Parah, Tiga Oknum ASN Pemkot Palembang Dipecat Satu di Antaranya Ketahuan Selingkuh, Ini Kata Kepala Inspektor

Reporter: Agustina |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 20 Jan 2026 - 19:35

Jamiah Haryanti SH MH.-FOTO: IST-

Sebelumnya, Pemkot Palembang menindak tegas ASN yang melanggar aturan, tidak main-main sanksinya hingga pemecatan.

Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi telah menegaskan bahwa setiap pegawai dilakukan evaluasi jika menyalahi aturan, atau kode etik melalui prosedur dan mekanisme yang ada.

Misal dari hasil sidak ditemukan ASN melanggar aturan ataupun menyalahi kode etik, maka ini prosedurnya ke BKPSDM dan inspektorat untuk dipanggil kemudian diminta keterangan/klarifikasi dalam bentuk BAP oleh tim BKPSDM, Inspektorat dan Bagian Hukum.

Setelah di-BAP akan masuk ke tim penjatuhan hukum disiplin yang diketuai Sekretaris Daerah, dan atasan langsung, dan diminta klarifikasi.

Apabila dari hasil klarifikasi tidak memenuhi kebutuhan ataupun kode etik, maka dari hasil rapat tim penjatuhan hukum disiplin bisa ringan, sedang hingga berat, dan disampaikan kepada Wali Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian.

"Disinilah saya memutuskan apakah hukuman ringan, sedang maupun berat. Berat bisa penurunan pangkat dan bisa jadi diberhentikan, semua ada prosedur dan mekanismenya," tegasnya.(tin/kms)

parah, tiga oknum asn pemkot palembang dipecat satu di antaranya ketahuan selingkuh, ini kata kepala inspektor                            palembang, sumateraekspres.id – selama tahun 2025 lau tiga orang oknum aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemkot palembang mendapatkan sanksi tegas berupa pemecatan lantaran melakukan pelanggaran disiplin berat.
di antara penyebab ketiga asn tersebut dipecat karena terlibat perselingkuhan serta tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang lama tanpa alasan yang jelas. 
baca juga:kasus perselingkuhan dan narkoba masih mendominasi pelanggaran personel polrestabes palembang sepanjang 2025
baca juga:perceraian di palembang naik 5 persen, didominasi kasus judi online, perselingkuhan, dan masalah ekonomi
perihal pemecatan terhadap ketiga oknum asn pemkot palembang itu disampaikan oleh kepala inspektorat kota palembang, jamiah haryanti sh mh, kepada koran ini kemarin (20/1).
“kita menerima ratusan laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh asn, setelah diperiksa hasilnya ada 14 orang asn yang dijatuhi sanksi.
tiga asn di antaranya mendapatkan sanksi berat yakni diberhentikan dari kedinasan asn. sisanya mendapatkan sanksi ringan dan sedang,” ungkap jamiah.
jamiah menyebut ketiga oknum asn yang diberhentikan tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat, di antaranya kasus perselingkuhan dan absen (tidak masuk kerja) selama beberapa minggu tanpa alasan yang jelas. 
"kasus perselingkuhan dan bolos kerja tanpa alasan yang jelas masuk dalam kategori pelanggaran berat karena mencederai integritas serta tanggung jawab sebagai asn.
adapun untuk sanksi lainnya, seperti penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan sanksi lainya sesuai aturan yang berlaku," jelasnya. 
selain melakukan penindakan, inspektorat kota palembang juga terus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. 
“kami membuka posko pengaduan agar masyarakat, termasuk istri atau keluarga asn, dapat melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran. setiap laporan akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur yang ada," ucap jamiah yang berlatar belakang sebagai seorang jaksa ini. 
posko pengaduan dapat diakses  secara langsung di kantor inspektorat maupun melalui website inspektorat kota palembang, dan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan asn agar tetap profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"harapannya asn di palembang semakin disiplin dan menjaga etika, karena pengawasan tidak hanya datang dari internal pemerintah, tetapi juga dari masyarakat,” pungkasnya.
sebelumnya, pemkot palembang menindak tegas asn yang melanggar aturan, tidak main-main sanksinya hingga pemecatan.
wali kota palembang, drs h ratu dewa msi telah menegaskan bahwa setiap pegawai dilakukan evaluasi jika menyalahi aturan, atau kode etik melalui prosedur dan mekanisme yang ada. 
misal dari hasil sidak ditemukan asn melanggar aturan ataupun menyalahi kode etik, maka ini prosedurnya ke bkpsdm dan inspektorat untuk dipanggil kemudian diminta keterangan/klarifikasi dalam bentuk bap oleh tim bkpsdm, inspektorat dan bagian hukum.
setelah di-bap akan masuk ke tim penjatuhan hukum disiplin yang diketuai sekretaris daerah, dan atasan langsung, dan diminta klarifikasi. 
baca juga:nekat membunuh, dilatari motif perselingkuhan, herianton ditangkap saat bersembunyi dalam gudang
baca juga:sidang fitri-dedi, perceraian hingga perselingkuhan terungkap 
apabila dari hasil klarifikasi tidak memenuhi kebutuhan ataupun kode etik, maka dari hasil rapat tim penjatuhan hukum disiplin bisa ringan, sedang hingga berat, dan disampaikan kepada wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian.
"disinilah saya memutuskan apakah hukuman ringan, sedang maupun berat. berat bisa penurunan pangkat dan bisa jadi diberhentikan, semua ada prosedur dan mekanismenya," tegasnya.(tin/kms)