebih mudah pada satu tempat layanan front office," ungkapnya. 

Menurutnya, jenis layanan yang dilayani meliputi pencairan dana atas beban APBN, revisi anggaran, penetapan maksimum pencairan PNBP, konsultasi laporan keuangan, konsultasi APBD dan konsultasi terkait pelaksanaan anggaran lainnya. "Dengan dilaksanakannya inovasi layanan bersama Kanwil DJPb dan KPPN Palembang ini,  mulai 3 Februari 2025 seluruh stakeholders bisa mengakses layanan secara lebih mudah dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

BACA JUGA:Inilah Alasan Kenapa SIMTUN Belum Valid Meskipun NRG Sudah Muncul, Lulusan PPG Piloting Harus Tahu!

BACA JUGA:Bocoran Penerbitan NRG dari Dirjen Nunuk: Ini Tanda Lulusan PPG Piloting yang Bakal Mendapatkannya

Aprijon menambahkan sehubungan dengan efisiensi layanan Kantor Vertikal Ditjen  Perbendaharaan serta penguatan kualitas layanan kepada stakeholders, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengimplementasikan layanan non-tatap muka dengan menggunakan Aplikasi SAKTI dan SPAN dalam rangka meningkatkan aksesibilitas stakeholder terhadap layanan treasury. 

"Sejalan dengan digitalisasi layanan tersebut serta meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan ruang layanan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagaimana arahan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan, kita melakukan inovasi integrasi customer service pada satu gedung dalam bentuk layanan bersama front office," pungkasnya.