DPRD Prabumulih Ingatkan Kesiapsiagaan Hadapi Lonjakan DBD
Ir. Dipe Anom-FOTO: IST-
PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID – Menjelang musim penghujan, Kota Prabumulih kembali dihadapkan pada ancaman meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ir. Dipe Anom, menyampaikan bahwa kondisi alam dan perubahan cuaca yang terjadi setiap tahun berpotensi memicu endemi DBD di wilayah tersebut.
Iklan Google/Link Sponsor
BACA JUGA:Waspadai Diare dan Demam Berdarah Dengue, Potensi Peningkatan Penyakit di Masa Peralihan Musim
BACA JUGA:Ingat, Kejadian Infeksi Demam Berdarah Dengue (DBD) Dapat Berulang
Menurut Dipe Anom, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes), harus lebih serius dan fokus dalam upaya penanggulangan penyakit yang kerap muncul setiap musim hujan.
“Endemi DBD memang sudah menjadi persoalan tahunan yang harus diantisipasi secara matang,” ujarnya saat dibincangi di ruang kerjanya, Senin (6/10).
Dalam kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan (faskes) dalam menghadapi dampak wabah ini. Dipe menekankan bahwa sosialisasi mengenai pencegahan DBD perlu kembali digencarkan.
Selain itu, pembagian bubuk Abate sebagai bahan kimia untuk memberantas jentik nyamuk juga harus diperbanyak agar dapat mencegah berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD.
“Faskes seperti puskesmas dan rumah sakit harus menyiapkan kebutuhan logistik serta tenaga medis untuk penanganan kasus DBD. Jangan sampai keterlambatan kesiapan ini menimbulkan kepanikan di masyarakat,” kata Dipe.
Dalam penanggulangan DBD, kebutuhan darah menjadi salah satu faktor penting. Karena itu, Dipe juga mengimbau Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menggalakkan kegiatan donor darah sebagai langkah mitigasi.
Pasalnya, pasien DBD sangat membutuhkan transfusi darah dalam proses pengobatannya.
“Penting untuk mengantisipasi kebutuhan darah yang meningkat saat terjadi lonjakan kasus DBD. PMI harus aktif mendorong kegiatan donor darah, sementara pemerintah menyiapkan fasilitas fogging dan anggaran penanggulangan penyakit ini,” jelas Dipe.
Ia menambahkan, meskipun anggaran khusus untuk keadaan darurat mungkin belum sepenuhnya tersedia, pemerintah tetap harus bisa mengakses dana tersebut guna mempercepat penanganan wabah DBD.
“Jangan sampai hambatan administratif menghalangi penanganan yang cepat dan tepat demi keselamatan warga Kota Prabumulih,” tegasnya.
