Saatnya Action! David: Semua Pihak Harus Komitmen Awasi Angkutan Batu Bara

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Sabtu , 10 Jan 2026 - 21:47

STIKER KHUSUS: Tim gabungan yang melakukam razia penegakan SK Gubernur menempel stiker khusus pada truk batubara yang masih melanggar dengan melintas di jalan umum. Jika kembali tertangkap, maka izin operasional angkutam akan dicabut.-FOTO : IST-

“Kami berharap langkah seperti ini tidak berhenti di Lubuklinggau saja, tetapi dilakukan merata di seluruh wilayah terdampak,” katanya.

Daerah seperti Lahat, PALI, Muara Enim, hingga Muratara, menurut David, perlu mendapatkan pengawasan ekstra karena selama ini menjadi rute yang paling sering dilalui angkutan batu bara.

Ia mengingatkan, jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, kebijakan yang sudah baik ini akan kehilangan wibawanya dan masyarakat kembali menjadi pihak yang dirugikan.

Untuk memperkuat pengawasan, David mendorong pemerintah daerah dan aparat kepolisian membentuk pos penjagaan khusus di sejumlah titik strategis.

Razia rutin, penempatan petugas gabungan, serta sistem pemantauan yang lebih ketat harus dihadirkan sebagai bukti keseriusan dalam menjalankan hasil rapat lintas instansi yang sebelumnya telah dilakukan.

David menegaskan, saat ini bukan lagi waktunya saling lempar tanggung jawab. Kebijakan Gubernur sudah final, dukungan masyarakat sangat besar, dan perangkat pengawasan telah tersedia.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah ketegasan dan action nyata di lapangan. Kami menyambut baik langkah Gubernur. Tinggal bagaimana kita semua mengawal aturan ini secara konsisten,” pungkasnya. (iol/)

saatnya action! david: semua pihak harus komitmen awasi angkutan batu bara                            palembang, sumateraekspres.id - kebijakan gubernur sumatera selatan (sumsel) dr h herman deru sh mm yang secara resmi melarang truk angkutan batu bara melintas di jalan umum sejak 1 januari 2026 terus mendapat dukungan luas, terutama dari daerah-daerah yang selama ini menjadi jalur utama angkutan batu bara.
anggota dprd sumsel dapil vii (lahat, pagaralam, dan empat lawang), david hardianto aljufri, menegaskan kebijakan tersebut harus diikuti penegakan hukum yang nyata di lapangan agar memberikan efek jera bagi para pelanggar.
baca juga:ancam cabut izin, jika truk batubara berstiker khusus masih lewat jalan umum
baca juga:gubernur sumsel larang truk batubara gunakan jalan umum, tegaskan sanksi tegas untuk pelanggar
david menyampaikan langkah gubernur sudah sangat tepat, mengingat persoalan angkutan batu bara di jalan umum telah lama menjadi keluhan mayoritas masyarakat.
menurutnya, kehadiran truk-truk besar tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur yang memerlukan biaya pemeliharaan besar.
“kami mendukung penuh kebijakan pak gubernur. ini bukan sekadar aturan, tetapi jawaban atas tuntutan masyarakat,” tegasnya, sabtu (10/1) petang.
politisi golkar tersebut meminta instansi terkait, mulai dari dinas perhubungan (dishub), kepolisian, pemerintah daerah, hingga pihak terkait lainnya, menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan pengawasan.
ia menekankan, larangan tanpa pengawasan hanya akan menjadi seruan tanpa makna. karena itu, keterlibatan semua pihak harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak sporadis.
david juga mendesak para pelaku usaha batu bara, baik pemilik tambang maupun penyedia armada angkutan, agar patuh terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
dalam berbagai kesempatan reses dan kunjungan ke daerah pemilihan, david mengaku warga berulang kali meminta agar truk batu bara tidak lagi menggunakan jalan umum.
“pelonggaran satu bulan yang pernah diberikan tidak boleh dijadikan alasan untuk kembali melanggar,” ujarnya.
selain itu, david menyoroti temuan di sejumlah daerah yang masih menunjukkan adanya truk batu bara melintas meski larangan telah berlaku.
ia mencontohkan tindakan tegas aparat di lubuklinggau, di mana sejumlah armada batu bara langsung dikandangkan setelah terbukti melanggar aturan.
“kami berharap langkah seperti ini tidak berhenti di lubuklinggau saja, tetapi dilakukan merata di seluruh wilayah terdampak,” katanya.
daerah seperti lahat, pali, muara enim, hingga muratara, menurut david, perlu mendapatkan pengawasan ekstra karena selama ini menjadi rute yang paling sering dilalui angkutan batu bara.
ia mengingatkan, jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, kebijakan yang sudah baik ini akan kehilangan wibawanya dan masyarakat kembali menjadi pihak yang dirugikan.
untuk memperkuat pengawasan, david mendorong pemerintah daerah dan aparat kepolisian membentuk pos penjagaan khusus di sejumlah titik strategis.
razia rutin, penempatan petugas gabungan, serta sistem pemantauan yang lebih ketat harus dihadirkan sebagai bukti keseriusan dalam menjalankan hasil rapat lintas instansi yang sebelumnya telah dilakukan.
baca juga:truk batubara dibakar massa usai serempet mobil dan kabur di muara enim
baca juga:banyak truk batubara plat luar, tak bayar pajak di sumsel, picu macet-ispa
david menegaskan, saat ini bukan lagi waktunya saling lempar tanggung jawab. kebijakan gubernur sudah final, dukungan masyarakat sangat besar, dan perangkat pengawasan telah tersedia.
“yang kita butuhkan sekarang adalah ketegasan dan action nyata di lapangan. kami menyambut baik langkah gubernur. tinggal bagaimana kita semua mengawal aturan ini secara konsisten,” pungkasnya. (iol/)