Bakal Razia Berkala, Upaya Pemkot Palembang Minimalisir Pajak Kendaraan Bocor

Reporter: Agustina |

Editor: Dede Sumeks |

Rabu , 08 Apr 2026 - 19:21

TERUS BERBENAH: Kondisi Asrama Haji Palembang saat ini yang terus berbenah di bawah pengelolaan oleh PT Swarna Dwipa, BUMD milik Pemprov Sumsel.-FOTO: IST-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Gerak cepat dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyikapi efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer umum (DTU) yang berimbas pada banyak hal.

Sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) 2026. Terutama dari sektor pajak daerah.

BACA JUGA:Ratu Dewa: Kinerja BUMD Diawasi

Menurut Wali Kota Palembang Drs H Ratu Dewa MSi, tim optimalisasi PAD diarahkan bekerja maksimal menggali potensi pendapatan. Salah satunya melalui optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor.

“Pendataan dan validasi dilakukan terhadap sekitar 1,3 juta kendaraan untuk memetakan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sekaligus meminimalisir potensi kebocoran,” jelas dia.

Tak hanya itu, pemkot juga menerapkan langkah penegakan kepatuhan pajak melalui pemasangan stiker peringatan bagi penunggak.

Kemudian menggelar razia gabungan secara berkala bersama Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan.

Lalu, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi kurang bayar, yang akan terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan.

Optimalisasi PAD turut didukung melalui pemutakhiran data wajib pajak PBB dan pelaku usaha baru berbasis sistem informasi geografis (GIS) melalui UPTD di setiap kecamatan.

Upaya ini diiringi dengan perbaikan regulasi pajak dan retribusi, pengawasan alat e-tax, uji petik transaksi, hingga digitalisasi layanan perpajakan.

“Penguatan pengawasan dan penagihan pajak juga dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) guna memastikan kepatuhan wajib pajak,” tutur Dewa.

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Selain itu, Pemkot Palembang juga memasang target pemasukan dari semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

bakal razia berkala, upaya pemkot palembang minimalisir pajak kendaraan bocor                            palembang, sumateraekspres.id - gerak cepat dilakukan pemerintah kota (pemkot) palembang menyikapi efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer umum (dtu) yang berimbas pada banyak hal.
sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah (pad) 2026. terutama dari sektor pajak daerah.
baca juga:ratu dewa: kinerja bumd diawasi
baca juga:wagub cik ujang tegaskan transformasi bumd, siap jadi motor ekonomi baru daerah
menurut wali kota palembang drs h ratu dewa msi, tim optimalisasi pad diarahkan bekerja maksimal menggali potensi pendapatan. salah satunya melalui optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor.
“pendataan dan validasi dilakukan terhadap sekitar 1,3 juta kendaraan untuk memetakan potensi pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), sekaligus meminimalisir potensi kebocoran,” jelas dia.
tak hanya itu, pemkot juga menerapkan langkah penegakan kepatuhan pajak melalui pemasangan stiker peringatan bagi penunggak.
kemudian menggelar razia gabungan secara berkala bersama bapenda provinsi sumatera selatan, polrestabes palembang, jasa raharja, dan dinas perhubungan.
lalu, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi kurang bayar, yang akan  terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan.
optimalisasi pad turut didukung melalui pemutakhiran data wajib pajak pbb dan pelaku usaha baru berbasis sistem informasi geografis (gis) melalui uptd di setiap kecamatan. 
upaya ini diiringi dengan perbaikan regulasi pajak dan retribusi, pengawasan alat e-tax, uji petik transaksi, hingga digitalisasi layanan perpajakan.
“penguatan pengawasan dan penagihan pajak juga dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum (aph) guna memastikan kepatuhan wajib pajak,” tutur dewa.
ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
selain itu, pemkot palembang juga memasang target pemasukan dari semua badan usaha milik daerah (bumd).
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemkot palembang terhadap bumd agar dapat bekerja profesional, dan inovatif dalam perkembangan bisnisnya.
"semua ini kami lakukan dalam bentuk evaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas melalui capaian target rka dan rencana bisnis," beber dia. 
sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja bumd, dilakukan pergantian pucuk pimpinan. yang sudah dilakukan, melantik pejabat baru direksi dan dewan pengawas perumda pasar palembang jaya, dan direksi perumda tirta musi palembang.
"kami juga menerbitkan cgc di kalangan bumd sebagai pedoman untuk tata kelola, menerbitkan peraturan wali kota tentang barang jasa sebagai pedoman bumd hingga mengadakan rapat koordinasi dengan menghadirkan narasumber dari kementerian dalam negeri," jelasnya.
baca juga:gaji tidak dikurangi, menaker imbau perusahaan swasta-bumn-bumd juga terapkan wfh 1 hari dalam sepekan 
baca juga:pemprov sumsel bertekad mendongkrak ekonomi daerah, ini yang bakal dilakukan ke bumd 
dewa menyebutkan deviden yang diterima pemkot palembang dari perumda tirta musi palembang pada 2025 sebesar rp55.280.854.373, pt bpr sebesar rp2.966.830.295, dan perumda pasar palembang jaya rp600.719.048.
"sedangkan untuk patralog, kami terus mendorong dan fasilitasi dalam pengembangan unit usahanya agar ke depan bisa memberikan deviden terhadap pemkot palembang," tukas dia. (tin)