PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID-Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Sumsel menggelar aksi di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumsel, Selasa (30/12).

Demo itu bentuk penolakan terhadap pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Sumsel. 

Dalam aksinya, massa menyampaikan keberatan atas pelaksanaan Muswil yang mereka nilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi. GPK Sumsel menilai Muswil X dilaksanakan tanpa memenuhi prasyarat struktural sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, sehingga dipandang tidak memiliki legitimasi.

Mereka mendatangi kantor DPW PPP Sumsel dengan membawa spanduk berisi penolakan serta menyampaikan aspirasi secara terbuka. Intinya mendesak agar pelaksanaan Muswil X ditunda dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme yang ditempuh.

"Muswil ini kami nilai bermasalah secara prosedural. Kami meminta agar tidak dipaksakan dan seluruh proses dikembalikan pada aturan partai," ujar salah satu peserta aksi yang enggan disebut namanya. Seiring berjalannya aksi, massa mendesak agar kantor DPW PPP Sumsel ditutup sementara sebagai simbol protes terhadap pelaksanaan Muswil yang dipersoalkan.

BACA JUGA:Wako Pagaralam Tanggapi Aksi Demo Menyoal Tanah yang Terkena Proyek Perpanjangan Runway Bandara Atung Bungsu

BACA JUGA:Polda Sumsel Tangkap Aktor Penghasutan Demo Rusuh di Palembang, Gunakan Akun Medsos

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumsel, H Ahmad Palo SE menegaskan, tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan kantor DPW PPP Sumsel.

"Ini adalah kantor resmi partai. Hari ini juga hadir Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah se-Indonesia dan Ketua Umum PP GPK. Dengan demikian, tidak ada kewenangan bagi siapa pun untuk menyegel kantor DPW PPP Sumsel," tegas Palo.

Ia menegaskan, tindakan penyegelan merupakan langkah sepihak yang tidak dapat dibenarkan, baik secara hukum maupun secara organisasi. Menurutnya, seluruh dinamika internal partai seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional.

Palo juga memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas insiden tersebut. Ia menyatakan bahwa kejadian ini akan segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. "Atas peristiwa ini, kami akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Kami menegaskan bahwa PPP adalah partai politik yang tunduk pada hukum dan memiliki aturan organisasi yang harus dihormati," tegasnya.